Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.859

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Bestari Politika: Jurnal Ilmu Politik Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Erudio: Journal of Educational Innovation Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Kajian Komunikasi Nomosleca Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Masyarakat, Kebudayaan dan Politik JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Penelitian Politik JWP (Jurnal Wacana Politik) Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review POLITICO Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Journal of Politics and Policy (JPPOL) Journal of Local Government Issues Politicon : Jurnal Ilmu Politik Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Kafa’ah: Journal of Gender Studies Jurnal Keadilan Pemilu

Wawan Sobari

FISIP Universitas Brawijaya

Author-ID : 438026

Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

MENGATASI RINTANGAN STRUKTURAL: AKAR KONSEPTUAL DAN PRAKTIK EMPIRIK GOVERNANCE ANTIKEMISKINAN (Inisiatif Antikemiskinan Organisasi non-Pemerintah (NGO) dan Ormas Islam (MBO) di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat) Sobari, Wawan
Jurnal Interaktif Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.62 KB)

Conventional approach views that the root of poverty is inherently cultural factors. Indeed, structural factors outside the poor are the real impediments. This paper discusses three questions focusing on governance of antipoverty. It covers extension of the actors, policy change, and transformation of the poor. This paper found on the result of study applying qualitative approach to build understanding on initiatives ofÂ non-state actors (NGO and MBO) in participating to eradicate poverty. In gathering data, researcher undertakes semi-structured interview. Also, this study deploys documents and secondary data collection to counter the interview pitfalls.This paper demonstrates three main findings. Governance of antipoverty has allowed non-state actors to extend the involvement of more various actors and to create a new space in the arena of pro-poor policy making. Also, initiatives of non-state actors have endorsed inclusive pro-poor policy, particularly the alteration of budget allocation. Finally, the exercise of participatory tools and techniques have transformed behavior and capacity of the poor as well as networking among the poor, NGO, MBO, and local government. Nonetheless, interest and ideological differences between NGO and MBO can hamper collaboration among them. Key words: governance, policy networks, poverty alleviation, non-government actors

ANALISIS MANAJEMEN PRIVASI KOMUNIKASI KORBAN CYBERSTALKING DALAM FACEBOOK Putri, Dian Kartika; Nirwana, Maya Diah; Sobari, Wawan
Jurnal Interaktif Vol 3, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.62 KB)

The Internet grows broader from search engines to social networking sites like Facebook. Facebook offered facilities and new function (for examples: sosial network, micro blogging, messenger, image sharing, social bookmarking, blogging, video sharing, and Internet marketing)Â that lucrative to their users where the users could make friends, chat, and even discuss. Facebook likes a real life is not free from crime or even cybercrime. There are many kinds of cybercrime on Facebook, one of them is cyberstalking (a course of conduct directed at a specific person that would cause a reasonable person to feel fear). Now, there are many cases of complaint that included authorities by certain people consequence of slander, kidnapping, fraud, defamation through Facebook. Thus, researcher wanted to know about cause of development of these cases. The purpose of this research was to find out why being the victims of cyberstalking and how communication privacy management done by the victims. This research also wants to find out the media literacy and media diet, along with how prevention and precaution for cyberstalking victims on Facebook. The approach of this research was qualitative with case study method using pattern of pairing techniques. Data collection techniques used in this research are Internet Ethnography, participant observation, interviews, media uses diaries, documentation, and archive recordings.The results from this research was cyberstalking victims on Facebook did not fully applied communication privacy management. In addition, media literacy has not applied to Facebook by them. The researchers interested to create a model of Facebook Literacy as prevention and precaution for cyberstalking victims. Facebook Literacy is a model which includes techniques and ways to use Facebook securely to prevent cyberstalking.Key words: Communication Privacy Management; Facebook; Cyberstalking

