Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Innovative: Journal Of Social Science Research J-CEKI
Sanusi, Muhamad
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Model Pembelajaran Project Based Learning Pada Materi Teks Laporan Hasil Observasi Di Kelas VII SMP Ummul Qur’an Annur Bogor Sanusi, Muhamad; Jatmiko, Henry Trias Puguh; Prasetya, Ady Dwi Achmad
Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Vol. 10 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/onoma.v10i3.4063

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan implementasi model pembelajaran pada materi teks laporan hasil observasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi di SMP Ummul Qur’an Annur Bogor. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan menghasilkan penjelasan desktiptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa SMP Ummul Qur’an Annur menerapkan model pembelajaran project based learning dan memenuhi sintaks yang ada yaitu pengenalan masalah, mendesaign perencanaan project, penyusunan jadwal project, pelaksanaan dan monitoring project, menguji hasil, dan evaluasi & refleksi
Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Sanusi, Muhamad; Zainuddin, Cholidi; Aprita, Serlika
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10781

Abstract

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Martapura mengalami lonjakan yang cukup tinggi, meskipun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan syarat yang lebih ketat dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? 2). Bagaimanakah rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memtus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 1) Implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu menggambarkan bahwa pernikahan anak mereka tersebut adalah sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sangat sulit dipisahkan dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama. 2) Rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah cenderung kepada kemaslahatan kedua mempelai dan termasuk kemanfaatan terhadap anak dikemudian hari.
Kohabitasi dan Kerentanan Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Hukum Pidana Syafaah, Anis; Sanusi, Muhamad
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12907

Abstract

Kohabitasi, yaitu hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan norma agama dan moral, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang serius, terutama terhadap perlindungan perempuan. Ketidakhadiran dasar hukum yang sah dalam hubungan tersebut sering kali menyebabkan kerentanan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran kesusilaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang tegas berupa kriminalisasi terhadap kohabitasi untuk menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat. Kriminalisasi bukan semata tindakan represif, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila serta menjamin perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan fisik maupun psikis. Di sisi lain, implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus diperkuat agar hak perempuan tetap terlindungi meskipun berada dalam situasi yang menyimpang dari norma perkawinan. Dengan demikian, hukum berperan penting tidak hanya sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan sosial dalam menjaga martabat serta keharmonisan kehidupan masyarakat.
Co-Authors Aprita, Serlika JATMIKO, HENRY TRIAS PUGUH Prasetya, Ady Dwi Achmad Syafaah, Anis Zainuddin, Cholidi