Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.429
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum PROSIDING Prosiding Seminar Nasional Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Journal of Law Science Jurnal Pengabdian Dharma Laksana International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Infokes : Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi International Journal of Business, Law, and Education RIO LAW JURNAL Jurnal Bedah Hukum JHCLS Veteran Justice Journal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR) Sidoluhur Journal of Comprehensive Science Proceeding of International Conference Health, Science And Technology (ICOHETECH) Sanskara Hukum dan HAM The Easta Journal Law and Human Rights Innovative: Journal Of Social Science Research West Science Law and Human Rights Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Sinergi International Journal of Law Ex Aequo Et Bono Journal of Law Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Insight : International Journal of social research Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara International Journal of Law and Society Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Pemuliaan Keadilan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Greenation International Journal of Law and Social Sciences International Journal of Law Analytic Budi Luhur Journal of Strategic and Global Studies Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language (LABEL)
Rina Arum Prastyanti
Universitas Duta Bangsa Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
URGENSI E GOVERNMENT UNTUK MEMPERSIAPKAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 STMIK Duta Bangsa Surakarta/ Mahasiswa Program Doktor FH UNS, Rina Arum Prastyanti
PROSIDING Vol 1, No 01 (2014): Prosiding Seminar Nasional Vol.01 No.01. 2014
Publisher : PROSIDING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.618 KB)

Abstract

E-Government tidak mudah untuk di implementasikan, namun tantangan global bagi pemerintah yang harus diatasi saat ini adalah pesatnya perkembangan teknologi sehinga menyebabkan perubahan harapan masyarakat yang cepat, Ditambah dengan globalisasi dimana tahun 2015Indonesia akan berada dalam Asean Economic Community dengan Asean Free Trade yang mana baik masyarakat maupun aparatur pemerintah dinilai belum siap dalam menghadapi eratersebut. Realita Birokrasi di Indonesia diwarnai dengan orientasi budaya kerja yang masih lemah, peraturan perundang-undangan tidak harmonis, SDM aparatur yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, kewenangan yang tumpang tindih, buruknya kualitas pelayanan publiK, sertapola pikir yang sangat berfokus pada peraturan. Permasalahan yang akan diangkat adalah 1) bagaimanakah urgensi e government dalam reformasi birokrasi, 2) Bagaimanakah seharusnya kesiapan pemerintah khususnya pemerintah untuk menghadapi Asean Economic Community ? Urgensi e govenrment yang pertama di karenakan cepatnya perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi serta gaya hidup dengan adanya indikasi meningkatnya kemampuanpenggunaan komputer, internet, mobile phone, cloud computing dan jejaring sosial. Hal ini secara otomatis juga berpengaruh pada kemajuandemokrasi danpasar, dengan indikasi pemerintahan yang transparan desentralisasi dan persainganpasar global. Tren dibidang kependudukan seperti munculnya kelas-kelas sosial yang dikerenakan perbedaan kelas sosial, pendidikan dan lebih terbukanya peran perempuan. Munculnya harapan publik yang berupa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publikdalam pembuatankeputusan. Persiapan Pemerintah dalam menghadapi Asean Economic Community dilakukan dengan pembenahan dalam e infrastuktur pada sektor publik, yang pertama adalah kebijakan berupa sinkronisasiteknologi informasi dan komunikasi dengan sistem investasi nasional, kebijakan fiskaldan kontrak multitahunserta penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi pada industri-industri lokal. Kedua, pembenahan dalam institusi seperti memperkuat manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam lingkup pemerintahan, memperkuat kelembagaan melalui program koordinasi dengan pihak ketiga seperti pengelola Teknologi Informasi dan komunikasi sertasistem keamanan cyber nasional, Ketiga, bidang sumber daya manusia, berupa meningkatkan kualitas SDM melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dan peningkatan SDM dalam penggunaan Teknologi informasi di bidang industri.Kata Kunci: E Government, Asean Economic Community, Asean Free Trad
URGENSI E GOVERNMENT UNTUK MEMPERSIAPKAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 Prastyanti, Rina Arum
Prosiding Seminar Nasional Vol 1, No 1 (2014): Seminar Nasional for Call Papers UNIBA No.01 Vol.01 Tahun 2014
Publisher : Prosiding Seminar Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.618 KB)