ELEKTABILITAS DAN MITOS PEMILIH RASIONAL: DEBAT HASIL-HASIL RISET OPINI MENJELANG PEMILU 2014 Sobari, Wawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Menjelang Pemilu 2014, lembaga-lembaga riset opini (pollsters) di Indonesia antusias mempublikasikan hasilhasil jajak pendapat {poli) mereka. Para pollsters mempresentasikan tren nilai elektabilitas yang serupa untuk tigapartai besar. Mayoritas lembaga riset opini mengunggulkan Partai Golkar sebagai parpol yang memiliki kesempatanuntuk unggul dalam pemilu mendatang. Meski demikian, hasil-hasil jajak pendapat menyisakan pertanyaan seriusterkait besarnya disparitas nilai-nilai elektabilitas, padahal jajak pendapat dilakukan dalam waktu yang relatifbersamaan. Makalah ini menelaah secara kritis logika fundamental riset-riset jajak pendapat melalui klarifikasimetodologi, profil lembaga, data swing voters, politik konsultansi, dan rasionalitas pemilih. Hasil-hasil pokokterhadap kajian ini di antaranya, pertama, telaah atas metodologi yang digunakan dan profil lembaga riset opinitidak cukup kuat memberikan jawaban yang meyakinkan terhadap perbedaan nilai-nilai elektabilitas parpol yangdipublikasikanpollsters. Berikutnya, kajian terhadap angka swing voters menyisakan pertanyaan karena disparitasÂ ngka swing voters yang besar tidak menjawab fakta-fakta utama penyelenggaraan jajak pendapat yang dilakukanhampir bersamaan. Kemudian, pendekatan kritis dalam melihat praktik jajak pendapat memberikan arahan untuksampai pada argumen tentang jajak pendapat partisan sebagai inti disparitas nilai-nilai elektabilitas parpol. Selainitu, kategorisasi kubu-kubu (camps) di antara lembaga-lembaga riset opini berguna dalam menjelaskan perbedaankepentingan di balik perbedaan hasil-hasil jajak pendapat. Analisis rasionalitas pemilih yang terlalu sederhana jugatelah menghasilkan pemahaman yang kurang tepat terhadap karakter unik pemilih Indonesia. Terakhir, penggunaansecara dominan pendekatan sains (episteme dan techne) dalam pelaksanaan jajak pendapat telah mengabaikankonteks, nilai, realitas praksis pemilih, dan isu kontestasi di antara lembaga-lembaga riset opini.Kata kunci: jajak pendapat, elektabilitas, perilaku memilih, rasionalitas, Pemilu 2014

Perilaku Gumunan: Memperluas Kajian Perilaku Pemilih Jawa Sevtyan, Arga; Sobari, Wawan; Mochtar, Hilmy
POLITICO Vol 18, No 2 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAKÂ Penelitian bertujuan untuk mengkaji perilaku pemilih masyarakat jawa dengan metode kualitatif studi kasus Pemilukada di Kabupaten Trenggalek tahun 2015. Penelitian terdahulu yang mengkaji perilaku pemilih masyarakat jawa di Indonesia adalah Geertz (1960) dan Gaffar(1992). Dinyatakan bahwa perilaku memilih melalui pendekatan politik aliran dengan orientasi memilih sosio relijius dan sosio personal. Sobari (2016) menyatakan bahwa perilaku pemilih berdasarkan pendekatan orientasi kelompok dalam masyarakat jawa. Artikel tersebut melihat perilaku pemilih jawa melalui pendekatan sosio kultur masyarakat jawa. Pemilukada Kabupaten Trenggalek 2015 dimenangkan oleh pasangan Emil Elestianto dan Mochamad Nur Arifin sebagai penantang petahana. Masyarakat Trenggalek mayoritas adalah suku jawa yang menganut budaya mataraman dengan nilai feodalistik. Perilaku âgumunanâ merupakan temuan unik dalam memperluas tentang kajian perilaku pemilih jawa. Budaya sikap âgumunanâ falsafah jawa bermakna mudah kagum dan heran pada kekayaan, kecerdasan, kebangsawanan orang lain. Konteks Pemilukada Trenggalek perilaku pemilih âgumunanâ berarti masyarakat cenderung mudah terkesan pada janji kampanye serta penampilan luar kandidat namun tidak dapat menilai apakah itu rasional atau tidak bagi kesejahteraan. Sikap âgumunanâ dipengaruhi perilaku afektif meliputi cara menilai sesuatu dengan emosional, seperti perasaan, nilai, penghargaan, antusiasme, motivasi, dan sikap. Hal tersebut mejadikan rasionalitas semu pada pemilih jawa.Kata Kunci: Perilaku Pemilih, Pemilih Jawa, Falsafah Jawa, Pemilukada, MataramanÂ Â ABSTRACTÂ The voters behavior in Javanese society becomes a review in this article. The purpose of this article is to expand the study of Javanese voter behavior. This research used qualitative method using case study approach at General Election of Trenggalek Regency in 2015. Previously there were many scientists that discussed about voter behavior in Indonesia especially in Javanese society such as Geertz (1960) and Gaffar (1992). Both explain the behavior of choosing through the âpolitik aliranâ approach with the orientation of choosing socio-religious and socio-personal. Another opinion about the behavior of Javanese voters put forward by Sobari (2016) which explained voter behavior based on group orientation approach in Javanese society. This article tries to capture the behavior of Javanese voters through socio-cultural approach in Javanese society. This study was conducted on the General Election of Trenggalek in 2015 was won by Emil Elestianto and Mochamad Nur Arifin as incumbent challengers. In Trenggalek,Majority civilian is Javanese tribe who embrace the culture of mataraman with feudalistic value. The behavior of "gumunan" is a unique finding in expanding on the study of Javanese voter behavior. "Gumunan" attitudes in the philosophy of life in Javanese people means easily amazed and marveled at the wealth, intelligence, nobility of others. In the context of General Election of Trenggalek, voter behavior of "gumunan" means people tend to be easily impressed by campaign promises and outside appearance of the candidate but unable to assess whether it is rational or not for welfare."Gumunan" was influenced by the affective behavior, including how to judge things emotionally, such as feelings, values, appreciation, enthusiasm, motivation, and attitude.This makes a pseudo rationality in Javanese voters.Key words:Voter Behavior, Local Election, Javanese Voters, Javanese Philosophy, MataramanÂ

