<![CDATA[Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Martapura mengalami lonjakan yang cukup tinggi, meskipun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan syarat yang lebih ketat dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? 2). Bagaimanakah rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memtus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 1) Implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu menggambarkan bahwa pernikahan anak mereka tersebut adalah sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sangat sulit dipisahkan dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama. 2) Rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah cenderung kepada kemaslahatan kedua mempelai dan termasuk kemanfaatan terhadap anak dikemudian hari.]]>
Copyrights © 2024
