Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.245
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jambe Law Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Ensiklopedia of Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pencerah Bangsa Riau Law Journal Mamangan Social Science Journal Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Acta Law Journal Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues International Journal of Contemporary Sciences (IJCS)
Rizky, Fajar Khaify
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PENYULUHAN HUKUM MENGENAI KETERTIBAN BERLALU LINTAS DIKAJI DARI ASPEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PELAJAR SMA SEKOLAH YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN 3 KOTA MEDAN Fajar Khaify Rizky; D. Shahreiza; Din Al Fajar; Boy Laksamana; Amsali Syahputra S
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i2.1765

Abstract

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pidah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan tertatur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang cukup penting dalam rangka pembangunan pada umumnya untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Sehubungan dengan itu maka kegiatan atau aktivitas berlalu lintas dan pengangkutan di jalan raya harus diatur hukum agar tercipta ketertiban dan keamanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi: 1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas, berupa penetapan atau pemberian dan tata cara untuk keperluan pelaksaan manajemen lalu lintas dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. 2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Adapun sanksi hukum akan dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pengabdian masyarakat ini metode yang dipergunakan adalah dengan observasi, pemaparan, dan diskusi.
PENYULUHAN HUKUM LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN MEMBAKAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DI DESA LAU DAMAK SUMATERA UTARA Fajar Khaify Rizky; D. Shahreiza; Riadhi Alhayyan
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i3.2932

Abstract

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Lau Damak terhadap substansi hukum mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar lahan, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Lau Damak terhadap dampak dan akibat terjadinya kebakaran lahan, dan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Lau Damak terhadap terhadap membakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek legalitas dan manfaat konservasi alam, serta memberikan solusi kepada masyarakat Desa Lau Damak dalam membuka lahan selain dengan cara membakar lahan. Metode yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode observasi, pemaparan, diskusi, dan kuesioner. Pentingnya kesadaran akan lingkungan harus disosialisasikan kepada masyarakat terhadap arti lingkungan itu sendiri. Masyarakat awam menganggap membuka lahan dengan cara membakar adalah hal yang lumrah dan dianggap biasa dikarenakan kegiatan membakar lahan tersebut mereka anggap sebagai hal yang sudah biasa dilakukan dari sejak lama berpuluh-puluh tahun yang lalu secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kesadaran akan resiko ataupun dampak tersebut perlu disosialisasikan agar masyarakat paham dan sadar akan pentingnya arti lingkungan.
State’s Responsibility over Forest and Land Fires Causing Transboundary Haze Pollution in the Frame of ASEAN Agreement Fajar Khaify Rizky; Suhaidi Suhaidi; Alvi Syahrin; Jelly Leviza
Jambe Law Journal Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.3.1.65-81

Abstract

This article aims to analyze the state’s responsibility over forest and land fires causing transboundary haze pollution according to the Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution. A normative legal method is applied to help answer the problems of transboundary pollution which has been an international concern. The impact of haze pollution resulted from forest and land fires has triggered protests against Indonesian government and urged the sate’s liability as long as the impact of the haze pollution is concerned. Forest and land fires which caused transboundary haze pollution has infilcted losses and damage not only in Indonesia but also in other neighbouring countries, such as Malaysia and Singapore. State responsibility is a fundamental principle in international law applied when a country has violated boundaries, either directly or indirectly, which is harmful to other countries. In international environmental law, tansboudary air pollution caused by forest and land fires is contrary to the principles of international environmental law resulting in a state responsibility responsibility or liability. While responsibility refers to a legally regulated responsibility and the concept of international law, the liability refers to the indemnification of the other party’s loss. As a result of forest and land fires causing transboundary haze pollution, ASEAN member countries have agreed to form an AATHP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) agreement aiming at preventing and mitigating transboundary haze pollution
Indonesian Government Policy in Forest and Land Fire Management Fajar Khaify Rizky; Riadhi Alhayyan; D. Shahreiza
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.3693

Abstract

The 1945 Constitution has mandated that natural resources, including forests, are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people. Natural resources have a very important position for human life that must be maintained, preserved and managed properly. Regarding the management, the government must make policies on natural resources so that natural resources, including forests, are not damaged, including due to forest and land fires. Therefore, government policies are very important in the management and prevention of forest and land fires so that they do not occur and do not cause harm to the environment and society.
Penegakan Hukum Luar Biasa Atas Kejahatan Ekosida Sebagai Extraordinary Crime Dalam Konsep Hukum Lingkungan Internasional Siti Khairunnissa; Fajar Khaify Rizky; Siti Nurahmi Nasution; Boy Laksamana
Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.186 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v6i2.7948