Abstract

E-Government tidak mudah untuk di implementasikan, namun tantangan global bagi pemerintah yang harus diatasi saat ini adalah pesatnya perkembangan teknologi sehinga menyebabkan perubahan harapan masyarakat yang cepat, Ditambah dengan globalisasi dimana tahun 2015Indonesia akan berada dalam Asean Economic Community dengan Asean Free Trade yang mana baik masyarakat maupun aparatur pemerintah dinilai belum siap dalam menghadapi era tersebut. Realita Birokrasi di Indonesia diwarnai dengan orientasi budaya kerja yang masih lemah, peraturan perundang-undangan tidak harmonis, SDM aparatur yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, kewenangan yang tumpang tindih, buruknya kualitas pelayanan publiK, serta pola pikir yang sangat berfokus pada peraturan.  Permasalahan yang akan diangkat adalah 1)bagaimanakah urgensi e government dalam reformasi birokrasi, 2) Bagaimanakah seharusnya kesiapan pemerintah khususnya pemerintah untuk menghadapi Asean Economic Community ? Urgensi e govenrment yang pertama di karenakan cepatnya perkembangan Teknologi informasidan komunikasi  serta gaya hidup dengan adanya indikasi meningkatnya kemampuan penggunaan komputer, internet, mobile phone, cloud computing dan jejaring sosial. Hal ini secara otomatis juga berpengaruh pada kemajuandemokrasi danpasar, dengan indikasi pemerintahan yang transparan desentralisasi dan  persainganpasar global. Tren dibidangkependudukan seperti munculnya kelas-kelas sosial yang dikerenakan perbedaan kelas sosial, pendidikan dan lebih terbukanya peran perempuan. Munculnya harapan publik yang berupa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publikdalam pembuatankeputusan. Persiapan Pemerintah dalam menghadapi Asean Economic Community dilakukan dengan pembenahan dalam e infrastuktur pada sektor publik, yang pertama adalah kebijakan berupa sinkronisasi teknologi informasi dan komunikasi dengan sistem investasi nasional, kebijakan fiskaldankontrak multitahunserta penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi pada  industri-industri lokal. Kedua, pembenahan dalam institusi seperti memperkuat manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam lingkup pemerintahan, memperkuat kelembagaan melalui programkoordinasi dengan pihak ketiga seperti pengelola Teknologi Informasi dan komunikasi serta sistem keamanan cyber nasional, Ketiga, bidang sumber daya manusia, berupa meningkatkan kualitas SDM melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dan peningkatanSDM dalam penggunaan Teknologi informasi di bidang industri.   
Corruption Prevention Model Based on Mobile Banking Prastyanti, Rina Arum; Yuliana, Margareta Evi; Sutrasno, Andi
Journal of Private and Commercial Law Vol 3, No 2 (2019): November
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v3i2.18711

Abstract

The advancement of internet technology and the rapid sales of smartphones in Indonesia become the third highest in the Pacific after China and India also have an impact on increasing mobile banking usage by 80% of bank customers in Indonesia. Kenya which is a poor and corrupt country in the world has made changes to the banking system, namely using an electronic platform called M-Pesa. M Pesa provides mobile-based payment and transfer services that can reduce corruption in the public sector. In Africa, Mobile phone signals and reach determine the success of corruption prevention using mobile banking. This study aims to obtain a corruption prevention model using mobile banking. This research is descriptive qualitative. The approach of this research is sociolegal study which is a study of law by using a legal science approach and social sciences. Data collection techniques using virtually research and library research The validity technique of the data used is data triangulation. Data analysis techniques in using technical qualitative analysis interactive models. The conclusion of this study is that the government must be able to take advantage of technological advances to combat corruption even though technology cannot replace a valid and evidence-based anti-corruption strategy, but technology can be used to help reduce corruption through mobile banking transactions.
Protection Of Children From Violence In Social Media In The New Normal Era Aryono Aryono; Rina Arum Prastyanti
Veteran Justice Journal Vol 2 No 1 (2020): Veteran Justice Journal
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vjj.v2i1.31

