Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya

Yuni Priskila Ginting (Universitas Pelita Harapan)
Abiyyu Faruq Ikbar (Universitas Pelita Harapan)
Deynisha Efla Putri (Universitas Pelita Harapan)
Gusti Rihhadatul Aisy (Universitas Pelita Harapan)
Rivaldo Pua Dawe (Universitas Pelita Harapan)

Jurnal Pengabdian West Science
Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Pengabdian West Science

Tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia berbeda, dimana Indonesia mengalami golongan tinggi. Sedangkan di Malaysia tergolong rendah. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan mengenai sistem hukum seperti apa yang diterapkan di Indonesia dan di Malaysia sehingga angka kasus tindak pidana korupsi di antara kedua negara tersebut berbeda jauh dan bagaimana peran pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki ketegasan akan permasalahan tindak pidana korupsi namun kesadaran dari pejabat negara dan penyelenggara negara yang berbeda. Saran dari adanya penelitian ini adalah sikap kesadaran dari pejabat negara dan penyelenggara negara untuk menghindari tindak pidana korupsi.