<![CDATA[AbstrakWarga berasumsi tidak adanya wali nasab dapat beralih kepada siapapun tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Sementara praktik yang berada di wilayah KUA Kecamatan Karanganyar dalam pemilihan wali dilakukan berdasarkan urutan wali nikah. Pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim apabila wali beragama non-muslim, wali nasab tidak diketahui keberadaannya (mafqud), anak seorang ibu dan kehabisan wali nasab. Dalam penunjukkan wali hakim tidak serta merta kepada kepala KUA, melainkan mendahulukan wali aqrab ke wali ab’ad. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan orang tua yang merawatnya. Walaupun begitu perpindahan wali nasab ke wali hakim sudah ada ketentuannya, maka dari itu tujuan artikel ini untuk mengetahui penetapan wali hakim dalam perkawinan dan peran wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan. Sumber data primer adalah hasil wawancara terhadap Kepala KUA dan 9 pasangan suami istri, didukung oleh data sekunder. Hasil penelitiannya adalah penentuan wali hakim dilakukan atas pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia. Kantor Urusan Agama menetapkan suatu pernikahan dilihat dari hukum Islam dan hukum positif. Hanya saja terkait dengan sebab wali sebagian besar wali hakim menerapkan hukum positif. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan perkawinan adalah KHI dan PERMA RI Nomor 30 Tahun 2005.]]>
Copyrights © 2022
