<![CDATA[Pengelolaan serta pengaturan hukum mengenai pertambangan di Kota Samarinda mendapat tamparan bagi dunia dengan berbagai penyimpangan aturan yang terlihat oleh mata dan diabaikan oleh pemerintah. Sesuai dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat banyaknya perubahan dari UU No. 4 Tahun 2009 yang berdampak pula pada kewenangan, izin usaha serta pengelolaan pertambangan khususnya di Kota Samarinda. Adanya peraturan terbaru mengenai pertambangan menjadi harapan bagi lingkungan mengingat pentingnya pemeliharaan sumber daya alam demi generasi yang akan datang sebagai rencana jangka panjang bagaimana keberlanjutan lingkungan serta regulasi hukum terkait. Pendekatan studi kasus digunakan guna mengetahui dinamika gerakan sosial di masyarakat Kota Samarinda dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan desentralisasi dan otonomi daerah pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-X/2012 dan UUD NRI 1945 yang pada akhirnya berdampak pada pengelolaan lingkungan hidup sebagai konsekuensi sentralisasi kewenangan penyelenggaraan urusan pertambangan. Kota Samarinda adalah satu-satunya ibukota provinsi yang menjadi kota tambang. Hampir tiga perempat dari wilayahnya sudah ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP). Pengelolaan serta Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Samarinda banyak menyimpang sejak awal usaha pertambangan batubara, salah satunya yang diabaikan adalah studi kelayakan. Kata Kunci: Rencana, Pengelolaan, Pengaturan, Sumber Daya, Tambang.]]>
Copyrights © 2020
