Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Analysis of Indonesian Policy as Middle Power towards North Korea Lolita Deby Mahendra Putri; Hasri Ainun Hakiem; Fadhlan Nur Hakiem
Jurnal Politikom Indonesiana Vol 8 No 1 (2023): Jurnal Politikom Indonesiana
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jpi.v8i1.9302

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia sebagai middle power dalam mempertahankan hubungan dengan Korea Utara. Kebijakan pemerintah Indonesia tersebut berada di tengah tren global yang cenderung menjauhi Korea Utara. Pemerintah Korea Utara dijauhi oleh dunia Internasional karena kebijakan luar negerinya yang kontroversial khususnya menyangkut tentang senjata nuklir. Berlawanan dengan pemerintah negara lain, Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk tetap mempertahankan hubungan baik dengan Korea Utara. Indonesia dan Korea Utara telah memulai hubungan yang harmonis sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Hingga saat ini, Indonesia tetap berusaha untuk mempertahankan keharmonisan hubungan tersebut. Kerangka teori pada penelitian ini adalah konsep middle power. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deksriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan hubungan baik dengan Korea Utara merupakan bentuk dari middle power. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan sebagai developing country voices, a regional leader, a bridge-builder, dan an advocate of democracy. Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Indonesia, Middle Power
Tren Penelitian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebagai Kajian Ilmu Pemerintahan: Sebuah Tinjauan Analisis Bibliometrik Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah; Ika Sartika; Anastasia Stephanie Sumampow; Lolita Deby Mahendra Putri
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v4i1.41

Abstract

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran terkait perkembangan bidang kajian informasi publik sebagai salah satu bidang kajian ilmu pemerintahan dalam rentang waktu 15 tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis dengan menggunakan analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik dilakukan menggunakan aplikasi Publish or Perish dan Vos Viewer dengan menganalisa 540 penelitian yang terbagi menjadi 4 kluster dan 47 topik. Hasil penelitian menunjukkan Walaupun data yang dikumpulkan berasal dari hasil penelitian sejak tahun 2008 sampai 2022 namun penelitian terkait keterbukaan informasi publik justru sangat intens dilakukan pada rentang tahun 2016 sampai 2019. Topik-topik yang dimunculkan pada dasarnya cenderung monoton artinya bisa ditafsirkan bahwa perkembangan kajian terkait keterbukaan informasi publik cenderung berputar pada topik-topik umum saja. Rekomendasi kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti bidang kajian keterbukaan informasi publik bisa coba mengulas beberapa topik yang menarik dan masih jarang diteliti misalnya hubungan keterbukaan informasi publik dengan topik korupsi, Good Coorporate Governance (GCG), pemilu dan e-procurement.
ETIKA PEMERINTAHAN : PERLUKAH ETIKA UNTUK PARTAI POLITIK DAN CALON MENJELANG PEMILU 2024 , Yoland Prambudi Haryanto; Dewi Noor Azijah; Lolita Deby Mahendra Putri
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v10i2.3640

Abstract

Entering a crucial year, the year where a massive democratic party will  be held in Indonesia. In 2024, the democratic party will be for the Indonesian people to be able to determine leaders who are worthy of being leaders and leaders who still use ethics in leading, because there are several leaders who sit and hold office ignoring ethics in leading. Political parties and candidates sell each other’s self-image, increase their electability, and make them the only ones worthy of being elected, however, what needs to be remembered and what people need to instill in their thoughts and feelings is that their voting behavior is what determines the next leader. The method used in ths research is a qualitative method which has an analytical descriptive nature. Data collection was taken through literature studies related to the research in question. The focus of this research will produce argumentative result regarding ethical leaders who can certainly lead, ethics is also found in government itself, where government ethics focuses on legal norms and social norms. In essence, they are public servants and tools in government whose job is to realize the noble ideals of the nation and also to make society prosperous, and not to make their lives and/or the lives of certain groups prosperous.
Analisa Dampak Kebijakan Pemerintah Terkait Pembatasan Barang Impor Terhadap Masyarakat Novianti, Dhita; Purnamasari, Hanny; Aryani, Lina; Putri, Lolita Deby Mahendra
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Vol 6, No 2 (2024): JIPIKOM OKTOBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jipikom.v6i2.4266

