<![CDATA[Eksistensi marketplace dewasa ini diakui telah berhasil membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam memperluas jejaring bisnis, mendukung keberlangsungan usaha mereka terutama selama masa pandemi Covid-19, serta sekaligus membantu transformasi mereka menjadi UMK digital. Namun di sisi lain, aktivitas belanja daring nyatanya memiliki konsekuensi yang cukup membahayakan bagi lingkungan hidup yang bersumber dari limbah kemasan plastik sebagai dampak dari kegiatan belanja daring. Isu penanganan limbah plastik dari kegiatan belanja daring ini nyatanya masih menemukan banyak celah hukum, baik dari segi efektivitas substansi pengaturan yang ada, hingga implementasi dari peraturan itu sendiri. Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yang akan dilakukan dengan menjabarkan peraturan perundang-undangan terkait, untuk kemudian dikaji bersama dengan teori hukum serta praktik hukum positif yang terjadi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengaturan dan praktik pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Digital di marketplace masih cenderung belum sejalan dan berlaku secara efektif. Sama halnya dengan kedudukan marketplace dalam menerapkan kebijakan Green Management kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) digital yang masih abu-abu, di mana marketplace belum begitu memahami peran dan fungsi penting dari dirinya terhadap kesuksesan dari penerapan konsep manajemen hijau kepada para UMK digital, seperti konsep pertanggungjawaban mutlak (strict liability), dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya aktualisasi nyata dari konsep green management melalui eksistensi regulasi yang memuat berbagai kebijakan untuk memperkuat kedudukan marketplace dalam menginternalisasi konsep manajemen hijau kepada UMK digital]]>
Copyrights © 2023