PENGEMBANGAN MODEL PEMBANGUNAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI : *MANIFESTASI MORALITAS KEKUASAAN sobari, wawan
Jurnal Bestari No 32 (2001)
Publisher : Jurnal Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4660.017 KB)

The change of stategic environmental drives the teoritical study on development politic, include of civil society. Practically, it can be started via preliminary study consist of sysntesis and analysis the factual indonesia society now and the past and, after that, could be illustrated the formulae what kind the civil society in indonesia is? The beginner is not always the state, eventhought the state, should always, has great role to support, to facilitate and finalizing the civil siciety model in indonesia.

Reckoning Informal Politics: Expands the Logic of Survival and Failure of Regional Heads Sobari, Wawan
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 3, No 1 (2018): General Issue: Indonesian Politics
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpi.v3i1.12522

The qualitative research addresses the political logic of why and how the incumbents succeed and fail in direct election for regional heads (pilkada) in emerging democratic Indonesia. De Mesquita et al. (2003) believe that, to survive in office, a leader needs to offer a benefit at least equal to the greatest possible benefit offered by a potential challenger. Particular to the pilkada cases in Indonesia, Erb and Sulistiyanto (2009) elaborate several factors connected to “reward and punishment” logic that may lead to the incumbents’ survival and failure in re-election bids. This study expands the logic by revealing that populism, rivalry, and tangibility are the core strategies for the successful incumbents in retaining their offices in four rural and urban regions in East Java. Particularly, the survival of an incumbent hinges on his capacity to manage rivalry risks, namely the capability to manage support and opposition both from formal and informal actors through fair or unfair means. These strategies, then, foster the success of patronage-based winning tactics to retain public office in the pilkada. To better assessment, it calls for the importance of democratic accountability as a complementary perspective (to consolidology) in measuring the progress of democracy in the country.

PENGUATAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI (PSE) SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN Petrus Ans Gregorius Taek; Darsono Wisadirana; Wawan Sobari
JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2019): JISPO Vol 9 No 2 2019
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), FISIP, UIN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v9i2.5134

This qualitative case study aims to assess the contribution of the PSE Commission in alleviating poverty and to analyze PSE institutional strengthening in the success of poverty alleviation priority programs. Institutional strengthening is the key to the sustainability and success of poverty alleviation programs. However, there are studies that show that institutional strengthening through legal aspects, Provincial Drinking Wages and public policies have been effective enough to alleviate poverty. Of the many findings that exist, researchers discovered new things, namely through institutional strengthening in aspects; Structure, HR, Finance, Organizational Funding and Assets, Monitoring and Evaluation, Legality, Data and Information and Collaborative Networks can determine the success of the institution in alleviating poverty and the sustainability of poverty alleviation priority programs. The pattern of the empowerment approach carried out by the government is seen as less touching on the problems of the poor because it is project oriented, while the one carried out by the Catholic Church is oriented towards religious values.

