<![CDATA[Perusahaan gadai memainkan peran penting dalam menyediakan pinjaman dengan jaminan barang bagi individu yang membutuhkan dana tunai dengan cepat. Namun, perusahaan ini sering menghadapi masalah penggelapan dana oleh karyawannya, yang menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan gadai dalam menghadapi penggelapan dana oleh karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang melakukan penggelapan dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal 486 UU 1/2023 tentang penggelapan, serta Pasal 374 KUHP atau Pasal 488 UU 1/2023 jika penggelapan dilakukan dalam konteks hubungan kerja dimana perusahaan juga mendapatkan perlindungan hukum dengan melakukan pelaporan karyawan dan mengubah sistem kerja dalam mencegah kasus yang berulang. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perusahaan gadai untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur resmi dalam transaksi keuangan agar dapat melindungi kepentingan perusahaan dan nasabah.]]>
Copyrights © 2024