Abstract

Sektor pariwisata menjadi komponen kunci perekonomian di sektor jasa yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi negara di Indonesia. Namun, wisatawan yang berwisata ini mengambil keuntungan dengan melakukan jasa titip usaha sehingga pemerintah mengambil langkah untuk membatasi barang bawaan dari luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan teori dampak yaitu dampak positif dan negatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder meliputi data barang impor yang dibatasi, kebijakan terkait pembatasan barang impor dan lain sebagainya. Permasalahan yang terjadi tersebut memberikan dampak bagi wisatawan baik nasional maupun mancanegara dimana wisatawan merasa kurang percaya terhadap pemerintah karena dengan pembatasan barang bawaan ini dan barang yang dikenakan terkadang terkena biaya tambahan lain. Dampak dari pembatasan barang impor ini sebenarnya memberikan yang baik juga bagi masyarakat, dimana pemerintah ingin memberikan peluang kepada industri dalam negeri sehingga masyarakat tidak membeli barang-barang dari luar negeri yang berlebihan untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan. 
Peningkatan Kualitas Produksi Ramah Lingkungan dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Hakiem, Fadhlan Nur; Miharja, Rediawan; Putri, Lolita Deby Mahendra; Aulia, Chisty; Az-Zahra, Kamilia Putri; Aulia, Muhamad Dava
Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/qh.v10i3.15716

Abstract

Peningkatan kesadaran akan pentingnya lingkungan mendorong pergeseran perilaku konsumen menuju produk ramah lingkungan. UMKM DariDiri di Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, yang memproduksi produk ramah lingkungan seperti pembalut kain, menjadi fokus pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas produksi dan kapasitas manajemen UMKM DariDiri untuk mendukung produksi berkelanjutan dalam mencapai SDGs poin 12. Metode yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan langsung dalam pengelolaan produksi, dengan penekanan pada efisiensi, kualitas, dan diversifikasi produk. Hasilnya, UMKM DariDiri mengalami peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, dan penerapan manajemen kualitas yang lebih baik. Penggunaan teknologi baru seperti mesin jahit industri juga meningkatkan efisiensi produksi. Program ini berhasil mendorong perubahan perilaku konsumen menuju produk ramah lingkungan, mengurangi sampah plastik, dan mendukung pencapaian SDGs. Selain itu, program ini juga memperkuat komitmen UMKM DariDiri terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan kewirausahaan dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kualitas produksi UMKM, mendukung ekonomi lokal, dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan.
Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Dalam Memberikan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Masyarakat Agustiani, Regita Aulia; Purnamasari, Hanny; Putri, Lolita Deby Mahendra
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 24, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v24i1.7755

Abstract

Menurunnya rasa nasionalisme adalah salah satu isu yang dihadapi di Indonesia. Dan Kota Bekasi melalui Bakesbangpol menjadi daerah yang menanamkan program pemahaman wawasan kebangsaan untuk mengatasi isu tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam Memberikan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Masyarakat. Teori yang digunakan adalah Teori Strategi oleh Geoff Mulgan yang memiliki 5 indikator tujuan (purpose), lingkungan (environment), pengarahan (direction), tindakan (action), dan pembelajaran (learning). Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan indikator tujuan sudah tercapai dengan baik melalui adanya sosialisasi atau workshop. Lalu terkait indikator lingkungan juga sudah cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan terkait narasumber dan materi yang disampaikan. Kemudian untuk indikator pengarahan dilaksanakan cukup baik melalui komunikasi serta koordinasi, baik melalui rapat offline maupun online serta bersinergi dengan stakeholder yang berkompeten. Terkait indikator tindakan dikatakan sudah berjalan baik melalui pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). Dan indikator pembelajaran juga dilaksanakan dengan konsisten melalui adanya evaluasi setelah program dilaksanakan.
Collaborative Governance Paguyuban Mojang Jajaka dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Purwakarta Prameswari, Indri Annisa; Yulyana, Eka; Putri, Lolita Deby Mahendra
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2025): June-September 2025
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i2.1651

