cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Epi Supriyani Siregar
Contact Email
episyufriani@gmail.com
Phone
+6281934200505
Journal Mail Official
upmiproceeding@gmail.com
Editorial Address
Jl. Teladan No.15B Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
UPMI Proceeding Series Journal
Published by Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
ISSN : 00000000     EISSN : 29880157     DOI : 10.55751/ups
Core Subject : Economy, Education, Agriculture, Engineering,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media
UPMI Proceeding Series merupakan Publikasi Ilmiah yang memuat hasil-hasil penelitian baik pustaka maupun lapangan pada bidang berbagai ilmu (Multidisiplin ilmu) yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Ruang Lingkup: Ilmu Manajemen Ilmu Hukum Ilmu Administrasi Negara Ilmu Pertanian Ilmu Pendidikan & Keguruan Teknik Ilmu Komputer Ilmu Kesehatan
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 340 Documents
 1   2   3   4   5 
ICT-BASED ENGLISH LEARNING INNOVATION TO FACE SOCIETY 5.0 ERA: ICT-BASED ENGLISH LEARNING INNOVATION TO FACE SOCIETY 5.0 ERA Hariati, Puji
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.12

Abstract

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar siswa kita saat ini dapat menikmati teknologi baru baik di rumah maupun di sekolah. Untuk ini, sangat mungkin bagi mereka untuk memiliki TIK untuk pembelajaran. Tujuan dari metode ini adalah agar siswa memiliki dua keuntungan sekaligus, yaitu aspek kebahasaan dan isi. Untuk aspek linguistik, pertama, mereka akan mempelajari sound system bahasa Inggris melalui ejaan, kedua tata bahasa, dengan menggabungkan kata menjadi ucapan yang lebih panjang, dan terakhir pilihan kata atau kosa kata. Sedangkan untuk isi, TIK mengajarkan siswa belajar (dibantu oleh guru) ragam bahasa yang digunakan dalam mata pelajaran tertentu. Teknik mengajar dengan kapur dan bicara atau penjelasan sudah tidak populer lagi. Kemudian disarankan agar guru menggunakan internet dalam proses belajar mengajarnya dan juga wajib bagi siswa untuk belajar menggunakannya. Internet merupakan suatu keharusan, karena dapat digunakan (1) sebagai sumber ilmu pengetahuan (2) sebagai alat bantu belajar (instructional aid) (3) sebagai sarana belajar mengajar (4) sebagai standar kompetensi (5) sebagai perlengkapan administrasi (6) sebagai perlengkapan penunjang manajemen sekolah (7) sebagai prasarana pendidikan. Selain aspek-aspek yang tersebut, ada faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan. Antara lain adalah (a) faktor lingkungan yang terdiri dari sekolah atau lembaga penyelenggara kegiatan (b) siswa yang belajar, usia, latar belakang sosial dan ekonomi, bahasa dan literasi IT, keragaman pembelajaran (c) guru, terdiri dari latar belakang guru, usia, gaya mengajar, pengalaman dan kepribadian (d) faktor teknologi yang terdiri dari komputer, perangkat lunak, jaringan internet dan aplikasi EducateNet lainnya di sekolah.
TESTING THE MINIMUM MARRIAGE LIMIT MATURITY ACCORDING TO LAW No. 16 OF 2019 THROUGH SCIENCE STUDY: MENGUJI KEMATANGAN BATAS MINIMAL USIA MENIKAH MENURUT UU No.16 TAHUN 2019 MELALUI KAJIAN SAINS Idris
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.13

Abstract

Batas usia bagi pasangan melangsungkan perkawinan sangat penting demi menghindari resiko dan dampak buruk pernikahan dini. Tujuan penelitian adalah untuk menguji kematangan batas minimal usia menikah menurut UU No.16 tahun 2019 melalui kajian sains baik secara psikologis maupun biologis demi mengurangi resiko yang terjadi terhadap pasangan yang masih muda. Jenis Penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 UU dan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Kematangan batas usia menikah menurut undang-undang melalui kajian sains perlu ditinjau apakah sudah sesuai dengan kemampuan tubuh manusia baik secara psikologis maupun biologis, karena banyak yang perlu diperhatikan agar terjadi keseimbangan dalam melangsungkan pernikahan bukan hanya kemampuan secara materil dan syarat usia semata tapi juga matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
EMBEZZLEMENT OF BANK CUSTOMER DEPOSITS: PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH BANK Zega, Fotodo
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.14