Abstract

The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) received thousands of reportsrelated to cases. Most of the reports submitted were about sexual violence. Deputy for Child Protection ofthe Ministry of PPPA, from the Online Information System for the Protection of Women and Children(Symfoni PPA) which was collected from January 1 to July 31, 2020. In total there were 4,116 cases. Thenumber has increased as per 18 August 2020 to 4,833 cases. Most reports were submitted from East Java,East Kalimantan, Southeast Sulawesi, and North Maluku. In detail, the 4,116 cases received by the PPASymphony consisted of 68 victims of exploitation, 73 victims of TIP, 346 victims of neglect, 979 victims ofpsychological violence, 1,111 victims of physical violence and 2,556 victims of sexual violence. This type ofresearch uses the sociolegal research method. This research requires a multidisciplinary approach toanalyze and interpret the law, the legal phenomenon, the relationship between those two and also theirrelationship with the society in its widest sense. The research approach used in this paper is the statuteapproach. The statute approach is carried out by examining all laws and regulations relating to the legalissues being addressed. The research conducted is aimed more at the approach to laws and regulationsassociated with the issue protection of children from violence in social media in the new normal era. DataAnalysis Techniques used for this study are deductive analysis methods, namely data analysis methodsstarting with general postulates and certain paradigms as a base for starting conclusions. Nationalgovernments are urged to devise and implement legislation and to harmonise laws to protect children fromall cyber crimes including online grooming, luring or stalking, exposure to illegal or inappropriatematerials and all actions related to child pornography (including creation, dissemination, accessing,downloading, possession and incitement). As such, governments are urged to classify the crime of beinginvolved (in any way) with child pornography as a crime against humanity, thereby falling under theprinciple of universal jurisdiction. Cross-border cooperation Cross-border jurisdictional issues remain abarrier for achieving comprehensive solutions.
Optimization Of Integrated Assessment Team In Aspects Of Prosecution Of Narcotics Indah Maulani; Rina Arum Prastyanti
Veteran Justice Journal Vol 3 No 1 (2021): Veteran Justice Journal
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vjj.v3i1.47

Abstract

Abstract Research with the formulation of the problem of how the optimization of the integrated assessment team in the aspect of prosecution tindak pidana narcotics which aims to describe the optimization of the integrated assessment team in the aspect of prosecution of narcotics crimes based on qualitative doctrinal approach methods. Therefore, in this study, it is preferable to secondary data collected by literature studies. The data that has been processed for further analysis is qualitatively analyzed. Based on result of research found that narcotics abusers who undergo legal proceedings at the stage of investigation or prosecution can undergo medical rehabilitation and social rehabilitation after going through the assessment process. The assessment process is carried out by an Integrated Assessment Team consisting of a Legal Team and a Team of Doctors. Through the Integrated Assessment Team will be determined whether a suspect or accused drug abuser as a dealer or narcotics addict and through the Medical Team will be tested for the content and severity of narcotics users. If based on the examination of the Integrated Assessment Team is decided to undergo medical rehabilitation, then the suspect or accused drug abuser will be handed over to the rehabilitation institution. Coordination between investigators or public prosecutors and medical rehabilitation institutions can be seen from the beginning of submission, implementation, to the handover to the investigator or public prosecutor. Especially for rehabilitation carried out by outpatient, the authority to present suspects or defendants who are rehabilitated is in the institution that submits (investigators or prosecutors). Keywords: Assessment; prosecution; narcotics crimes.
Online Contract Drafting Assistance For Small Medium Enterprise In The Gentan Raya, Baki, Sukoharjo Markets Rina Arum Prastyanti; Faulinda Elynastiti
Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2020): Veteran Society Journal
Publisher : Faculty of Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.125 KB) | DOI: 10.33005/vsj.v1i2.12

