Garuda - Garba Rujukan Digital

Tradisi Iwadh Pada Masyarakat Kampung Arab di Manado (The Tradition of Iwadh in the Kampung Arab Communities in Manado) Hasyim Sofyan Lahilote
Potret Pemikiran Vol 25, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/pp.v25i1.1423

ABSTRACT This article examines the iwadh tradition, which is a hereditary custom practiced after the month of Ramadan and has become one of the characteristics of the Kampung Arab community that distinguishes it from other communities in the City of Manado. The purpose of this study is to determine the practice of the iwadh tradition and the function of practicing this tradition for the people of Kampung Arab. This research is descriptive qualitative with an empirical approach. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and documentation. The results of this study illustrate that this tradition is carried out by the people of Kampung Arab as a gathering place for fellow residents, as well as those from other villages involved in this activity, after the implementation of the Ramadan fast, and as a sign of gratitude after the implementation of fasting for one month. The essence of the practicing of this tradition is to forgive each other mistakes that occur between people so that the practice of fasting carried out during the month of Ramadan is expected to be accepted by Allah SWT. In addition, it has developed into a meeting place for parents, relatives and friends who have not seen each other for a long time.Keywords: tradition, Kampung Arab, iwadh. ABSTRAKArtikel ini meneliti tentang tradisi iwadh yakni suatu kebiasaan turun-temurun yang dilakukan setelah bulan Ramadan dan telah menjadi salah satu ciri khas masyarakat Kampung Arab yang membedakan dengan komunitas masyarakat lainnya yang ada di Kota Manado. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan tradisi iwadh beserta fungsi pelaksanaan tradisi ini bagi masyarakat Kampung Arab. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menggambarkan bahwa tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Kampung Arab sebagai ajang sillaturrahmi antarsesama warga Kampung Arab, maupun warga lain yang terlibat dalam kegiatan ini, pascapelaksanaan puasa Ramadan, dan sebagai tanda syukur setelah pelaksanaan puasa selama satu bulan. Inti dari pelaksanaan tradisi ini adalah saling mengikhlaskan segala kesalahan yang terjadi antarmasyarakat sehingga amalan puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan diharapkan dapat diterima Allah Swt. Di samping telah berkembang menjadi ajang untuk bertemu dengan saudara serta sahabat dan orang tua yang telah jauh dan lama tidak bertemu.Kata kunci: tradisi, kampung Arab, iwadh.

Pengawasan terhadap Bank Tanah: Urgensi, Kewenangan, dan Mekanisme Hasyim Sofyan Lahilote; Irwansyah Irwansyah; Rosdalina Bukido
Undang: Jurnal Hukum Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.4.1.191-211

The Omnibus Law for Job Creation establishes a special agency called the land bank agency that manages state land, including planning, acquisition, procurement, management, utilization, and distribution of land. This article revisits on how urgent this land bank is and how its supervisory powers and mechanisms are implemented. This article demonstrates that the formation of the land bank is actually related to problems in land acquisition, especially those intended for infrastructure development, which has triggered land liberalization and caused the increase of land price. Therefore, the land bank is urgent to ensure the availability of land for various development purposes in the future, budget efficiency, as well as to avoid conflicts in the land acquisition process and reduce the side effects of land liberalization. In order to encourage the land bank play its role and function as intended in its formation, good and efficient supervision is also needed. So far, it has been stated in the Omnibus Law for Job Creation that internal supervision is carried out by the supervisory board. Taking into account the relationship of the land bank and the supervisory board with other agencies or institutions that carry out the functions of land and bank as well as their supervision, like the one by the National Land Agency and the Financial Service Authority, it is necessary to have clarity on each role and function to avoid overlap. Abstrak UU Cipta Kerja membentuk badan khusus yang mengelola tanah, yaitu badan bank tanah, yang berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Dalam artikel ini dibahas apa sebetulnya urgensi bank tanah ini dan bagaimana pula kewenangan dan mekanisme pengawasannya. Artikel ini memperlihatkan pembentukan bank tanah sebetulnya terkait dengan permasalahan dalam pengadaan tanah terutama yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, sehingga memicu terjadinya liberalisasi tanah dan mengakibatkan harga tanah melambung tinggi. Karena itu, bank tanah urgen dalam rangka menjamin ketersediaan tanah untuk berbagai keperluan pembangunan di masa yang akan datang, efisiensi anggaran, serta mengurangi konflik dalam proses pembebasan tanah dan dampak buruk liberalisasi tanah. Dalam rangka mendorong agar bank tanah berperan dan berfungsi sebagaimana dikehendaki dalam pembentukannya, maka diperlukan pengawasan yang baik dan efisien pula. Sejauh ini dalam UU Cipta disebutkan pengawasan dilakukan secara internal oleh dewan pengawas. Dengan mempertimbangkan adanya keterkaitan bank tanah dan dewan pengawas ini dengan badan atau lembaga lainnya yang menjalankan fungsi pertanahan dan bank serta pengawasannya juga, misal Badan Pertanahan Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan, maka adanya kejelasan terhadap masing-masing peran dan fungsi sangatlah diperlukan, agar tidak malah terjadi tumpang tindih.

