<![CDATA[Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan luar biasa. Pendidikan tinggi memberi kontribusi penting sebagai langkah preventif untuk menyelamatkan mahasiswa sebagai generasi muda yang sangat potensial menjadi korban. Perguruan Tinggi dengan sumber daya yang dimilikinya harus aktif menghadapi masalah ini. Terbitnya Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 serta beberapa regulasi lainnya merupakan kebijakan publik untuk menghadapinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil, konteks, dan substansi kebijakan pemerintah mengenai mata kuliah Kewarganegaraan dan kejahatan narkoba dari perspektif kebijakan publik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa regulasi pemerintah yang merupakan kebijakan untuk melawan kejahatan narkoba. Pengintegrasian tema narkoba ke dalam mata kuliah Kewarganegaran sangat strategis agar mahasiswa terhindar dari kejahatan narkoba. Pejabat pemerintah antara lain BNN di pusat dan daerah, pejabat Kemendikburistek, pimpinan perguruan tinggi, dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, tokoh dan penggiat pendidikan, serta para pemangku kepentingan pendidikan lainnya merupakan aktor kebijakan. Ancaman kejahatan narkoba terhadap masa depan mahasiswa merupakan isu kebijakan. Kemendikbudristek, BNN, perguruan tinggi dan lembaga di luar pemerintah merupakan institusi kebijakan. Harapan masyarakat untuk terbebasnya generasi muda dari kejahatan narkoba merupakan lingkungan kebijakan. Terdapat beberapa substansi kebijakan pada regulasi pemerintah yang perlu disempurnakan. Kata kunci : kebijakan, narkoba, generasi muda, kewarganegaraan, perguruan tinggi.]]>
Copyrights © 2024