Abstract

The quality of the environment is the most important part of human life in dignity and humility. In practice, ecocide are mostly committed by corporations, both national and transnational. Environmental crimes that are structured and systematic or often called ecocide do not concern as an extraordinary crimes. The International Criminal Court (ICC) has proposed to several countries such as Fiji, Vanuatu, and the Maldives that the need to add elements as international criminal crimes categorized as extra ordinary crimes in the Rome Statute and recognized as the fifth type of crime that becomes the jurisdiction of the International Criminal Court for trial. The purpose of this research is as a contribution to answer question. First, to analyze and to understand in developing extraordinary law enforcement against the crime of ecocide as extraordinary crime. Second, law enforcement review against ecocides in various regulations and various court decisions in Indonesia Third, to analyze the concept of international environmental law in the extraordinary enforcement law against ecocide crimes (Extra ordinary Crime) The research method used by researchers is normative juridical approach. This means that the legal material used as a study is secondary data. In this normative legal research it is not closed the possibility that empirical data (field) is also presented as an option to support and sharpen the study
DISEMINASI HUKUM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DAN PEMANASAN GLOBAL DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DI KELURAHAN PADANG BULAN SELAYANG I KECAMATAN MEDAN SELAYANG Aisyah Aisyah; Fajar Khaify Rizky; Boy Laksamana; M. Din Al Fajar
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.7736

Abstract

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah diharapkan dengan adanya diseminasi hukum ini warga di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, dapat mengetahui dan memahami penyebab dampak terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global juga upaya-upaya dalam menangani perubahan iklim dan pemanasan global serta kesadaran akan pentingnya mencegah terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Metode yang dipakai dalam mencapai tujuan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode observasi, pemaparan, diskusi, dan kuesioner. Rencana kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah dimulai dengan melihat situasi dan kondisi lapangan lokasi mitra di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, kemudian mendatangi Kantor Kelurahan Padang Bulan Selayang I, kemudian berdiskusi dan meminta data informasi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi oleh warga Kelurahan Padang Bulan Selayang I melalui mitra. Kemudian dari hasil evaluasi dan penelaahan atas situasi dan kondisi awal dan permasalahan yang dihadapi oleh warga melalui mitra diberikan diseminasi hukum penanganan perubahan iklim dan pemanasan global ditinjau berdasarkan perspektif hukum lingkungan internasional terhadap warga Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, agar warga dapat memahami penyampaian materi dan substansi yang diberikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia Selat Malaka Yang Dilakukan Pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Josia Suarta Sembiring; Mahmud Mulyadi; Sutiarnoto Sutiarnoto; Fajar Khaify Rizky
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah diatur oleh beberapa aturan hukum, seperti Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam melaksanakan upaya penegakan hukum pemerintah Indonesia berusaha memberikan sanksi yang tegas dan efektif untuk menekan tindak pidana perikanan di wilayah tersebut, namun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut yang berasal dari keterbatasan struktur hukum, kendala substansi hukum dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang membuat upaya penegakan hukum dan pemidanaan terhadap tindak pidana perikanan menjadi tidak efektif.
PENYULUHAN HUKUM DALAM PENANGANAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH BAGI MASYARAKAT DI KELURAHAN PALUH KEMIRI KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA Fajar Khaify Rizky; Ivana Novrinda Rambe; Dio Agung Herubawa
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.19707

Abstract

Permasalahan yang dihadapi masyarakat dan perangkat kelurahan Paluh Kemiri belum mengetahui dan memahami pengaturan hukum terkait pengelolaan sampah, penanganan dan pengelolaan sampah yang memberikan manfaat baik dari segi lingkungan maupun ekonomi dengan rencana dibentuknya Pokja (Kelompok Kerja) masyarakat dan Bank Sampah dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hal itu pentingnya kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai penanganan dan pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pemaparan atau penyuluhan dari segi aspek hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah yang memberikan manfaat baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Metode selanjutnya digunakan diskusi/sharing yang bertujuan untuk memberikan solusi terkait pengelolaan sampah bagi masyarakat dan perangkat kelurahan Paluh Kemiri. Hasil dari pengabdian ini adalah masyarakat dan perangkat kelurahan Paluh Kemiri dapat mengetahui dan memahami pengaturan mengenai pengelolaan sampah yang terdapat dalam UU. No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik, Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, dan Perda Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah serta memahami pengelolaan sampah yang dapat memberikan manfaat baik dari segi lingkungan maupun ekonomi dengan membentuk Pokja (Kelompok Kerja) masyarakat dan mendirikan Bank Sampah serta memahami pengelolaan sampah rumah tangga.
KEJAHATAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Rizky, Fajar Khaify
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 3 Januari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2182