Tanggung Jawab Developer Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Hasyim Sofyan Lahilote
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 7, No 1 (2009)
Publisher : IAIN Manado

Dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan, konsumen sering ditempatkan dalam posisi marginal sehingga kesepakatan yang berlaku sering merugikan pihak konsumen. Tanggung jawab developer dalam perjanjian tersebut habis setelah dirampungkannya pembuatan rumah yang dimaksud. Akan tetapi masalah mulai timbul bila spesifikasi rumah yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hukum perlindungan konsumen memberikan celah yang luas bagi konsumen untuk melindungi hak-hak hukumnya dalam perjanjian tersebut.

STATUS HUKUM DAN PRODUKTIFITAS TANAH-TANAH WAKAF DI KOTA MANADO Hasyim Sofyan Lahilote
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 6, No 1 (2008)
Publisher : IAIN Manado

Dengan disahkannya UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, telah menggairahkan penerapan Wakaf di tanah air terutama Wakaf yang sifatnya produktif. Karena dengan adanya payung hukum tersebut, diharapkan pelaksanaan Wakaf akan lebih terorganisir dan mempunyai visi yang jelas tentang pemanfaatannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aspek hukum terhadap tanah-tanah dan wakaf dan penerapan wakaf produktif di Kota Manado.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP AGEN PERJALANAN ( TRAVEL AGENT) DALAM BISNIS PARIWISATA Hasyim Sofyan lahilote
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 8, No 2 (2010)
Publisher : IAIN Manado

Krisis multidimensional yang melanda Indonesia tahun 1998 telah menggairahkan kembali bisnis perjalanan wisata di Indonesia. Dengan rendahnya nilai mata uang rupiah menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia sehingga banyak turis asing yang ber kunjung ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya pen dirian usaha-usaha agen perjalanan (Travel Agent) di tanah air. Keberadaan agen perjalanan pada prinsipnya sama dengan badan usaha lainnya dari segi yuridis formal. Sedangkan jenis badan hukum dari usaha tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi, firma, CV.

Legal Analysis Towards Mining in North Sulawesi Post the Implementation of Law Number 3 Year 2020 Hasyim Sofyan Lahilote
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 19, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v19i1.1406

The issuance of Law No. 3 of 2020 as an amendment to Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, has changed the supervisory mechanism for the implementation of mineral and coal mining in the regions. This study aimed at analyzing the legal mining exploration in the regions associated with the principle of decentralization based on regional autonomy. The method used in this study is empirical juridical, and the results obtained illustrate that the issuance of the new mineral and coal law will cause a minimum role for local governments, both provincial, district and/or city in monitoring mining in the regions, especially in terms of mining exploration. It is because the monitoring system for mining exploration becomes centralized and effects on reducing regional revenue potential.

EKSISTENSI BASYARNAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Hasyim Sofyan Lahilote; Moh. Fitri Adam
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 1, No 2 (2021): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v1i2.1808

