<![CDATA[Transportasi multimoda (MTO) dapat diartikan sebagai metode pengangkutan kargo dari suatu lokasi ke lokasi lain menggunakan setidaknya dua atau lebih moda transportasi yang berbeda. Prinsip utama dari transportasi multimoda adalah hanya terdapat satu bill of lading meskipun melibatkan beberapa moda transportasi seperti udara, kereta api, darat, maupun laut. Kegiatan angkutan multimoda, sesuai dengan Peraturan Menteri No. 8 tahun 2012, hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda, baik badan usaha nasional maupun badan usaha asing. Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha MTO bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. Bagi sebuah badan usaha, izin usaha atau legalitas merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada hukum. Legalitas yang dimaksudkan disini adalah izin yang sah secara hukum terhadap segala kegiatan usaha yang dilaksanakan. Semua badan usaha MTO nasional harus mampu menyediakan jasa angkutan multimoda yang memenuhi standar keselamatan serta keamanan yang berlaku. Guna menjamin terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem logistik nasional, maka perlu dipastikan bahwa setiap badan usaha penyelenggara MTO telah memenuhi aspek legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan legalitas pengusahaan multimoda transport operator dalam mewujudkan efektivitas sistem logistik nasional guna mengetahui legalitas pengusahaan angkutan multimoda di daerah Denpasar. Teknik pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan studi literatur dan survey (Kuesioner dan Wawancara) yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.]]>
Copyrights © 2023