Abstract

The backgrounds of business actors in Pasar Raya Gentan are different. The majority of business actorshave received the highest education from high school. The educational background of this business actorinfluences one's mindset and attitude in making decisions and facing problems. The lack of educationresulted in a lack of knowledge of the significance of the Covenant. Business actors in the gentan marketoften use oral agreements that unconsciously lead to agreements. Preparation of Training Materials, Atthis stage, the team first makes a good and correct guidebook for writing agreements. Presentation ofContract Drafting and Review Business Contract Material, At this meeting the presenters providedsocialization and understanding of the importance of contract drafting. In addition, participants were alsogiven knowledge about the law of making contracts in business. Design (Skill Session), at this stage,participants are stimulated independently to be able to make a work agreement project which will laterbe applied in their field of work, Monitoring and Evaluation, after being deemed sufficient to master andunderstand the “Contract Drafting and Review Business Contract”, it is followed by monitoring andevaluating the success rate of contracting for participants, whether it has helped participants inimplementing this training. The solution offered to partners is to provide assistance in contract design forbusiness actors in Raya Gentan market. Contract drafting is an important element in a legal relationship.Contract drafting is a combination of two words, namely "contract" and "drafting". Literally, the word"contract" means promise, while "drafting" means designing / drafting. So contract drafting can beinterpreted briefly as the design of an agreement. A complete understanding of contract drafting is veryimportant for business actors
PERLINDUNGAN HAK PENUMPANG KAPAL TERHADAP RESIKO KESEHATAN DI LAUT Anak Agung Ngurah Ade Dwi Putra Yuda; Rina Arum Prastyanti
Jurnal Infokes Vol 8 No 2 (2018): Volume 8 No 2 September 2018
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47701/infokes.v8i2.203

Abstract

AbstrakMasalah kesehatan yang terdapat dikapal dan seringkali merugikan konsumen atau penumpang kapal antara lain, mudahnya penyebaran penyakit melalui virus kapal yang menyebabkan muntah dan diare. Kebersihan kamar mandi kapal menjadi kunci penyebaran virus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hak penumpang kapal  terhadap resiko kesehatan di laut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis kualitatif Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio legal research. Tempat atau lokasi penelitian berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian yang di fokuskan pada lokasi penelitian antara lain di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan Purposive sampling. Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan langsung dari konsumen atau penumpang kapal serta keterangan langsung Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. Teknik Validitas data menggunakan triangulasi data yang memanfaatkan sumber, metode dan teori. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model interaktif. Hasil penelitian, 30 responden, 28 responden menyatakan petugas kesehatan kapal tidak melakukan karantina bagi penumpang yang mengalami penyakit menular. Mayoritas penumpang atau sebanyak 23 penumpang menyetujui kapal memiliki fasilitas kesehatan lengkap seperti alat deteksi dini dan equipment protective penyakit menular. 15 orang penumpang menyetujui penumpang kapal  diwajibkan mengisi Maritime Declaration of Health sebelum berlayar. 28 orang tidak menyetujui pernyataan petugas kesehatan pelabuhan mencatat dan mengidentifikasi penumpang yang sedang sakit dan 28 orang juga  tidak menyetujui pernyataan Petugas pelabuhan mencatat penumpang yang menderita penyakit menular. Perlindungan Hak Penumpang Kapal terhadap resiko kesehatan dilaut sangat diperlukan mengingat posisi tawar konsumen. Belum adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan Pelaku usaha kapal mengakibatkan hak konsumen atas pelayanan fasilitas kesehatan konsumen sering diabaikan..Kata Kunci: perlindungan konsumen, fasilitas kesehatan, kapal laut   Abstract Health problems that occur in ships and often harm consumers or passengers of the ship include, among others, the easy spread of diseases through ship viruses that cause vomiting and diarrhea. The cleanliness of the ship's bathroom is the key to spreading the virus. The purpose of this research is to find out how is the protection of the rights of passengers on the health risks in the sea. This research is a type of qualitative sociological legal research. The research approach used is social legal research. The place or location of the research relates to the target or problem of the research which is focused on the location of the research, among others, at Tanjung Perak Port, Surabaya. Determination of the location of this research was carried out with purposive sampling. Primary data in this study are direct information from consumers or passengers of the ship and direct information from the Head of the Port Health Office. Data validity techniques use data triangulation that utilizes sources, methods and theories. Data Analysis Techniques used in this study use qualitative analysis of interactive models. The results of the study, 30 respondents, 28 respondents said that ship health workers did not conduct quarantine for passengers who experienced infectious diseases. The majority of passengers or as many as 23 passengers agreed that the ship has complete health facilities such as early detection devices and equipment protective infectious diseases. 15 passengers agreed to ship passengers required to fill the Maritime Declaration of Health before sailing. 28 people did not approve the statement of port health workers noting and identifying passengers who were sick and 28 people also did not approve the statement of port officials noted passengers who were suffering from infectious diseases. Ship Passenger Rights Protection against sea health risks is very important given the bargaining position of consumers. The absence of a balance between the rights and obligations of consumers and the vessel business actors has caused consumer rights to the service of consumer health facilities are often ignored.Keywords: consumer protection, heatlh protection
CREATIVE INDUSTRY HUMAN RESOURCES IN THE LEGAL FIELD TO THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Aryono Aryono; Indah Maulani; Rina Arum Prastyanti
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 5, No 4 (2021): IJEBAR : Vol. 05, Issue 04, December 2021
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v5i4.3878