This article analyzes the existence of Basyarnas as a sharia arbitration institution in resolving sharia banking cases in Indonesia. The aim is to find out the position and function of Basayarnas as a non-litigation sharia banking with advantages in terms of efficiency, speed, and effectiveness in resolving business disputes, including sharia banking disputes. The method used is juridical normative. The study results indicate that from the legal aspect, the existence of Basyarnas, which refers to the provisions of Law Number 30 of 1999, is still questionable, considering that this provision does not mention sharia arbitration at all. Still, in practice, there has been a strengthening of the function of Basyarnas through Law Number 48 of 2009, which explains the use of Basyarnas. as a form of sharia economic dispute resolution.Keywords: Arbitration; Basyarnas; Sharia Banking.AbstrakArtikel ini menganalisis tentang eksistensi basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui kedudukan serta fungsi Basayarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah non litigasi yang mempunyai kelebihan dari segi efisiensi dan kecepatan serta efektivitas dalam penyelesaian sengketa bisnis termasuk didalamnya sengketa perbankan syariah. Metode yang digunakan bersifat yuridis normative. Hasil penelitian mengindikasikan dari aspek hokum keberadaan Basyarnas yang merujuk pada ketentuan UU Nomor 30 tahun 1999 masih dipertanyakan eksistensi hukumnya mengingat ketentuan tersebut tidak sama sekali meyebutkan Arbitrase syariah, namun dalam praktek terjadi penguatan fungsi Basyarnas melalui UU Nomor 48 Tahun 2009 yang memberi penjelasan untuk penggunaan Basyarnas sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah.Kata kunci: Arbitrase; Basyarnas; Perbankan Syariah.

Sistem Pembagian Upah Kapal Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Alulu, Faridawati; Lahilote, Hasyim Sofyan; Azizah, Nur
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 1 (2024): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i1.3013

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sistem pembagian upah antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, serta mengkaji aspek hukum ekonomi syariah terkait sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif dengan metode lapangan dan pendekatan empiris. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif naratif yang melibatkan reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana praktik perikanan tradisional berinteraksi dengan prinsip ekonomi Islam dalam konteks kontemporer. Hal ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara praktik yang ada dengan norma hukum Islam, serta menyarankan kemungkinan area reformasi atau penyesuaian dalam kebijakan manajemen perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian upah atau bagi hasil antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung menggunakan kontrak mudarabah dengan perjanjian lisan. Menurut sistem ini, masing-masing pihak menerima 30% dari keuntungan, dengan tambahan 10% untuk biaya perbaikan kapal setelah dikurangi biaya operasional. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama ini tidak sepenuhnya sesuai. Terdapat unsur gharar pada alokasi 10% untuk biaya perbaikan kapal, dan tidak mematuhi prinsip keadilan Islam yang mempertimbangkan modal, kontribusi, dan risiko dari masing-masing pihak secara proporsional.

The Effectiveness of Mobile Court Implementation in Manado Religious Court Hasyim Sofyan Lahilote
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 1 May (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

This article discusses the implementation of the mobile Court conducted by the Manado Religious Court. This research is qualitative field research using empirical legal methods. The aim is to determine the dominant factors that affect the effectiveness of the mobile court conducted by the Manado Religious Court. By using the Legal System theory proposed by Lawrence M. Friedman, the author tries to unravel the problems that often arise in the mobile court process. The results of the study indicate that there is a significant relationship between the knowledge and awareness of justice seekers who use the judiciary, especially the Religious Court. The success implementation of mobile courts is due to the coordination and readiness of judicial infrastructure, including efforts to socialize the practice of mobile courts to related agencies, which are enhanced to achieve the goals of implementation of the mobile court.

Sistem Pembagian Upah Kapal Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Alulu, Faridawati; Lahilote, Hasyim Sofyan; Azizah, Nur
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 1 (2024): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i1.3013

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sistem pembagian upah antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, serta mengkaji aspek hukum ekonomi syariah terkait sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif dengan metode lapangan dan pendekatan empiris. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif naratif yang melibatkan reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana praktik perikanan tradisional berinteraksi dengan prinsip ekonomi Islam dalam konteks kontemporer. Hal ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara praktik yang ada dengan norma hukum Islam, serta menyarankan kemungkinan area reformasi atau penyesuaian dalam kebijakan manajemen perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian upah atau bagi hasil antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung menggunakan kontrak mudarabah dengan perjanjian lisan. Menurut sistem ini, masing-masing pihak menerima 30% dari keuntungan, dengan tambahan 10% untuk biaya perbaikan kapal setelah dikurangi biaya operasional. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama ini tidak sepenuhnya sesuai. Terdapat unsur gharar pada alokasi 10% untuk biaya perbaikan kapal, dan tidak mematuhi prinsip keadilan Islam yang mempertimbangkan modal, kontribusi, dan risiko dari masing-masing pihak secara proporsional.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search