Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Akibat Covid 19 di Kabupaten Konawe Selatan

Arsalim

NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana  implementasi kebijakan  penanggulangan kemiskinan akibat covid 19 memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya penurunan angka kemiskinan. Desain penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara kepada infoman kunci; observasi partisipasi, dan Studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  masih adanya  distorsi komunikasi, dan belum akuratnya data para aktor kebijakan mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan langsung kepada masayarakat terdampak COVID 19. Terfragmentasi pelaku kebijakan dalam struktur birokrasi menimbulkan konflik of interest masing-masing OPD dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Selain itupula tidak padunya monitoring dan evaluasi secara berkala menyebabkan kesulitan untuk mengukur secara mendalam keberhasilan penanggulangan kemiskinan kelompok sasaran, baik dalam konten maupun konteks kebijakan (content dan context policy).  Target capaian antara titik awal (setting goals) dan titik akhir (achievement them) belum dapat diketahui secara pasti, sehingga dibutuhkan new public policy dalam penanggulangan kemiskinan.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana  implementasi kebijakan  penanggulangan kemiskinan akibat covid 19 memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya penurunan angka kemiskinan. Desain penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara kepada infoman kunci; observasi partisipasi, dan Studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  masih adanya  distorsi komunikasi, dan belum akuratnya data para aktor kebijakan mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan langsung kepada masayarakat terdampak COVID 19. Terfragmentasi pelaku kebijakan dalam struktur birokrasi menimbulkan konflik of interest masing-masing OPD dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Selain itupula tidak padunya monitoring dan evaluasi secara berkala menyebabkan kesulitan untuk mengukur secara mendalam keberhasilan penanggulangan kemiskinan kelompok sasaran, baik dalam konten maupun konteks kebijakan (content dan context policy).  Target capaian antara titik awal (setting goals) dan titik akhir (achievement them) belum dapat diketahui secara pasti, sehingga dibutuhkan new public policy dalam penanggulangan kemiskinan.