Abstract

The technological revolution is now entering the fourth wave called the industrial revolution 4.0. Industry 4.0 is a technological revolution that gave birth to digital technology. The business world is undergoing a major transformation where most of the production processes shift from conventional technology to digital technology. Industry 4.0 transformation also provides benefits for industrial companies by increasing efficiency, improving machine and equipment performance, increasing the speed of production operations and product quality. The acceleration of digital transformation is a must to improve the manufacturing industry sector. Efforts to accelerate the transformation of industry 4.0 are to increase awareness and assist the industry in transforming. The formulation of the problem in this study is (1) how to develop Human Resources for innovation, in order to achieve organizational performance to meet the Industrial Revolution 4.0 in the legal field? (2) How has the acceleration of digital transformation become imperative to improve the manufacturing industry sector? The method research used is normative and descriptive. Keywords: Human Resources, Industrial Revolution 4.0, Technology
Internet Freedom As Human Right? Rina Arum Prastyanti; Eiad Yafi; S.Andi Sutrasno
Proceeding of International Conference on Science, Health, And Technology Proceeding of the 1st International Conference Health, Science And Technology (ICOHETECH)
Publisher : LPPM Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.262 KB) | DOI: 10.47701/icohetech.v1i1.804

Abstract

In the international world, the protection of human rights and the internet has become one of the important discussions at the United Nations. In 2012, the United Nations issued a Resolution on the Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the internet, one of which acknowledged that expressions delivered online received the same protection in offline expression activities. But in Indonesia the government has blocked internet and data services due to demonstrations in several regions such as Jayapura, Manokwari, Sorong, and Fakfak. Blocking actions on a number of platforms or internet sites, has drawn a number of polemics in the public. These actions are often judged disproportionately. This research is in accordance with the grouping of the concepts of the fifth law, namely the law is a manifestation of the symbolic meanings of social actors as seen in their interactions. This type of research is sociological (non-doctrinal) legal research. Research Approach is a sociolegal study which is a study of law using the approach of law and social sciences. Empirical social research or socio legal research only places law as a social phenomenon. Therefore, in this study social problems have always been linked. Method of Collecting Data that used in this research is in-depth interview data collection techniques and literature study. Validity Data in This research uses data triangulation and information from one party is verified by obtaining information from other sources. For example from second parties, third parties and so on using different methods. The data analysis technique used in this study is qualitative data analysis. Internet content governance policies, in addition to providing clear classification restrictions regarding content, should also contain the following elements: first, control of internet information (control to content) which is closely related to the role of key actors in managing the internet as public goods (netizens) including oversight mechanisms; second, access to services (access to internet service) that provides a set of rules on how the position of the role of internet intermediaries (rule of internet intermediaries) in managing internet information; third, protection of vulnerable groups (children, women,); and fourth, the remedy mechanism (remedy mechanism) if certain actions have an undue impact in relation to the enjoyment of access to knowledge. In this context, governance policies in Indonesia still show a number of shortcomings.
CREATIVE INDUSTRY HUMAN RESOURCES IN THE LEGAL FIELD TO THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Aryono Aryono; Indah Maulani; Rina Arum Prastyanti
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 5, No 4 (2021): IJEBAR : Vol. 05, Issue 04, December 2021
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v5i4.3878

