<![CDATA[Studi-studi tentang politik transaksional banyak membahas tentang praktik politik imbal balik (political patronage) antara pemimpin politik terpilih dan konstituen dan dampaknya terhadap hasil pemilu yang menguntungkan petahana (incumbent). Namun, studi-studi tersebut belum mampu menjelaskan tentang bagaimana relasi politik transaksional bisa membingkai (framing) pilihan warga terhadap petahana dan partai politik. Selain itu, studi sebelumnya belum menjelaskan apa yang menjadi bahan evaluasi pemilih dalam relasi transaksional hingga menyebabkan para pemilih memutuskan untuk memilih petahana kembali. Melalui penggunaan metodologi kualitatif dan secara operasional dijalankan melalui metode desk study, artikel ini menunjukkan urgensi penggunaan teori pembelahan politik (political cleavage). Praktik politik transaksional oleh petahana sebelum pilkada bisa menjadi instrumen pembelahan politik. Kebijakan, program, dan kegiatan yang bersifat partikelir atau partisan bisa membingkai nilai sosial dan ekonomi pemilih dan berubah menjadi dasar pilihan saat pemilu dan pilkada. Secara akademis studi ini berusaha memperluas kajian tentang politik transaksional dalam pilkada. Pendekatan top-down studi politik transaksional dalam praktik kepemimpinan politik kepala daerah (petahana) bisa memperluas pendekatan bottom-up dalam studi perilaku memilih. Politik transaksional yang dipraktikkan petahana dan jejaring politiknya melalui produksi barang publik dan kebijakan partisan bisa mengarahkan pilihan warga sebagaimana dijelaskan dalam praktik politik cepat saji (fast food politics).]]>
Copyrights © 2020
