<![CDATA[Amendemen ketiga UUD 1945 menandai titik balik dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam memperkuat kekuasaan kehakiman melalui pembentukan Komisi Yudisial. Inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas peradilan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sinergitas antara Komisi Yudisial dan aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan independensi kehakiman, dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku hakim yang memungkinkan deteksi dan penanganan dini terhadap pelanggaran etik dan hukum. Sinergitas yang tercipta tidak hanya meningkatkan efektivitas peradilan tetapi juga memperkuat fondasi keadilan di Indonesia. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan yang adil dan independen melalui penguatan mekanisme pengawasan dan koordinasi dengan Mahkamah Agung, yang esensial dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kata Kunci: Komisi Yudisial, Aparat Penegak Hukum, Independensi Kehakiman.]]>
Copyrights © 2024
