<![CDATA[Konflik di Pulau Rempang antara Pemerintah dan Masyarakat Adat menjadi sorotan akibat ketidakjelasan status kepemilikan pulau dan dampaknya pada wacana Rempang Eco City. Tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi konflik ini juga menimbulkan sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), memicu pertanyaan mendalam tentang bagaimana hukum dapat diterapkan dengan adil dalam penyelesaian konflik semacam ini. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk merunut akar konflik. Hasil penelitian menegaskan bahwa Pulau Rempang sesungguhnya adalah tanah adat yang telah dihuni oleh Masyarakat Adat selama berabad-abad. Namun, hak dan klaim mereka bertabrakan dengan agenda pembangunan Pemerintah, menghasilkan konflik hukum yang kompleks. Selain itu, pelanggaran HAM yang muncul dalam konflik menambah kompleksitas penyelesaian. Pertanyaan mendasar pun muncul, terkait bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil untuk menangani konflik yang melibatkan hak tanah adat dan proyek pembangunan besar seperti Rempang Eco City. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika kompleks konflik dan tantangan hukum yang dihadapi dalam menghadapinya.]]>
Copyrights © 2024
