Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Muamalah Mazahib JURNAL ILMIAH ADVOKASI Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Darma Agung Muaddib: Islamic Education Journal Jurnal Hukum Lex Generalis
Zainuddin, Cholidi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam Zainuddin, Cholidi; Azkia, Zuraidah
Mazahib Volume 16, Issue 2, December 2017
Publisher : IAIN Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1224.117 KB) | DOI: 10.21093/mj.v16i2.679

Abstract

This article seeks to explore about the normative age of animals sacrificed in the aqiqah process. Aqiqah is Islamic terminology which signifies the sacrifice of an animal on the occasion of a child's birth. This normative study is based on the phenomenon of the sacredness of the aqiqah process that every economically capable parent is required to do. Several questions arise related to the phenomenon: is the type and age of animals sacrificed for aqiqah equal to the sacrificial animal requirements slaughtered on the day idul adha? How did the jurists of the Islamic school of law base their arguments on the age of aqiqah animal? The study finds that there is hardly any fundamental difference from classical scholars about the age of aqiqah animals. The results of this study confirm that animals can be slaughtered as aqiqah when it reaches the age of al-tsaniy/tsaniyah/musinnah except for sheep which is sufficient with the age of al-jadza’/jadza’ah. Nevertheless, some Islamic jurists, though a minority, say that aqiqah animals slaughtered below the age are still valid and counted as rewards for the parents.Keywords: Islamic law, aqiqah in Islam, age of animals sacrificed in the aqiqah, al-tsaniy and al-jadza’
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK HYBRID CONTRACT PADA PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PEGADAIAN SYARIAH TABA CEMEKEH LUBUKLINGGAU) Ikhsan, Muhammad Miftahul; Zainuddin, Cholidi; Mursid, Fadhilla
Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (703.038 KB)

Abstract

AbstractPegadaian syariah use hybrid contract contain rahn and ijarah. the problem which researcher ask about the Practice Of Hybrid Contracts At Sharia Pegadaian Case Studies On Sharia Pegadaian Taba Cemekeh Lubuklinggau, And Ask About A Review Of Sharia Economic Law On The Practice Of Hybrid Contracts At Sharia Pegadaian Taba Cemekeh Lubuklinggau.Researcher use qualitative research with field approach, use primary data, secondary data and tertiary data. Use data collection techniques through interviews and documentation studies.Based on result researched, the Practice Of Hybrid Contracts At Sharia Pegadaian Case Studies On Sharia Pegadaian Taba Cemekeh Lubuklinggau got five points. The require pawn goods, interest in pawn goods, goods pawn procedure, term used, finance in sharia pegadaian.for require pawn goods and interest in pawn goods accordance with standard operating procedures, but goods pawn procedure, term used, finance in sharia pegadaian didn’t completely appropriate because based on Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia number 25 of 2002 about pawn with non-transparent contracts, unintelligible term, so hesitate to enter into a contract.Keywords: Hybrid Contract, Mu’nah, Pawn
Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak; Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Asas Ultimum Remedium Widadi, Selamat; Zainuddin, Cholidi; Martini
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 9 No 2 (2024): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v9i2.9311

Abstract

Should be, the principle of Ultimum Remedium should be applied in the enforcement of law against crimes committed by children; however, in reality, in Decision Number: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg, this principle was not optimally implemented. This inconsistency raises issues regarding the ideal legal protection for children as offenders, particularly in cases of sexual offenses. A harsher treatment than expected can impact the psychological well-being of the child and undermine the more humane rehabilitation goals within the juvenile justice system. This study aims to analyze the enforcement of law regarding sexual offenses committed by children and to assess the basis for the judge's considerations in rendering a decision based on the principle of Ultimum Remedium. The methodology used is normative legal research with a case approach, where the primary data is derived from the Palembang District Court Decision Number: 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Plg, supported by secondary and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The research findings indicate that the law enforcement in this case imposed a prison sentence of 4 years along with a fine of Rp 50,000,000, with an alternative of 3 months of vocational training. In the judge's considerations, the basis cited was Article 81 paragraph (1) in conjunction with Article 76 D of the Child Protection Law, emphasizing both juridical and non-juridical aspects, although the application of the Ultimum Remedium principle was not enforced due to various aggravating factors.
KEDUDUKAN HUKUM PENYELENGGARAAN APOTIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 Afriansyah, Iwan; Zainuddin, Cholidi; Mahfuz, Abdul Latif
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.3506

