<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia sebagai middle power dalam mempertahankan hubungan dengan Korea Utara. Kebijakan pemerintah Indonesia tersebut berada di tengah tren global yang cenderung menjauhi Korea Utara. Pemerintah Korea Utara dijauhi oleh dunia Internasional karena kebijakan luar negerinya yang kontroversial khususnya menyangkut tentang senjata nuklir. Berlawanan dengan pemerintah negara lain, Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk tetap mempertahankan hubungan baik dengan Korea Utara. Indonesia dan Korea Utara telah memulai hubungan yang harmonis sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Hingga saat ini, Indonesia tetap berusaha untuk mempertahankan keharmonisan hubungan tersebut. Kerangka teori pada penelitian ini adalah konsep middle power. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deksriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan hubungan baik dengan Korea Utara merupakan bentuk dari middle power. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan sebagai developing country voices, a regional leader, a bridge-builder, dan an advocate of democracy. Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Indonesia, Middle Power]]>
Copyrights © 2023
