jurnal niara
Vol. 16 No. 2 (2023): September

Kebijakan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Rupat Utara

Harry Nainggolan (Unknown)
Nurjanah (Unknown)
Yasir (Unknown)



Article Info

Publish Date
30 Sep 2023

Abstract

Rupat Utara memiliki potensi wisata bahari dan budaya yang sangat indah. Potensi ini didukung oleh kebijakan Pemeritah Pusat dengan menetapkan Pulau Rupat Utara sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sementara itu Pemerintahan Bengkalis juga telah menetapkan Rupat Utara sebagai pusat pembangunan pariwisata unggulan daerah didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 yang merupakan visi dan misi Bupati Bengkalis Amril Mukminin, SE,MM untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui perspektif kebijakan komuniksai, melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, studi literatur dan kelompok fokus, dengan menggunakan teknik analisa data Huberman Miles. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pariwisata di Kecamatan Rupat Utara Utara berorientasi pada wisata bahari sebagai unggulan dengan didukung wisata budaya, dan wisata kuliner khas melayu sesuai branding yang ditetapkan oleh Pemerintahan Bengkalis sebagai Pariwisata Melayu Bahari. Dalam implementasi kebijakan komunikasi yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang masih terkonsentrasi pada belum optimalnya komunikasi, lemahnya koordinasi dan sinkronisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran sehingga pengembangan pariwisata di Kecamatan Rupat Utara masih bersifat ego sektoral dan jauh dari target RPJMD Kabupaten, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) yang telah ditetapkan sejak 2016 yang lalu

Copyrights © 2023






Journal Info

Abbrev

nia

Publisher

Subject

Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Description

The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral ...