<![CDATA[Dispensasi kawin pada dasarnya merupakan penyimpangan dari batas usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Paradigma penanganan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama berubah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan tersebut mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka melindungi hak-hak anak. dengan membatasi alasan-alasan untuk mengajukan dispensasi perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang pengajuan dispensasi nikah karena alasan yang mendesak disertai dengan bukti yang cukup. Namun fenomena pernikahan dini masih menunjukkan angka yang tinggi. Untuk itu diperlukan peran aktif hakim dalam mengadili perkara ini, termasuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan agama, sedangkan bahan hukum sekunder adalah jurnal dan artikel. Makalah ini menggunakan pendekatan studi kasus, data dianalisis dengan analisis deskriptif. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa tidak semua pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Wonosari secara jelas mencerminkan prinsip kepentingan anak dalam memutus perkara permohonan dispensasi perkawinan. Hal ini terlihat dari (1) dispensasi kawin yang diberikan masih tinggi yaitu 90% (2) Penafsiran hakim dengan alasan mendesak masih bersifat antisipatif dan (3) Pendampingan psikologis terhadap anak yang diberikan dispensasi nikah tidak semuanya diperintahkan oleh hakim dalam putusan pengadilan.]]>
Copyrights © 2023