Abstract

Salah satunya adalah masalah perizinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kedudukan hukum penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017?; dan 2) Apa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menangani penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kedudukan hukum penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 kurang sesuai dengan fungsi apotik sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan apotek selaku pelaku usaha terkait dengan persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga bersifat bersifat tidak patuh terhadap hukum, karena apotik yang tidak memiliki izin dianggap tidak sah dimana Perizinan Apotek di Kabupaten Banyuasin dalam proses pelayanan perizinannya belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2017 tentang Apotek, hal ini dikarenakan dalam pengurusan baik penerbitan izin maupun perpanjangan izin tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. dan 2) Upaya yang dilakukan dinas kesehatan dalam menangani penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 meliputi Pertama, Dinas Kesehatan mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Izin Apotek (SIA) , meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Melakukan perbaikan sarana dan prasarana dalam menerbitkan izin apotek dan memberikan informasi terlebih dahulu ketika adanya keterlambatan dalam pengurusan penerbitan izin. Kedua, melakukan pengawasan Dalam Rangka Pemberian Izin. Ketiga, melakukan pengalihan tanggung jawab pengelolaan apotik dan Keempat, Dinas Kesehatan melakukan Pembinaan kesadaran hukum hendaknya didasarkan pada usaha-usaha apotik untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut dengan sosialisasi
Pelaksanaan Pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) pada Pengajaran Kitab Kuning Bulūġu Al-Marām Ludiman, Ludiman; Zainuddin, Cholidi; Mukmin, Mukmin
Bahasa Indonesia, Bahasa English Vol 5 No 2 (2022): Muaddib : Islamic Education Journal
Publisher : Program Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muaddib.v5i2.15181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) pada Pengajaran Kitab Kuning Bulūġu al-Marām serta mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field reseach) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari para informan yakni pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikmah Banyuasin sekaligus guru pengajar kitab kuning Bulūġu al-Marām, wakil mudir bidang kurikulum, wakil mudir bidang kesantrian, wakil mudir bidang sarana prasarana, serta para santri perwakilan kelas melalui teknik wawancara. Data juga diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan melalui observasi serta pemeriksaan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: 1) pembelajaran CTL pada pengajaran kitab kuning Bulūġu al-Marām dilaksanakan secara klasikal menggunakan pendekatan holistik yang mencakup pengembangan potensi murid pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dengan strategi kegiatan belajar terpusat pada murid (student centered) memakai pola pembelajaran berbasis dalam kelas (indoor) dan luar kelas (outdoor) untuk menyeimbangkan antara teori dan praktek serta kedelapan komponen CTL telah terwujud pada pembelajaran tersebut yang meliputi making to find meaning, self-regulated learning, collaboration, critical and creative thinking, nurturing the individual, reaching high standards dan autentic assessment. 2) faktor pendukung pada pelaksanaan tersebut yaitu tersedianya tenaga pengajar yang kompeten, adanya pembinaan guru secara rutin oleh lembaga, adanya mata pelajaran penunjang, tersedianya lingkungan belajar yang kondusif, tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang serta adanya program lomba membaca kitab kuning. Sedangkan faktor penghambat yaitu kondisi santri non-mukim yang terkadang tidak hadir karena cuaca, padatnya jadwal kegiatan harian santri, serta kurangnya kitab-kitab penunjang untuk menjadi referensi bagi santri.
ZAKAT HASIL PERTANIAN KONTEMPORER Zainuddin, Cholidi
Nurani Vol 13 No 2 (2013): Nurani
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v13i2.123

Abstract

Abstract: Every moslem pays zakat (obligatory alms) as a realization a of five pillars of Islam. There are two kinds of zakat, Poverty principle and Fitrah zakat. Zakat of agricultural product is a part of Poverty Zakat. Based on tradition of the Prophet which was expressed by Tabrani and Hakim from Abu Musa al-Asy’ari and Muaz bin Jabal, there were four kinds of agricultural product which must be paid, namely syair, wheat, wine, and date. There are some  other agricultural products besides the four that must be researched.  There are two opinions. The first, there is  no obligation to pay zakat. It was based on the tradition of the Prophet above. The second, there is an obligation to pay zakat. It was based on the Qiyas. Hanafi and Ibrahim Hosen said that supporting life was the illat of the obligation of zakat.ملخص: على المسـلم أن يؤتي الزكاة  كإحدى الواجبات الخمسة الموجودة فى أركان الإسـلام. الزكاة نوعان: زكاة الأموال وزكاة الفطر، وزكاة حاصلات الزراعة من زكاة الأموال. روى فى الحديث للإمام الطبرنى والحاكم عن أبى موسى الأشـعرى ومعاذ بن جبل أن هناك أربعة أنواع من حاصلات الزراعة التى يجب إخراج زكاتها وهى الشعـير والقـمح والعـنب والتـمر. وهناك الحاصلات الأخرى غـير ما ذكره الحديث الذى لا يزال يحتاج إلى البحث فى وجوب إخراج الزكاة عنها. وفـيها رأيان: (1) لا يجب إخراج الزكاة عنها لحديث مذكور و (2) يجب إخراج الزكاة عنها. Kata Kunci: zakat, hasil pertanian, kontemporer  
POTENSI DAN PROGRAM “MAHKOTA” BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA SELATAN Zainuddin, Cholidi; Hadi, Abdul
Nurani Vol 18 No 1 (2018): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v18i1.3070

