<![CDATA[ABSTRAK Sebagai organisasi yang berperan menampung aspirasi masyarakat petani di desa, P3A memiliki peran signifikan dan strategis, karenanya keanggotaan P3A perlu memperlihatkan keterwakilan semua unsur masyarakat petani sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mengatur mengenai pemberdayaan petani sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik. Geografis desa Jurangagung yang berupa perbukitan menjadikan desa Jurangagung daerah yang rawan terjadi tanah longsor dan sedimentasi. Perbedaan kepentingan antar petani desa juga menjadi masalah yang menghambat perkembangan pertanian di desa Jurangagung. Keberadaan semua unsur warga desa, termasuk warga desa petani, dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani. Keterlibatan semua masyarakat petani dalam ruang pengambilan kebijakan P3A masih rendah yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah keterbatasan informasi antara pengurus P3A, Pemerintah Desa dengan masyarakat petani yang mengakibatkan pengambilan kebijakan publik menjadi terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran peran masyarakat petani dalam pengisian keanggoatan di P3A dan faktor – faktor yang memengaruhi hal tersebut.]]>
Copyrights © 2022
