Articles
<![CDATA[Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Riris Ardhanariswari]]>;
<![CDATA[Enny Dwi Cahyani]]>;
<![CDATA[Syarafina Dyah Amalia]]>;
<![CDATA[Tri Murniati]]>;
<![CDATA[Aditya Riza Dharmawan]]>
<![CDATA[ BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2023): Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/ps2pm.v5i2.7532
<![CDATA[Desa Jipang merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas yang perlu meningkatkan kesadaran hukum melalui pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi dan mengatasi perubahan sosial di masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial mampu untuk mengatur manusia dalam bertingkah laku. Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis adalah sebuah tatanan pemerintahan lokal yang ditopang oleh adanya partisipasi masyarakat yang aktif dalam dinamika hidup di desa. Warga desa yang aktif dalam berpartisipasi akan mampu melibatkan dirinya tata pemerintahan desa yang demokratis khususnya dalam musyawarah desa dan penyusunan produk hukum di desa. Penguatan Desa mensyaratkan adanya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi masalah dan mengelola sumberdaya di lingkungannya. Tujuan pengabdian yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait kesadaran hukum dan untuk meningkatan kesadaran hukum melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif terkait keyakinan peneliti sesuai pengalaman penelitian dan sifat permasalahan. Hasil kegiatan pengabdian menujukan bahwa pemahaman kesadaran hukum di Desa Jipang sudah cukup baik, hal ini dilihat dari kuesioner yang telah diisi oleh berbagai unsur masyarakat yang ada di Desa Jipang. Peningkatan kesadaran hukum melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Jipang yang dilakukan dengan focus group discussion (FGD) mendapatkan hasil yang baik. FGD sudah efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait kesadaran hukum.]]>
<![CDATA[Kolaborasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Upaya Memperkuat Keadilan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Enny Dwi Cahyani]]>;
<![CDATA[Abigael Dzaky Abyan]]>;
<![CDATA[Novianza Suci Wulandari]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 6, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.2.16062
<![CDATA[Amendemen ketiga UUD 1945 menandai titik balik dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam memperkuat kekuasaan kehakiman melalui pembentukan Komisi Yudisial. Inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas peradilan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sinergitas antara Komisi Yudisial dan aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan independensi kehakiman, dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku hakim yang memungkinkan deteksi dan penanganan dini terhadap pelanggaran etik dan hukum. Sinergitas yang tercipta tidak hanya meningkatkan efektivitas peradilan tetapi juga memperkuat fondasi keadilan di Indonesia. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan yang adil dan independen melalui penguatan mekanisme pengawasan dan koordinasi dengan Mahkamah Agung, yang esensial dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kata Kunci: Komisi Yudisial, Aparat Penegak Hukum, Independensi Kehakiman.]]>
<![CDATA[CLICKTIVISM DAN PENGATURAN KAMPANYE PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Syarafina Dyah Amalia]]>;
<![CDATA[Enny Dwi Cahyani]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.222
<![CDATA[Clicktivism merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan politik dengan menggunakan internet dan media sosial, misalnya membuat petisi, menyebarkan konten atau mengorganisir protes. Media sosial merupakan salah satu alat kampanye dalam pemilu yang mudah untuk dioperasikan dan digunakan kemanfaatannya untuk memaksimalkan penyebaran pengaruh citra peserta yang diusungkan dalam pemilu untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Pada praktiknya, dalam fenomena clicktivism masih kerap terjadi hal negatif, seperti clickbait untuk mendulang ad sense, penyebaran konten dengan tujuan menggiring opini negative pihak lawan, bahkan sampai dengan penyebaran hoax yang dilakukan oleh Buzzer. Secara yuridis, pengaturan kampanye melalui media sosial di Indonesia belum diatur secara implicit mengenai detail penggunaannya, sehingga koridor dan batasan kampanye yang dapat dilakukan belum jelas. Oleh karena ini itu melalui penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan kampanye pemilu melalui media sosial di Indonesia.Keywords : clicktivism, kampanye, media sosial ]]>
<![CDATA[IMPLIKASI JABATAN KOSONG WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI ]]>
<![CDATA[Enny Dwi Cahyani]]>;
<![CDATA[Ahmad Bahir]]>;
<![CDATA[Ariya Dewaka]]>;
<![CDATA[Fadia Rahma Safitri]]>;
<![CDATA[Gebi Emada Turnip]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 5, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.3.14202