Problem Ideologi Hingga Kepemimpinan: Urgensi Revisi Undang-Undang Pelayanan Publik Wawan Sobari
Jurnal Borneo Administrator Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This study aims to critically examine the content of Law Number 25/2009 concerning Public Service and contribute to highlight four main points of amendment. A decade of law implementation achieved some advancement to public. One of them is the development of various service breakthroughs that fulfilled demand and needs of users. However, public service implementation still faces compliance problems with service standards at all levels of government. Furthermore, public service has to deal with the integrity problem. This study applies a textual/documentary analysis method and is operationally carried out through qualitative content analysis of the text of Law 25/2009. The study also reveals four other problems that must be responded to the amendment to the law, namely ideology, publicness, leadership, and ethics. The principan of spirituality is an important part of ideology to meet the religious rights of users and providers and encourage to run the integrated public services. In order to assure dynamics and adaptability to change, it is necessary to shift the public service leadership approach towards political entrepreneurship. Finally, to minimize the ethical risk of leadersâ€™ policy behavior, the revision must include regulation of public service leaderships ethics. Keywords: ideology, publicness, political entrepreneurship, ethics, public service. Abstrak Studi ini bertujuan mengkaji secara kritis konten Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) dan berkontribusi menuangkan pokok-pokok pikiran perubahannya. Satu dekade pelaksanaan UU 25/2009 mencapai sejumlah kemajuan pelayanan yang bermanfaat bagi publik. Salah satunya melalui lahirnya berbagai terobosan pelayanan publik yang merespon kebutuhan dan permintaan pengguna. Namun, penyelenggaraan pelayanan publik masih menghadapi masalah pemenuhan kepatuhan standar pelayanan publik pada seluruh tingkatan pemerintahan. Selain itu, terdapat problem integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Studi ini menggunakan metode analisis tekstual/dokumenter dan secara operasional dilaksanakan melalui analisis isi kualitatif teks UU 25/2009. Studi ini menemukan empat masalah yang harus direspon dalam perubahan UU 25/2009 di luar persoalan kepatuhan terhadap standar dan integritas, yaitu terkait ideologi, derajat/kualitas publik (publicness), kepemimpinan pelayanan publik, dan etika kepemimpinan pelayanan publik. Asas spiritualitas penting agar pelayanan publik memenuhi hak-hak spiritual pengguna dan penyelenggara dan mendorong bekerjanya pelayanan publik yang berintegritas. Demi menjamin publicness, dibutuhkan reorientasi prinsip-prinsip publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terikat dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam merespon dinamika dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, maka perlu perubahan kepemimpinan pelayanan publik menuju paradigma kewirausahaan politik. Terakhir, guna meminimalisir risiko etis perilaku kebijakan pemimpin, maka revisi harus mencakup pengaturan etika kepemimpinan pelayanan publik. Kata Kunci: ideologi, publicness, kewirausahaan politik, etika, pelayanan publik.

