Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Pembaharuan Hukum The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" JURNAL USM LAW REVIEW JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Justicia Journal
Lilik Warsito
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
POTENTIAL CORRUPTION IN THE VALIDATION POLICIES ON ACQUISITION TAX OF LAND AND OR BUILDING Lilik Warsito
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Unitary Republic of Indonesia is a constitutional state based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 which aims to realize the livelihood of a nation that is safe, orderly, prosperous, and equitable. In the development of law in Indonesia underwent major changes, fast, and complex. The shift of power centralized to decentralized cause behavioral changes bureaucracy policies both at the central and regional changes from the old paradigm to the new paradigm, sometimes causing the rule of law drowned because of power, which can lead to policies that do not favor of the people. Each power always contains the potential for misuse or arbitrarily implemented, or implemented by exceeding authority. This can happen because of the power contains rights and authority, and the right and authority that makes a higher position.
POTENSI KORUPSI DALAM KEBIJAKAN VALIDASI PAJAK PENJUALAN ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN Lilik Warsito
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 3, No 3 (2016): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v3i3.1366

Abstract

Law No. 36 Th. 2008 Income Tax, tax objects including land transfer. A general description that maintaining self-assessment, but in fact a seller who has to pay income tax to get validation from the Tax Office. Discussion: The procedure of payment of income tax, the seller pays the tax-SSP; Then the seller to apply to the Tax Office for validation; Policy validation of payment of income tax can raise the potential for corruption, as stipulated in Law No. 31 Th. 1999 jo. Law No. 20 Th. 2001
PRINSIP POKOK UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA Lilik, Warsito; Urip, Giyono
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 8 No 1 (2024): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v8i1.5732

Abstract

The issue of legal certainty surrounding land title certificates, a form of land registration in Indonesia, has consistently posed substantial challenges to society. This is due to the prevailing negative system of publication in Indonesia, despite the existence of certain positive elements. Nevertheless, the authenticity of certificates verifying these rights may be prone to disagreements, and the government lacks the ability to guarantee the precision of both the physical and legal details. This study encompasses normative legal research utilizing statutory sources, as well as conceptual and philosophical techniques. Due to the lack of a proactive land registration publication mechanism, people or organizations in Indonesia who possess land rights cannot now receive the research findings on the nature of legal certainty about land rights certificates. Keywords: Legal Certainty; Land Publication; Land Certificates
PENGATURAN PENGECEKAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH: Belum Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Warsito, Lilik
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 1, No 02 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v1i02.145

Abstract

Ketentuan pengecekan sertipikat hak atas tanah diatur dalam PP No. 24 Th. 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berikut peraturan pelaksananya yaitu PMNA/KBPN No. 3 Th. 1997. Dari ketentuan tersebut pemegang sertipikat hak atas tanah (pemilik tanah) tidak dapat mengajukan permohonan untuk pengecekan sertipikatnya.Oleh karena itu ketentuan pengecekan sertipikat hak atas tanah belum mencerminkan pengakuan atas hak asasi manusia kepada pemegang sertipikat (pemilik tanah). Pengecekan sertipikat hak atas tanah diatur dalam pasal 39 ayat (1) PP No. 24 Th. 1997 juncto pasal 97 PMNA/KBPN No. 3 Th. 1997 yakni yang dapat (bahkan wajib) mengajukan pengecekan sertipikat adalah PPAT dan PPAT tidak diperbolehkan membuatkan akta perbuatan hukum pemindahan hak apabila sertipikatnya belum dilakukan pengecekan. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui konstruksi pengaturan pengecekan sertipikat hak atas tanah; (2) untuk mengajukan  rekonstruksi pengaturan pengecekan sertipikat hak atas tanah yang berbasis  pada hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1)mengetahui ketentuan hukum yang mengatur perihal pengecekan sertipikat hak atas tanah yakni pasal 97PMNA/KBPN No. 3 Th. 1997, berikut kelemahan-kelemahannya; (2) merekomendasikan untuk melakukan rekonstruksiatas pasal 97 PMNA/KBPN No. 3 Th. 1997 tersebut agar dapat mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pengakuan hak asasi manusia, dimana pengecekan sertipikat hak atas tanah selain dapat diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, juga dapat diajukan sendiri oleh pemegang sertipikat hak atas tanah (pemilik tanah)
Ownership And Control Of Land Rights In The Legal System Of Indonesia Lilik Warsito
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i1.5899

