<![CDATA[Idealnya setiap keluarga ingin dapat membangun keluarga yang damai, jauh dari perselisihan, bahagia dan penuh kasih sayang di dalamnya, namun pada kenyataannya muncul beberapa konflik yang mewarnai kehidupan rumah tangga, salah satunya yaitu tindakan KDRT, baik yang bersifat fisik, emosional maupun seksual, membuat sebagian keluarga merasa tidak nyaman, tertekan dan sedih. Perasaan atau penelantaran KDRT (KDRT) dapat disebabkan oleh beberapa faktor eksternal maupun internal, baik secara individu maupun kolektif, terutama di era perkembangan teknologi dan informasi dimana terkadang kekerasan yang dihasilkan oleh informasi tidak dapat disaring secara optimal dan meyebarkan dampak negatifnya. Oleh karena itu, pada tahun 2004, pemerintah Indonesia memberlakukan UU Nomor 23 tentang Penghapusan KDRT. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum secara penuh kepada korban KDRT. Bentuk perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini yaitu berupa perlindungan sementara terhadap polisi, perlindungan hukum dan penampungan korban di “rumah aman”, dan apabila keselamatan korban KDRT terancam, maka Demi kepentingan keamanan korban, kepolisian dapat menangkap pelaku KDRT menurut bukti yang dikira sudah cukup digunakan sebagai bukti bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan.]]>
Copyrights © 2023
