<![CDATA[Pandemi membawa dampak yang kompleks, sehingga pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan untuk melakukan program percepatan pemulihan ekonomi nasional, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor - 5/PMK.010/2022, program ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan menjadi stimulus untuk meningkatkan daya beli masarakat dalam medorong sektor produksi padat karya, di tengah penurunan ekonomi saat pandemi Covid-19.Rumusan masalah (1) Bagaimana kebijakan dan ketentuan sistem penjualan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor - 5/PMK.010/2022 (2) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor - 5/PMK.010/2022 dalam perspektif hukum Islam di dealer mobil bekas APJM PELITA.Metode penelitian kualitatif, memperoleh data dari masyarakat sebagai sumber primer melalui penelitian lapangan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memahami dinamika yang terjadi dari berbagai sudut pandang. Data sekunder didapatkan melalui buku, jurnal dan dokumen resmi, selanjutnya di analisis dari data empiris dan diakhiri kesimpulan.Dalam Siyāsah Māliyah adalah suatu tanggung jawab pemerintah dalam mempertahankan kestabilitasan ekonomi dengan cara memberi insentif pajak berupa PPnBM demi tercapainya stabilitas ekonomi negara. Islam mengisyaratkan dalam segala aspek perlu mempertimbangkan kemaslahatan dengan menolak kemadaratan serta dapat menenetukan kemanfaatan secara selektif yang memprioritaskan mafsadat lebih besar daripada yang lebih kecil.]]>
Copyrights © 2022
