<![CDATA[Di Indonesia, perjudian masuk dalam kategori kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas. Pasal 303 KUHP tentang pidana perjudian tampaknya belum cukup untuk membuat pelaku merasa takut dan jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim sudah sesuai serta apakah putusan nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim menunjukkan penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 303 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normative dengan pendekatan statute approach. Data yang digunakan meliputi dokumen undang-undnag yang berlaku, dokumen putusan pengadilan, serta ditunjang dengan sumber lainnya dalam Pustaka-pustaka yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat kekeliruan dalam menjatuhkan Dakwaan Alternatif kepada terdakwa oleh penuntut umum yang memang secara fakta yuridis tidak memenuhi unsur-unsur dalam 2 pasal pertama. Namun, secara penegakan hukum, putusan ini telah memuat upaya penegakan hukum terhadap perjudian di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijatuhkan terdakwa dalam kasus perjudian pada putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim terdapat kekeliruan, sebabnya secara fakta yuridis, terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan 1 dan 2, dimana terdakwa sebatas melakukan permainan dan tidak terlibat pendistribusian atau sebagai upaya menjadikan sebagai sumber pencaharian.]]>
Copyrights © 2024