<![CDATA[Indonesia adalah negara yang memegang teguh hukum-hukum positif sebagai alternatif penyelesaian konflik di masyarakat. Salah satunya dengan membawa kasus tersebut di muka pengadilan agar mendapatkan keadilan yang sah. Tak jarang masyarakat memilih untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Negeri. Penelitian ini berkaitan dengan struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pengadilan Negeri secara umum terdapat jabatan-jabatan seperti ketua, wakil ketua, panitera dan juga sekretaris. Namun tak jarang posisi tersebut mengalami kekosongan yang mengganggu pelayanan publik. Tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Yaitu metode yang memberikan pedoman penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data-data yang telah ada. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa undang-undang tidak secara langsung mengatur mengenai kekosongan jabatan. Karena kekosongan jabatan wakil ketua memiliki tugas dan wewenang masing-masing, kekosongan tersebut menghambat siklus pekerjaan dan pelayanan kepada publik.Kata Kunci: Implikasi, Kekosongan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Enny Dwi Cahyani]]>;
<![CDATA[Nurani Ajeng Tri Utami]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.223
<![CDATA[Pandemi Covid-19 yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah baik itu bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga Pendidikan. Semua negara telah berupaya membuat kebijakan dalam menjaga kelanggengan layanan Pendidikan. Indonesia juga menghadapi banyak tantangan nyata diantaranya adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan hidup di daerah 3T (terpencil, tertinggal dan terdepan/terluar) sehingga kemungkinan besar akan tertinggal dibandingkan teman sebaya mereka yang lebih mampu yang memiliki akses lebih baik pada pembelajaran secara daring yang termasuk dalam akses pendidikan layanan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengaturan pendidikan layanan khusus di Indonesia dan kaitannya dengan hak asasi manusia di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan kebijakan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Indonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya diatur lebih khusus di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagai mana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2016. Adanya pengaturan tersebut merupakan suatu bukti adanya perlindungan hukum bagi warga negara atas hak pendidikan. Pendidikan layanan khusus telah sesuai dengan upaya pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia pada masa terjadinya Covid-19 yaitu pendidikan yang mengedepankan aspek perluasan dan pemerataan akses.Kata Kunci: Pendidikan Layanan Khusus, Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI ]]>
<![CDATA[Enny Dwi Cahyani]]>;
<![CDATA[Gilang Khalifa Akbar]]>;
<![CDATA[Rendi Verda]]>;
<![CDATA[Fadia Rahma Safitri]]>;
<![CDATA[Gebi Emada Turnip]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 5, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.3.14203
<![CDATA[Upaya paksa yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Penyidikan maupun Penuntutan dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Praperadilan dibentuk agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Peranan praperadilan sebagai salah satu upaya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Peranan praperadilan sebagai salah satu upaya terhadap perlindungan hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberikan perlindungan hukum untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum. Faktor-faktor penghambat tentang perlindungan hak-hak tersangka praperadilan adalah praktek praperadilan yang masih kurang, perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dibatasinya waktu yang singkat dalam pemeriksaan perkara praperadilan. Metode Penelitian yang dipakai dalam Jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.Kata Kunci: Upaya Paksa, Hak-Hak Tersangka, Praperadilan]]>
<![CDATA[The Effectiveness of Legal Aid Standards for Suspects in the Indonesian Criminal Justice System in Achieving Access to Justice ]]>
<![CDATA[Tri Utami, Nurani Ajeng]]>;
<![CDATA[Oktobrian, Dwiki]]>;
<![CDATA[Dwi Cahyani, Enny]]>;
<![CDATA[Turnip, Gebi Emada]]>;
<![CDATA[Safitri, Fadia Rahma]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no2.3249
<![CDATA[The implementation of legal aid service standards, as outlined in Regulation No. 4 of 2021 by the Minister of Law and Human Rights of Indonesia, was expected to enhance the quality of legal aid services. However, in reality, suspects continue to experience inconsistent access to their rights, especially within the criminal justice system. This study aims to investigate the application of these standards across the police, prosecutor's office, and court sectors. Employing an empirical juridical approach with a qualitative and comparative study method, data was gathered through interviews and literature review, then analyzed using content and comparative analysis techniques. The findings reveal that the enforcement of legal aid service standards in the criminal justice system has been ineffective, marked by frequent violations of suspects' rights. These violations include providing indirect assistance, inadequate representation at various stages of trials, appointing advocates not affiliated with accredited LBH (Legal Aid Institute), and advocates displaying insufficient responsiveness and engagement in assisting suspects. Such violations significantly hinder suspects' access to justice within the criminal justice system.]]>