Abstract

This research aims to conduct an in-depth analysis of the land law system in Indonesia using the Basic Agrarian Law (UUPA) as the primary guide. The objective is to understand the structure, mechanisms, and principles governing land ownership and control, as well as to identify and explain land rights regulated by the UUPA. The research method employed is normative legal research with data collection techniques through literature study to obtain comprehensive and relevant information. The data used consist of primary and secondary data obtained through literature study from various reference sources such as books, journals, and scholarly articles. The research findings conclude that significant changes have occurred in Indonesia's land regulation system since the enactment of the UUPA, including the dualistic aspect between customary law and Western law. The UUPA serves as a national legal product aimed at implementing the values of Pancasila and the goals of the state, as well as regulating the rights that individuals, entities, or associations can hold in Indonesia. The concept of land rights in national agrarian law is divided into primary and secondary rights, where primary rights include Ownership Rights, Right to Build, Right to Cultivate, and Right to Use, while Management Rights are additional rights received by holders from the state.
PERAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) JURANGAGUNG LESTARI DALAM MENYEJAHTERAKAN ANGGOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI ( STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL WARSITO, LILIK; HERMAWAN, FAJAR
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.334

Abstract

ABSTRAK Sebagai organisasi yang berperan menampung aspirasi masyarakat petani di desa, P3A memiliki peran signifikan dan strategis, karenanya keanggotaan P3A perlu memperlihatkan keterwakilan semua unsur masyarakat petani sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Mengatur mengenai pemberdayaan petani sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik. Geografis desa Jurangagung yang berupa perbukitan menjadikan desa Jurangagung daerah yang rawan terjadi tanah longsor dan sedimentasi. Perbedaan kepentingan antar petani desa juga menjadi masalah yang menghambat perkembangan pertanian di desa Jurangagung. Keberadaan semua unsur warga desa, termasuk warga desa petani, dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani. Keterlibatan semua masyarakat petani dalam ruang pengambilan kebijakan P3A masih rendah yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah keterbatasan informasi antara pengurus P3A, Pemerintah Desa dengan masyarakat petani yang mengakibatkan pengambilan kebijakan publik menjadi terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran peran masyarakat petani dalam pengisian keanggoatan di P3A dan faktor – faktor yang memengaruhi hal tersebut.
PENYALAHGUNAAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM JENIS ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI DI TERMINAL TIPE A BAWEN (BPTD WILAYAH X JATENG & DIY) Warsito, Lilik; Wardana, Surya Kusuma; Esdarwati, Susila; Aprianto, Aprianto
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.671

Abstract

ABSTRAK Transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi sarana transportasi yaitu sebagai pengangkutan baik berupa orang dan/ atau barang, baik yang diperuntukan secara pribadi maupun secara umum. Setiap angkutan umum memiliki rute maupun tujuan baik didalam kota, antar kota, antar provinsi maupun antar negara yang disebut dengan trayek. Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah klasifikasi perjalanan bus antar kota yang menghubungkan dua kota yang terletak pada provinsi yang berbeda. Pengusaha angkutan wajib harus memiliki surat izin usaha pengangkutan. Permasalahan utama pada sektor transportasi umum terdapat pada sektor perizinan, seperti telah habis masa berlaku izin trayeknya maupun tidak memiliki izin trayek. Setiap armada angkutan harus memiliki kartu pengawasan (KPS) dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang, dan harus memiliki dokumen izin trayek pada setiap armada dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Kata Kunci : Penyalagunaan, Trayek, Angkutan Umum, Bus Antar Kota Antar Provinsi
Human Rights Implications of Tax Validation Policies on Land and Building Sales: A Social Justice Perspective Warsito, Lilik
Mimbar Keadilan Vol 18 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v18i1.11645