Abstract

The economic state of being a barrier between the poor and the rich is a necessity, but the distance between the two poles too far could cause problems in human life. Moreover, the living conditions, whether rich or poor or the needy can be counted on in the hereafter. Nevertheless, completely eliminating poverty and the poor on earth become utopian, but managing poverty should be done. Therefore, the effort to bring the two human groups together must be continuously done; mutual benefit effort between human beings will happen and be handled. One of the real efforts and controlling and protecting the human being is zakat. With the charity of the rich will help people who are weak in the economic field in order to achieve a position in life, a better life and quality. This article provides a mapping of potential and flagship programs of Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan.
Legal Protection For Victims Of Misuse Of Personal Data When Making Online Loans Sandika, Arabin; Zainuddin, Cholidi; Wardhana, Arief Wisnu
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i2.5503

Abstract

Current developments are investments that take advantage of the digital era and globalization using application products, namely financial technology (Omarova, 2020). Financial technology is a combination of financial services and technology that makes changes to businesses that were previously conventional to become modern. Then, with modern technology, things are illegal and use other people's data. This research method uses normative juridical or doctrinal juridical research. The formulation of the problem is legal protection for victims of misuse of personal data when making online loans. The result is that legal protection can take the form of civil legal protection, criminal legal protection. Including those contained in the Financial Services Authority (OJK) regulations, however, this legal instrument does not yet comprehensively regulate the misuse of personal data for online loans.. Keywords: personal data; victim; legal protection; abuse; online loans.  
Settlement Of Divorce Cases Caused By Domestic Violence In The Palembang Religious Court (Ruling Number 280/Pdt.G/2022/Pa.Plg) Pratama, Rendy William Cahya; Zainuddin, Cholidi; Zahri, Saipudin
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i2.5509

Abstract

Marriage is a marriage carried out based on statutory regulations and religious teachings. Every person in this world certainly wants to have a family with the person they love, leave a legacy to continue the family lineage, and continue to protect their religion and country. Everyone dreams of a happy marriage full of love that can only end in death. The test must be done at home, so it must be done at your own pace. The current problem is domestic violence, which leads to deteriorating marital relations and divorce. The research used is empirical and legal research. And it includes the resolution of divorce cases based on domestic violence at the Palembang Religious Court (Decision No. 280/Pdt.G/2022/Pa.Plg). Findings: The process for resolving domestic divorce cases at the Palembang Religious Court is the same as the process for resolving other divorce cases, there are only slight differences. If the form of domestic violence is psychological, the evidence provided is in the form of a doctor's certificate, but in cases of physical violence, the evidence provided is not only in writing but must also be through statements from witnesses and victims. The process of resolving cases in court must use a trial agenda: reading of the complaint, mediation, answers and answers, evidence, conclusions, deliberation by the panel, and then reading of the verdict.Keywords: domestic violence; case resolution; Palembang Religious Court.
Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku) Anugrah Akbar, Rinaldy; Achmad, Ruben; Zainuddin, Cholidi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i7.828

Abstract

The case of embezzlement or human crime is a very serious case and the perpetrators should be punished as severely as possible. There are inhibiting factors such as laws and regulations, law enforcement officers and public awareness. This type of research is empirical juridical supported by library data and related laws and regulations. The specification of this research is descriptive analytical, the data used is primary data and secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it was found that law enforcement in cases of embezzlement in the jurisdiction of the OKU Police was carried out through prevention efforts with non-penal means with a restorative justice (RJ) approach and crime prevention with penal means or using criminal law means.
Co-Authors Abdul Hadi Afriansyah, Iwan Anugrah Akbar, Rinaldy Arief Wisnu Wardhana, Arief Wisnu Azkia, Zuraidah Ikhsan, Muhammad Miftahul Ludiman, Ludiman Mahfuz, Abdul Latif MARTINI Mukmin Mukmin Mursid, Fadhilla Pratama, Rendy William Cahya Ruben Achmad Sandika, Arabin Widadi, Selamat Zahri, Saipudin