<![CDATA[Upholding Judicial Independence through the Practice of Judicial Activism in Constitutional Review: A Study by Constitutional Judges ]]>
<![CDATA[Ardhanariswari, Riris]]>;
<![CDATA[Nursetiawan, Eko]]>;
<![CDATA[Amalia, Syarafina Dyah]]>;
<![CDATA[Cahyani, Enny Dwi]]>;
<![CDATA[Fadzil, Rozlinda Mohamed]]>
<![CDATA[ Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 6 Issue 2 (2023) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24090/volksgeist.v6i2.9565
<![CDATA[The practice of judicial activism, though not formally defined within the jurisdiction of the Constitutional Court (MK), is implicitly recognized as an integral element of independent judicial power. The importance of this independence is underscored as a fundamental necessity for the preservation of law and justice. This research utilized a normative juridical methodology, incorporating conceptual, comparative, and case-based analysis. The study findings reveal that judicial activism, as practiced within the Constitutional Court, is underpinned by independent judicial authority. Moreover, this practice aligns with the tenets of progressive legal doctrines, which not only acknowledge the significance of codified legal provisions but also endorse legal innovations for the pursuit of justice. The practice of judicial activism within the Constitutional Court is indispensable for reinforcing the principle of checks and balances. The subjective and abstract nature of judicial activism, however, necessitates objective validation through the principle of virtue jurisprudence.]]>
<![CDATA[Abuse of Power oleh DKPP: Dampak dan Solusi ]]>
<![CDATA[Enny Dwi Cahyani]]>;
<![CDATA[Pradita Dwi Ariyani]]>;
<![CDATA[Ahmad Kamil Arrayyan]]>
<![CDATA[ Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/cerdika.v5i1.2322
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan kekuasaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan dampaknya terhadap keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta mengevaluasi efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat intervensi DKPP. Penyalahgunaan kekuasaan oleh DKPP telah menjadi isu kritis dalam pengawasan pemilu di Indonesia, di mana keputusan kontroversial yang diambil sering kali tidak berlandaskan pada prinsip hukum dan keadilan, berdampak negatif terhadap independensi dan efektivitas Bawaslu, menciptakan ketidakpastian hukum, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini sangat penting dalam konteks memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pemilu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk harmonisasi dan klarifikasi kewenangan antara Bawaslu dan PTUN guna meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu serta mengurangi ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peningkatan koordinasi antara Bawaslu dan PTUN diharapkan dapat mengatasi dualisme kewenangan, yang berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu, sehingga kepercayaan publik terhadap pemilu di Indonesia dapat dipulihkan.]]>
<![CDATA[Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Cahyani, Enny Dwi]]>;
<![CDATA[Noerwianto, Fatiasha]]>;
<![CDATA[Pangestu, Dwi Adha]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 7, No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.1.16093
<![CDATA[Peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang sangat penting dari sistem hukum nasional dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia disebabkan oleh adanya tumpang tindih dari peraturan perundang-undangan yang sama tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah serta masih terjadinya ego sektoral atau kepentingan dari Kementerian atau lembaga yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar dapat meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan dari pelaksanaan penyusunan peraturan perundang undangan. Dalam penelitian ini, proses harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, kecocokan, keseimbangan, di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian ini menegaskan proses, faktor penghambat, dan solusi dari terhambatnya proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun Solusi dalam penelitian ini, yakni membentuk sistem monitoring dan evaluasi, merumuskan alur kerja dalam struktur kabinet, memperbaiki proses harmonisasi, mengintegrasikan fungsi tata kelola peraturan perundang-undangan, dan penerapan omnibus law. Kata Kunci: Tantangan; Strategi; Harmonisasi; Peraturan Perundang-Undangan.]]>