OJREK BARENG: Memperdebatkan Argumen Apati dalam Penyelesaian Masalah Publik (Studi Kasus Bank Sampah Malang) Qurnia Indah Permata Sari; Wawan Sobari; Sukaesi Marianti
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 1 (2020): April 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The dominant argument about the work of Everyday Makers states that apathy encourages community involvement in solving public problems. This qualitative case study aims to explore the workings of the Everyday Makers practice in the case of Malang Garbage Bank management. Unlike the previous argument, this study found an enthusiastic attitude that encouraged the community to work together in handling the waste problem in Malang city. The enthusiastic attitude that drives the community to work with the government and the private sector is the philosophy of Ojrek Bareng which is based on Arek Culture. This philosophy was reflected in the expression of the community in dealing with waste problems, namely sengkuyung seduluran (brotherhood spirit), ewuh pakewuh (uneasy feelings) and tanpo pamrih (sincere). This study debates the workings of Everyday Makers, that what drives the work of Everyday Makers in solving public problems is public's apathy towards the government. However, this study found that Ojrek Bareng as acommunity enthusiasm in solving waste problems through the Malang Garbage Bank. The practical implications of this study were the governance of public issue. Keywords: Everyday Makers, Governance, Malang Garbage Bank Abstrak Argumen dominan tentang bekerjanya Everyday Makers menyebutkan bahwa sikap apati mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan publik. Studi kasus kualitatif ini bertujuan mengeksplorasi bekerjanya praktik Everyday Makers dalam kasus pengelolaan Bank Sampah Malang. Berbeda dengan argumen sebelumnya, studi ini menemukan sikap antusias yang mendorong masyarakat untuk bekerjasama dalam penanganan masalah sampah di Kota Malang. Sikap antusias yang mendorong masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah dan swasta adalah filosofi Ojrek Bareng yang dilandasi oleh Budaya Arek. Filosofi ini tercermin dari ungkapan masyarakat dalam menangani permasalahan sampah yaitu sengkuyung seduluran (semangat persaudaraan), ewuh pakewuh (perasaan tidak enak) dan tanpo pamrih (tanpa pamrih). Studi ini mendebat bekerjanya Everyday Makers, bahwa yang mendorong bekerjanya Everyday Makers dalam menyelesaikan permasalahan publik adalah sikap apati masyarakat terhadap pemerintah. Namun, studi ini menemukan bahwa Ojrek Bareng sebagai bentuk antusiasme masyarakat dalam menyelesaikan masalah sampah lewat Bank Sampah Malang. Implikasi praktis dari studi ini adalah tata kelola masalah publik. Kata kunci: Everyday Makers, Governance, Bank Sampah Malang

Prinsip Non-Kooperasi Soekarno sebagai Komunikasi untuk Melawan Kolonialisme Fidelis Aggiornamento Saintio; Anang Sujoko; Wawan Sobari
Jurnal Nomosleca Vol 7, No 1 (2021): April, 2021
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/nomosleca.v7i1.5336

Colonialism is closely related to monological, stereotypical, and hegemonic communication patterns. This implies a superior and inferior dichotomy between colonizer and colonized. The colonized nation which was labeled inferior in the end tended to imitate (mimicry) the colonizer, who claimed to be superior. One of the efforts made by Soekarno to counter this was by using the principle of non-cooperation. As a principle, non-cooperation is used to generate the nation's independence, self-confidence and national identity. This study uses hermeneutic analysis to explore a more comprehensive meaning of the non-cooperation principle. The main focus of this research is to find out the authentic values which are the result of applying the principle of non-cooperation. The results of this study indicate that non-cooperation does not only revolve around reluctance to cooperate, mass action, and revolution. Soekarno used the principle of non-cooperation as a form of communication to construct alternative narratives that could be used against colonialism. In the end, non-cooperation also grows the seeds of the formulation of a national personality that can be used as a guideline for shaping national identity.Keywords: Colonialisme, Soekarno, Non-Cooperation, Hegemony, National IdenityDOI : https://doi.org/10.26905/nomosleca.v7i1.5336

Co-Authors Arga Sevtyan Bilgate, Alifan Darsono Wisadirana Dian Kartika Putri Dicky Wahyudi Domini, Fransiscus Xaverius Fidelis Aggiornamento Saintio George Towar Ikbal Tawakkal Hilmy Mochtar Hoiril Sabariman Huda, Mega Annisa Nuril Ibnu Asqori Pohan Kholifah, Siti Masruri Masruri Maya Diah Nirwana Mochtar, Hilmy Muhammad Lukman Hakim, Muhammad Lukman Nurizal Dwi Priandani Pohan, Ibnu Asqori Qurnia Indah Permata Sari Sabariman, Hoiril Sevtyan, Arga Siti Kholifah Sujoko, Anang Sukaesi Marianti Taek, Petrus Ans Gregorius Talitha Zerlina Surya Dewa Tri Astoto Kurniawan, Tri Astoto Umar, Fatyah Qonita Yayuk Yuliati

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search