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum dana simpanan nasabah pada bank dan bagaimana penerapan hukum terhadap penggelapan dana simpanan nasabah bank. Penggelapan merupakan suatu Tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang harta orang lain oleh satu orang maupun lebihtanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan mengalih, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan mengacu pada bentuk kejahatan dimana seseorang atau entitas menyalahgunakan kepercayaan yang di berikan kepadanya . penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menjelaskan, bahwa yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan tu terjadi secara sah. Penggelapan banyak terjadi karena adanya rasa saling percaya antara pihak. Seseorang yang terlalu percaya kepada orang lain karena sudah mengenal lama, ataupun karena terpengaruh bujukan teman yang memberikan referensi biasanya rentan menjadi korban penggelapan. Guna mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dana di perusahaan sebaiknya anda melakukan beberapa upaya pencegahan yang bersifat administratif atau perdata. dengan salah satu bentuk pencegahan yang dapat anda upayakan yaitu dengan membuat sebuah peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau sop yang jelas dan terarah dengan mengatur tugas-tugas administratif game bertanggung jawabkan saat tenaga kerja memperoleh tanggung jawab untuk memegang inventaris atau aset kantor. Selain itu, sangat lebih baik bila anda juga menetapkan dan mengatur sebuah sanksi yang akan diberikan bila ada karyawan yang melakukan tindakan penggelapan dalam perusahaan. Anda juga perlu untuk memastikan terdapat bukti pendukungnya saat melakukan tindakan penggelapan dalam perusahaan.
PROCEDURE FOR APPLICATION FOR MARRIAGE DISPENSATION ACCORDING TO REGULATION NUMBER 5 OF 2019: PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 Lestari, Raya
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.15

Abstract

Banyaknya pernikahan dibawah umur di Indonesia membuat pemerintah berupaya untuk mengeluarkan peraturan yang bisa memberikan kepastian hukum terhadap dispensasi perkawinan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang prosedur pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Prosedur pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah dimulai dari permohonan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 9, pemeriksaan perkara diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 18 dan upaya hukum diatur dalam Pasal 19. Untuk itu disarankan agar pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan mematuhi segala persyaratan dan prosedur yang berlaku.
ANALYSIS OF LEAF SPOT DISEASE SEVERITY (Alternaria sp.) ON EGGPLANT PLANTS (Solanum melongena L.): ANALISIS KEPARAHAN PENYAKIT BERCAK DAUN (Alternaria sp.) PADA TANAMAN TERUNG (Solanum melongena L.) Roslina Haria, Fransiska; Harahap, Ir Rahmaniah
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.16

Abstract

Penelitian ini merupakan salah satu komoditi hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terung banyak dibudidayakan di Indonesia dan sangat populer di kalangan masyarakat. Penyakit yang menyerang tanaman terung antara lain busuk buah (Phomopsis vexans), antraknosa (Collecotrichum melongenae), layu fusarium (Fusarium oxysporum f.sp melongenae), bercak daun (Alternaria sp.), dan bercak Cercospora (Cercospora sp.). Faktor utama penentu keberhasilan dari budidaya tanaman terung disebabkan oleh sedikitnya intensitas serangan hama ataupun penyakit terhadap tanaman terung yang dibudidayakan.
LEGAL REVIEW ON FACTORS CAUSING THE CRIMINAL ACTION OF PLANNED KILLING BY CHILDREN AGAINST THEIR BIOLOGICAL PARENTS: TINJAUAN HUKUM TENTANG FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK TERHADAP ORANG TUA KANDUNGNYA Heriansyah
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.17

