<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan Tenaga Kerja Indonesia dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan, harus mengikuti dan taat terhadap proses hukum yang berlaku. Karena setiap orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa pemberian sanksi. Upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harus dilakukan, termasuk perlindungan hak dasar pekerja dan jaminan sosial pekerja.]]>
Copyrights © 2023
