<![CDATA[Governing body berfungsi mengawasi dan memiliki otoritas tertinggi secara keseluruhan organisasi. (Winter, 2011). Governing board merupakan personil eksekutif governing body yang berwenang mengangkat pimpinan eksekutif organisasi. (Balarin dkk, 2008). Kebijakan Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, menyebutkan; direktur rumah sakit berperan sebagai governing board, dan pada kebijakan Dewan Pengawas Rumah Sakit mengatur; dewan pengawas berfungsi sebagai governing body rumah sakit. Prakteknya direktur adalah pimpinan eksekutif dan dewan pengawas adalah organ non struktural pengawasan internal, sehingga direktur bukanlah tim eksekutif dari dewan pengawas rumah sakit. Pada kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengatur; BLUD dapat tidak memiliki organ dewan pengawas. Tiga kebijakan pemerintah ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penerapan kebijakan rumah sakit sebagai BLUD. Tujuan penelitian adalah untuk mendalami dan menganalisis narasi kebijakan pemerintah tentang governing board, governing body dan dewan pengawas terhadap penyelenggaran rumah sakit sebagai BLUD. Data utama penelitian diambil dari narasi teks tiga kebijakan pemerintah tersebut untuk dilakukan analisis narasi berdasarkan referensi tentang governing body rumah sakit dan entitas pelayanan umum. Bentuk penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen untuk dilakukan analisa narasi kebijakan (narrative policy analysis/ NPA) melalui pemahaman peneliti yang dibimbing oleh para dosen pembimbing sebagai instrumen penelitian. Dari hasil penelitian diketahui ada perbedaan yang signifikan antara narasi kebijakan pemerintah dengan praktek governing board, governing body rumah sakit dan entitas pelayanan umum. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan banyak masalah dalam pengelolaan rumah sakit sebagai BLUD. Oleh karenanya penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan penetapan kebijakan tentang governing body rumah sakit sebagai BLUD.]]>
Copyrights © 2024