Abstract

The technological revolution is now entering the fourth wave called the industrial revolution 4.0. Industry 4.0 is a technological revolution that gave birth to digital technology. The business world is undergoing a major transformation where most of the production processes shift from conventional technology to digital technology. Industry 4.0 transformation also provides benefits for industrial companies by increasing efficiency, improving machine and equipment performance, increasing the speed of production operations and product quality. The acceleration of digital transformation is a must to improve the manufacturing industry sector. Efforts to accelerate the transformation of industry 4.0 are to increase awareness and assist the industry in transforming. The formulation of the problem in this study is (1) how to develop Human Resources for innovation, in order to achieve organizational performance to meet the Industrial Revolution 4.0 in the legal field? (2) How has the acceleration of digital transformation become imperative to improve the manufacturing industry sector? The method research used is normative and descriptive. Keywords: Human Resources, Industrial Revolution 4.0, Technology
Co-Authors -, ARYONO - Abram Sahing Absori Agista, Yessa Ayu Anak Agung Ngurah Ade Dwi Putra Yuda Arief Budiono Aris Prio Agus Santoso Aryono Aryono Aryono Az Zahra Nashira Ryan Az Zahra Nashira Ryan Carmo, Giovania Madeira Do Cindy Atika Zulaeka Destina Rina Susanti Destyarini, Normalita Dinar Aisyah Pratiwi Dinda Prama Suari Diniar Hapsari Dwi Arianti, Zahra Eiad Yafi Elya Kusuma Dewi Erby, Efriza Erma Rusdiana Evi Elisanti, Evi Faulinda Elynastiti Fausta, Vania Sokya Firdausi, Anita Fitri Setyo Rini Galih Nur Rohmah, Fayza Giovania Madeira Do Carmo Hentriawan, Luki Hermawan, Risma Dewi I Komang Agus Tri Wismantara Ibrahim, Alisa Imani, Tita Amalia Nur Indah Maulani Indra Hastuti, Indra Kelik Wardiono Khoirul Mustofa Manullang, Jus Marsondang Marni Maulidina, Reva Alya Maulidina Maya Dyah Palupi Miftia Nur Annisa Muftiyanto, R. Taufiq Nur Muhamad Habib Muhamad Habib Nafi’ah, Lutfiah Sholikhatun Nanda Puspitasari Wardoyo Ngestiningrum, Ayesha Hendriana Ningsih, Widi Nugraha Nur Arifin, Firman Oktaviana Ayu Sekar A Pambudi, Amanda Devina Cellia Pangesti, Trias Pratama, Andreas Pandhita Prattana Srisuk Prayoga, Evandito Raihan Puspitasari Wardoyo, Nanda Putri Dwi Ramadhani, Shahnata Putri, Gusni Cahaya Ramadhani, Shahnata Putri Dwi Ryan, Az Zahra Nashira S. Andi Sutrasno, S. Andi Sari Yudianti Suwardji Setiyani, Devy Sevy Septiana Afina Sharma , Ridhima Simanungkalit, Jo Brinson Sobirov, Bobur Sofiyana, Nurani Tarissa Dwi Indrawati Tengpongsthorn, Wuthichai Triyanto Agung Praptono Wibowo Uli Kristiani Saragih Vinanda Langgeng Kencana Vita Sari, Ruli Wahyu Nugroho Warsito Warsito Yafi, Eiad Yuliana, Margareta Evi Zaenal Mustofa Zakiya Putri Az-Zahra Zulaeka, Cindy Atika