URGENSI E GOVERNMENT UNTUK MEMPERSIAPKAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

Prastyanti, Rina Arum

Prosiding Seminar Nasional
Vol 1, No 1 (2014): Seminar Nasional for Call Papers UNIBA No.01 Vol.01 Tahun 2014

E-Government tidak mudah untuk di implementasikan, namun tantangan global bagi pemerintah yang harus diatasi saat ini adalah pesatnya perkembangan teknologi sehinga menyebabkan perubahan harapan masyarakat yang cepat, Ditambah dengan globalisasi dimana tahun 2015Indonesia akan berada dalam Asean Economic Community dengan Asean Free Trade yang mana baik masyarakat maupun aparatur pemerintah dinilai belum siap dalam menghadapi era tersebut. Realita Birokrasi di Indonesia diwarnai dengan orientasi budaya kerja yang masih lemah, peraturan perundang-undangan tidak harmonis, SDM aparatur yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, kewenangan yang tumpang tindih, buruknya kualitas pelayanan publiK, serta pola pikir yang sangat berfokus pada peraturan.  Permasalahan yang akan diangkat adalah 1)bagaimanakah urgensi e government dalam reformasi birokrasi, 2) Bagaimanakah seharusnya kesiapan pemerintah khususnya pemerintah untuk menghadapi Asean Economic Community ? Urgensi e govenrment yang pertama di karenakan cepatnya perkembangan Teknologi informasidan komunikasi  serta gaya hidup dengan adanya indikasi meningkatnya kemampuan penggunaan komputer, internet, mobile phone, cloud computing dan jejaring sosial. Hal ini secara otomatis juga berpengaruh pada kemajuandemokrasi danpasar, dengan indikasi pemerintahan yang transparan desentralisasi dan  persainganpasar global. Tren dibidangkependudukan seperti munculnya kelas-kelas sosial yang dikerenakan perbedaan kelas sosial, pendidikan dan lebih terbukanya peran perempuan. Munculnya harapan publik yang berupa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publikdalam pembuatankeputusan. Persiapan Pemerintah dalam menghadapi Asean Economic Community dilakukan dengan pembenahan dalam e infrastuktur pada sektor publik, yang pertama adalah kebijakan berupa sinkronisasi teknologi informasi dan komunikasi dengan sistem investasi nasional, kebijakan fiskaldankontrak multitahunserta penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi pada  industri-industri lokal. Kedua, pembenahan dalam institusi seperti memperkuat manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam lingkup pemerintahan, memperkuat kelembagaan melalui programkoordinasi dengan pihak ketiga seperti pengelola Teknologi Informasi dan komunikasi serta sistem keamanan cyber nasional, Ketiga, bidang sumber daya manusia, berupa meningkatkan kualitas SDM melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dan peningkatanSDM dalam penggunaan Teknologi informasi di bidang industri.