Abstract

One of the taxable objects is the transfer of rights over land and/or buildings. Land and buildings gain value as they can be transferred from their owners to others who desire them. The taxable object of the transfer of rights over land and/or buildings is subject to taxes from both the seller and the buyer. The seller is subject to income tax (PPh), while the buyer is subject to a tax in the form of a duty on the acquisition of rights over land and buildings (BPHTB). The taxable object of the duty on the acquisition of rights over land and buildings includes land, buildings, as well as land and buildings. This analysis examines land procurement from a Human Rights perspective. The fundamental values of Human Rights should underlie development, as there is a close connection between development and Human Rights. The quality of life of the affected community must be improved or at least remain the same as before the land acquisition. Land procurement activities should also accommodate the protection of the rights and interests of the community, including the right to receive welfare guarantees so that they do not become poorer than before their land was acquired. The principles of taxation that are universally recognized, namely justice, convenience, and administrative efficiency, as well as the enhancement and optimization of state revenue, should be upheld while maintaining self-assessment.
PERAN ASAS EQUALITY YANG BERKEADILAN DALAM KEBIJAKAN SEKTOR HUKUM PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAAN SOSIAL Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati; Lilik Warsito; Herjuno Ariwibowo Arifin; Leo Mada Kusuma
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14105

Abstract

Asasequality yang berkeadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Prinsip ini mengharuskan perlakuan yang setara terhadap wajibpajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama serta pengenaan pajak yang proporsional berdasarkan kemampuan masing-masing individu atau entitas. Dalam sistem perpajakan, asas equality tidak hanya berfungsi untuk mencegah diskriminasi dalam penentuan subjek dan objek pajak, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung redistribusi kekayaan. Sejak lintas perdagangan memasuki globalisasi ekonomi, instrumen ekonomi seperti pajak menjadi lebih penting. Untuk menjalankan pemerintahan di setiap negara, ada banyak dana yang diperlukan. Penyeienggaraan pemerintahan membutuhkan banyak sumber dana, terutama untuk kegiatan pembangunan karena dana yang diperiukan tidak cukup. Pajak, retribusi, sumbangan, monopoli, dan pungutan lain disebut sebagai pungutan sendiri. Jika disederhanakan, beberapa penerimaan pemerintah ini dapat diklasifikasikan sebagai penerimaan pajak dan non-pajak. Upaya pemaksaan yang bersifat legal diperlukan untuk pemungutan pajak agar sesuai denganasas keseimbangan dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan dan sanksi yang berkaitan dengan penghindaran pajak harus lebih ditekankan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang menghindari pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu mengembangkan sistem administrasi yang transparan, berbasis teknologi, serta mengadopsi tarif pajak progresif untuk mendukung keadilan. Dengan penerapan asas equality yang berkeadilan, sistem perpajakan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan
KONTRIBUSI NOTARIS DALAM MENDUKUNG INVESTASI ASING DI INDONESIA: STUDI TENTANG PEMBUATAN AKTA OTENTIK DALAM PENANAMAN MODAL ASING (PMA) Lilik Warsito; Putri Maha Dewi
Justicia Journal Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i1.14106

Abstract

Investasi asing memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Notaris berperan penting dalam proses penanaman modal asing (PMA) melalui pembuatan akta otentik yang memberikan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi notaris dalam mendukung investasi asing di Indonesia, khususnya dalam aspek pembuatan akta otentik sebagai instrumen legalitas investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum bagi investor asing melalui pembuatan dokumen hukum yang sah. Namun, terdapat beberapa kendala dalam praktiknya, seperti perubahan regulasi yang dinamis, birokrasi yang kompleks, serta tantangan dalam penyelesaian sengketa investasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem perizinan, penguatan kapasitas notaris, serta digitalisasi layanan hukum guna meningkatkan efektivitas peran notaris dalam mendukung investasi asing. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih kompetitif dan memiliki kepastian hukum yang kuat.
Co-Authors Aprianto . Dewi, Putri Maha Esdarwati, Susila Farida, Any Herjuno Ariwibowo Arifin Hermawan, Fajar Herwin Sulistyowati Herwin Sulistyowati herwin Herwin Sulistyowati, Herwin Hono Sejati, Hono Irfan Rizky Hutomo Lamijan Lamijan, Lamijan Leo Mada Kusuma Marfu'atun, Dika Ratu Marfu’atun, Dika Ratu Putri Maha Dewi Surya Kusuma Wardana Tri Susilowati Umami, Anni Shanty Urip, Giyono