Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Aktualisasi Government Sebagai Katalisator Empiris: Formsiswa Dengan Educational Dissemination Bias Pemerataan Sistem Pendidikan Kota Bekasi Tunjang Syaeh, Muhammad; Sabrinda Rasya, Harlin; Suprima, Suprima; Subakdi, Subakdi; Satino, Satino; Atiyyah, Rifa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan tatanan kehidupan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari disebut revolusi. Proses aktivitas ini berpengaruh pada sistem pendidikan yang efektif dimana dapat memberikan siswa keterampilan menyampaikan, menyimpulkan, mencari, serta menggunakan teknologi dan informasi. Reorientasi pengembangan kurikulum dengan fokus pada pembelajaran berbasis teknologi informasi (TIK), internet of things, big data, dan komputerisasi untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif pada era global. Salah satu faktor penentu kemajuan suatu negara adalah kualitas pendidikannya, dengan kata lain, kemajuan suatu negara atau negara dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Indonesia memiliki salah satu asas pemerataan pendidikan yang adil. Menurut prinsip manfaat, pendidkan harus mempertimbangkan manfaatnya bagi masa depan siswa, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Meskipun demikian, asas manfaat, adil, dan merata berarti bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Asas ini juga mencakup asas nondiskriminatif, yang melihat setiap orang Indonesia sebagai individu yang bebas dari diskriminasi.
Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang Kinski N, Kintan Tamara; Gofita, Salsabila; Sabrinda Rasya, Harlin; Nabillah, Farrah; Anastasya, Noviola; Sadia Wati, Diani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7865

Abstract

Konflik di Pulau Rempang antara Pemerintah dan Masyarakat Adat menjadi sorotan akibat ketidakjelasan status kepemilikan pulau dan dampaknya pada wacana Rempang Eco City. Tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi konflik ini juga menimbulkan sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), memicu pertanyaan mendalam tentang bagaimana hukum dapat diterapkan dengan adil dalam penyelesaian konflik semacam ini. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk merunut akar konflik. Hasil penelitian menegaskan bahwa Pulau Rempang sesungguhnya adalah tanah adat yang telah dihuni oleh Masyarakat Adat selama berabad-abad. Namun, hak dan klaim mereka bertabrakan dengan agenda pembangunan Pemerintah, menghasilkan konflik hukum yang kompleks. Selain itu, pelanggaran HAM yang muncul dalam konflik menambah kompleksitas penyelesaian. Pertanyaan mendasar pun muncul, terkait bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil untuk menangani konflik yang melibatkan hak tanah adat dan proyek pembangunan besar seperti Rempang Eco City. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika kompleks konflik dan tantangan hukum yang dihadapi dalam menghadapinya.