Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia Selat Malaka Yang Dilakukan Pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan

Josia Suarta Sembiring (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan)
Mahmud Mulyadi (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan)
Sutiarnoto Sutiarnoto (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan)
Fajar Khaify Rizky (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan)

Jurnal Pencerah Bangsa
Vol 3, No 2 (2024): JPB

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah diatur oleh beberapa aturan hukum, seperti Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam melaksanakan upaya penegakan hukum pemerintah Indonesia berusaha memberikan sanksi yang tegas dan efektif untuk menekan tindak pidana perikanan di wilayah tersebut, namun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut yang berasal dari keterbatasan struktur hukum, kendala substansi hukum dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang membuat upaya penegakan hukum dan pemidanaan terhadap tindak pidana perikanan menjadi tidak efektif.