Abstract

Abstract: Environmental crimes are crimes as stated in Article 97 of the Law. No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, there are 19 forms of actions that can be subject to criminal legal sanctions. However, in its application, even though the legislation carries the threat of quite severe criminal sanctions, the reality in the field shows that from time to time in provinces, districts and cities, environmental conditions are worrying and cause environmental problems as well as material and immaterial losses. The existence of this case shows the government's inconsistency resulting from weak environmental policies and law enforcement in Indonesia. Therefore, the root of the problem must be sought, whether in terms of incomplete environmental laws and regulations, or whether it is a lack of capacity of the authorities and community compliance with the laws and regulations that apply to environmental protection and management. Therefore, it is necessary to study this research with the aim of studying and understanding environmental crimes, the nature and extent of environmental crimes, types of environmental crimes, and the application of laws and regulations to environmental crimes. The research method used is normative legal research. The results of research on environmental criminal acts in their application include related laws and regulations, including the Law. No. 41 of 1999 concerning Forestry in resolving forest fire crimes and environmental crimes related to mining.Keywords : Environmental Crime, Protection and Environmental Management
Analisis Terhadap Etika Profesi Hukum Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik Rizky, Fajar Khaify; Safnul, Doddy; Leviza, Jelly
Acta Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/alj.v2i2.16537

Abstract

Notary is a public official who is trusted by the public in the authority to make authentic deeds. In exercising his authority as a legal profession, a notary must uphold legal ethics and the dignity and nobility of his position, because if this is ignored by the notary, it can cause harm to the parties and the notary himself. The problem of this research is how the authority of the notary profession as a public official in making authentic deeds, how sanctions are imposed on violations of the code of ethics of the notary profession. The purpose of this study is to determine and examine the authority of the notary profession as a public official in making authentic deeds and sanctions imposed on violations of the notary profession's code of ethics. Type of normative legal research. Secondary data research data obtained from legal materials. Data collection techniques library research techniques. Qualitative data analysis. Notary is a public official who is authorised to make authentic deeds and has other authorities as in Article 1 number 1 jo. Article 15 of UUJN. Sanctions imposed on violations of the code of ethics of the notary profession as in Article 6 paragraph (1) of the Code of Ethics of Notaries of the Indonesian Notary Association (INI) in the form of reprimand, warning, temporary dismissal from Association membership, honourable dismissal from Association membership, dishonourable dismissal from Association membership.
Co-Authors Aisyah Aisyah Alvi Syahrin Alvi Syahrin Amsali Syahputra S Awaludin Awaludin, Awaludin Barus, Daniel Setiawan Boy Laksamana Bukit, Andrio D. Shahreiza Dewi, D K Din Al Fajar Dio Agung Herubawa Dody Safnul Edi Yunara Harahap, Feby Yanti Jelly Leviza Josia Suarta Sembiring Laksamana, Boy M. Din Al Fajar Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar Manurung, Hot Dion Marihot Manurung, Edward Lambok Marlina Marlina Meher, Montayana Mohammad Eka Putra, Mohammad Eka Montayana Meher Nasution, Mirza Nasution, Siti Nurahmi Pramesti, Reyna Ramadani, Jaka RAMAWINDA, BEBY FITRIA Rambe, Ivana Novrinda Riadhi Alhayyan Riadhi Alhayyan Rosmalinda Safnul, Doddy Safnul, Dody Shahreiza, D. Sinulingga, Tommy Aditia Sitepu, Putri Karina Sitepu, Reyvindo Arenda Siti Khairunnissa Siti Nurahmi Nasution Siti Nurahmi Nasution Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Sutiarnoto Tampubolon, Christya Graceilla Putri Tarigan, Joy Daniel Vita Cita Emia Tarigan