Eksistensi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Malpraktik Profesi Hukum

Kamila Nurdiana (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
Mochamad Syahril Nur Hamam (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
Muhammad Jazil Rifqi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan
Vol 14 No 02 (2023)

With the rise of corruption cases, law enforcement officers who should be able to actualize legal norms actually experience malpractice in the legal profession. There are 5 (five) ethical pillars of the Corruption Eradication Commission, namely Religiosity, Integrity, Justice, Professionalism and Leadership. There needs to be a benchmark for the extent to which the Corruption Eradication Committee can carry out its role by implementing these principles. This qualitative research is normative research, namely by examining literature books, legislation and other written materials. The results of the research, in reality, there were several cases of violations of the code of ethics. And the occurrence of several cases at the Corruption Eradication Commission shows that there has been a failure in this profession. The conclusion is that, the existence of a code of ethics for the legal profession is an important and closely related part of regulating the behavior of the Corruption Eradication Commission as an embodiment of good and fair law enforcement. Maraknya kasus korupsi yang ada, aparat penegak hukum yang seharusnya mampu untuk mengaktualisasikan norma hukum, justru terjadi malpraktik profesi hukum. Ada 5 (lima) pilar etik Komisi Pemberatasan Korupsi yakni Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan, perlu adanya tolak ukur sejauh mana KPK dapat melaksanakan peran yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian normatif, yakni dengan mengkaji buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya.  Hasil penelitian, dalam realitanya, ada beberapa kasus pelanggaran kode etik tersebut. Dan dengan terjadinya beberapa kasus pada KPK menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kegagalan dalam suatu profesi tersebut. Simpulannya yaitu dengan demikian, keberadaan kode etik profesi hukum menjadi bagian yang penting dan erat kaitannya untuk mengatur perilaku KPK sebagai perwujudan dari penegakan hukum yang baik dan berkeadilan.