<![CDATA[This article analyzes the existence of Basyarnas as a sharia arbitration institution in resolving sharia banking cases in Indonesia. The aim is to find out the position and function of Basayarnas as a non-litigation sharia banking with advantages in terms of efficiency, speed, and effectiveness in resolving business disputes, including sharia banking disputes. The method used is juridical normative. The study results indicate that from the legal aspect, the existence of Basyarnas, which refers to the provisions of Law Number 30 of 1999, is still questionable, considering that this provision does not mention sharia arbitration at all. Still, in practice, there has been a strengthening of the function of Basyarnas through Law Number 48 of 2009, which explains the use of Basyarnas. as a form of sharia economic dispute resolution.Keywords: Arbitration; Basyarnas; Sharia Banking.AbstrakArtikel ini menganalisis tentang eksistensi basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui kedudukan serta fungsi Basayarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah non litigasi yang mempunyai kelebihan dari segi efisiensi dan kecepatan serta efektivitas dalam penyelesaian sengketa bisnis termasuk didalamnya sengketa perbankan syariah. Metode yang digunakan bersifat yuridis normative. Hasil penelitian mengindikasikan dari aspek hokum keberadaan Basyarnas yang merujuk pada ketentuan UU Nomor 30 tahun 1999 masih dipertanyakan eksistensi hukumnya mengingat ketentuan tersebut tidak sama sekali meyebutkan Arbitrase syariah, namun dalam praktek terjadi penguatan fungsi Basyarnas melalui UU Nomor 48 Tahun 2009 yang memberi penjelasan untuk penggunaan Basyarnas sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah.Kata kunci: Arbitrase; Basyarnas; Perbankan Syariah.]]>
Copyrights © 2021
