Permasalahan terkait masih banyak kebijakan yang ada di satu sektor dengan sektor lainnya tidak saling mendukung dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Proses nasional dalam membuat kebijakan penanganan perubahan iklim yang bersifat lintas sektor, sering kali tidak ada suatu sistem koordinasi antar lembaga yang jelas. Sedangkan untuk menghadapi isu-isu perubahan iklim dengan tetap melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan, perlu untuk memasukkan aspek dan mekanisme koordinasi program penanganan perubahan iklim dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bisa dijadikan acuan bersama antara lembaga. Untuk itu, diperlukan kemampuan secara kelembagaan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan dalam perencanaan, implementasi hingga pemantauan dan evaluasi dalam sistem pengelolaan yang andal untuk mengubah berbagai agenda perubahan dalam menyikapi pembangunan yang tidak biasa. Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah tersusunnya suatu rekomendasi kebijakan dengan melakukan identifikasi dan analisa gap pada kendala pengarustamaan perubahan iklim dalam RENSTRA 2020-2024 berdasarkan 5 (lima) kriteria yaitu inklusi, konsistensi, pembobotan, pelaporan dan sumber daya, serta memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan yang memperhatikan pengarustamaan perubahan iklim dan integrasinya di dalam penyusunan target sasaran dan kebijakan program pembangunan sektor transportasi.
Copyrights © 2023