Abstract

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Tindak pidana ini bisa dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain bahkan terhadap orang tuanya sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penyebab tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak terhadap ayah kandungnya. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Faktor penyebab tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak terhadap ayah kandungnya dihubungkan dengan teori biologi, psikologi, sosiologi dan ekonomi adalah karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti emosi anak yang belum stabil, kesalahpahaman, dendam, kejiwaan anak atau psikologi anak, pola pikir negatif, lemahnya iman, anak butuh pengakuan, sedangkan faktor eksternal ialah terlantarnya anak, lingkungan sekitar masyarakat tempat anak tersebut tinggal dan faktor ekonomi. Untuk itu disarankan agar anak tidak melakukan pembunuhan berencana terhadap ayah kandungnya karena ayah adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita dan ancaman hukumannya sangat berat.
POLYGAMY FOR POLICE MEMBERS WITH THE RELIGION OF ISLAM IN A MARRIAGE LEGAL PERSPECTIVE: POLIGAMI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG BERAGAMA ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN Erma, Zetria
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.18

Abstract

Praktek poligami bisa dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat termasuk bagi anggota kepolisian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan poligami bagi anggota kepolisian ditinjau dari hukum perkawinan. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Aturan poligami bagi anggota kepolisian yang beragama Islam diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 dimana anggota kepolisian dilarang untuk berpoligami dan hanya diizinkan mempunyai seorang istri. Untuk itu disarankan agar anggota kepolisian yang beragama Islam tidak melakukan poligami karena sanksinya cukup berat.
LEGAL ANALYSIS OF THE CANCELED INDICTMENT: ANALISIS HUKUM TENTANG SURAT DAKWAAN YANG DIBATALKAN Abrar, Insanul
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.19

Abstract

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan tugas penuntutan. Penuntut umum harus menjaga dan mempertahankan surat dakwaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penyebab surat dakwaan yang dibatalkan. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Surat dakwaan yang dibatalkan ditinjau dari KUHAP adalah faktor penyebab surat dakwaan yang dibatalkan adalah apabila terdapat ketidaksesuaian antara dakwaan dan tuntutan serta surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil suatu surat dakwaan yaitu apabila tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Untuk itu disarankan agar penuntut umum membuat surat gugatan dengan cermat.
CRIMONOLOGICAL STUDY OF THE CRIME OF THEFT IN AGRIGING CIRCUMSTANCES: KAJIAN KRIMONOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN Sembiring, Sunardi
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.20

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang lebih yang dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan terhadap korban kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penyebab tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang undangan. Data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Faktor penyebab tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan adalah karena faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, lingkungan, kelalaian korban dan lemahnya penegakan hukum. Untuk itu disarankan agar anggota masyarakat tidak melakukannya karena sangat merugikan orang lain dan ancaman hukumannya juga cukup berat. Selain itu masyarakat juga harus lebih berhati-hati dan waspada.
AGREEMENTS IN FIDUCIARY GUARANTEE MADE BY THE YOUNG GENERATION TO DEVELOP A DECENT LIFE TOWARDS 5.0: PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT GENERASI MUDA UNTUK MEMBANGUN KEHIDUPAN LAYAK MENUJU 5.0 Ismayani; Rizal, Fahrul
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.21

Abstract

Dalam upaya sosialisasi informasi hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Jaminan Fidusia, sebagai upaya meminimalisir permasalahan hukum di bidang fidusia, memberikan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat. Namun tidak sedikit masyarakat yang belum paham dan kurang memahami tentang jaminan fidusia. Dalam pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, objek kajiannya bersifat normatif murni dan dianggap sesuatu yang otonom, sehingga penerapannya ditentukan berdasarkan undang-undang itu sendiri dan bukan oleh faktor di luar undang-undang. Pembebanan suatu benda dengan jaminan fidusia harus dilakukan dengan akta otentik dan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka hak kreditur tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain, pendaftaran jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dan memberikan hak diutamakan kepada Penerima Fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya. Sistem ini tidak diterapkan secara konkrit, dalam sistem pelaksanaan perlindungan melalui pelaksanaan jaminan fidusia, yang pada akhirnya memberikan pilihan kepada kreditur untuk mengambil jalan damai yang berarti memberikan biaya tambahan lainnya, serta memberikan apresiasi yang buruk dan tidak optimal mengenai hukum perlindungan bagi kreditor.

Page 1 of 34 | Total Record : 340

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2024): OKTOBER 2024 Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01