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Paguyuban Mojang Jajaka dalam Collaborative Governance pada pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Purwakarta. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teori Collaborative Governance Regime (CGR) dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi dengan aktor terkait, yaitu pemerintah daerah melalui Disporaparbud, Paguyuban Mojang Jajaka, pengelola destinasi wisata, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mojang Jajaka berperan sebagai aktor kolaboratif yang tidak hanya menjadi ikon seremonial, tetapi juga menjembatani pemerintah dan masyarakat melalui promosi digital, pendampingan event, serta penguatan kapasitas komunitas. Dampak kolaborasi terlihat pada peningkatan citra daerah, partisipasi generasi muda, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Namun, masih terdapat hambatan berupa belum adanya regulasi formal dan keterbatasan pendanaan, sehingga diperlukan regulasi serta forum koordinasi multiaktor untuk keberlanjutan kolaborasi.
Problematika Sistem Informasi Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik Abdi Syiroh Auliya; Lina Ariyani; Lolita Deby Mahendra Putri
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 8 عدد 1 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (September 2025)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v8i1.327

Abstract

Implementasi sistem informasi publik merupakan langkah untuk mewujudkan desa yang mandiri. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website di Desa Kalibuaya dimulai sejak 2019 dengan tujuan utama untuk mempermudah pelayanan dan mewujudkan transparansi anggaran desa. Meskipun sistem ini menyediakan akses informasi secara real-time, masih terdapat kendala dalam partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait penggunaan teknologi. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan SID melalui website di Desa Kalibuaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari sekretaris Desa Kalibuaya sebagai operator website dan masyarakat Desa Kalibuya, pemilihan informan ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Berdasarkan teori Edward (1980), terdapat empat aspek utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan: 1) Komunikasi antara pihak desa dan masyarakat melalui website SID belum efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengaksesnya. 2) Struktur birokrasi berjalan dengan baik, di mana peran dan tanggung jawab perangkat desa sesuai dengan SOP. 3) Kualitas sumber daya manusia sangat memengaruhi implementasi SID berbasis website di Desa Kalibuaya, dengan partisipasi masyarakat yang pasif menjadi hambatan utama. 4) Pengelolaan website Desa Kalibuaya dilakukan oleh Sekretaris Desa, dan desa telah menunjukkan kesiapan dalam hal ini. Selain itu, teori Meutiah (2008) mengenai transparansi digunakan untuk menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman yang diberikan kepada masyarakat terkait penggunaan website menyebabkan kesalahpahaman dalam transparansi anggaran desa.
DAMPAK NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK ISRAEL DAN NEGARA-NEGARA ARAB TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI TIMUR TENGAH Hakiem, Fadhlan Nur; Putri, Lolita Deby Mahendra; Gustianti, Nurbani Adine
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 8 No 2 (2023): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v8i2.1883

Abstract

The research aims to understand the impact of the normalization of diplomatic relations between Israel and Arab countries on Indonesia's foreign policy in the Middle East. The signing of the Abraham Accords in 2020 is a new chapter in relations between Israel and Arab countries. Four Arab countries - the United Arab Emirates, Bahrain, Sudan, and Morocco - decided to normalize diplomatic relations with Israel. This has an impact on political dynamics in the Middle East region. Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world and a country that consistently fights for Palestinian independence, has the potential to be affected by the normalization of diplomatic relations. This research used qualitative research methods which were descriptive analysis. The data collection technique used was literature study. The data analysis technique used in this research was content analysis. The research results show that Indonesia's foreign policy is not affected by the normalization of diplomatic relations between Arab countries and Israel. Indonesia is consistent in fighting for peace and the fate of the Palestinian people in accordance with international parameters, UN resolutions and the Arab Peace Initiative.
Pembuangan Akhir Jalupang: Mengupas Keterlibatan Stakeholder dalam Penataan Tempat Pengelolaan Sampah Nuruzakiah, Aulia; Azijah, Dewi Noor; Mahendra Putri, Lolita Deby
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.12934

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat menggunakan metode lahan urug saniter, metode lahan urug terkendali, dan/atau teknologi ramah lingkungan. Namun, sistem pengelolaan sampah di TPA Jalupang masih menggunakan sistem open dumping. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk menerapkan salah satu metode pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi yang mungkin diterapkan oleh DLH Kabupaten Karawang untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya lebih serius dari DLH Kabupaten Karawang untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di TPA Jalupang. Solusi yang disarankan meliputi peningkatan prasarana dan sarana, penambahan armada pengangkut sampah, serta realisasi rencana pengembangan TPA menjadi TPST.