<![CDATA[Kesadaran hukum untuk taat pada protokol kesehatan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan setiap individu yang mengutamakan kesehatan di masa pandemi Covid-19. Pemerintah dalam mengupayakan dan menjaga keselamatan rakyat di masa Pandemi Covid-19 dengan cara menegakkan berbagai peraturan dan menjatuhkan berbagai sanksi. Adagium keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto) idealnya dijadikan pedoman utama, bahkan menjadi prinsip dasar bagi semua komponen bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa pandemi covid-19. Namun kenyataannya di masyarakat, kesadaran untuk taat pada hukum tersebut sering kali diabaikan, sehingga tidak mengherankan manakala dilakukan razia, akan terdapat banyak anggota masyarakat yang terjaring dan harus menjalani sidang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sociological jurisprudence. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan pemerintah setempat cukup intensif dalam melakukan penegakan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan. Penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam terkait komitmen pemerintah daerah Sidoarjo dalam menggelar razia, menyidangkan, dan menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan. Para pelanggar protokol kesehatan mempunyai berbagai alasan untuk menunjukkan bahwa tindakannya benar. Ketidakmampuan membeli masker sering kali dikemukakan sebagai alasan, demikian pula ketika mereka berada di sekitar tempat tinggalnya juga merasa tidak perlu menggunakan masker. Dengan adanya rutinitas penegakan protokol kesehatan, serta penindakan, dapat menurunkan angka pelanggaran terhadap protokol kesehatan.]]>
Copyrights © 2022
