LEGAL REVIEW OF THE CRIME OF MONEY EMBEZZATION IN THE NORTH SUMATRA POLDA (CASE STUDY REPORT NO. LP/B/2126/XII/2021/SPKT/POLDA NUMUT): TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DI POLDA SUMATERA UTARA (STUDI KASUS LAPORAN NO. LP/B/2126/XII/2021/SPKT/POLDA SUMUT)

Dakhi, Delson

UPMI Proceeding Series Journal
Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01

Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1). Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai liberatur, misalnya Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah lain, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.