Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Rasji Rasji
Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Kasus Penyalahgunaan NIK dalam Proses Pendaftaran Bacaleg di Lampung) Narisa Putri Apriliani; Rasji Rasji
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1453

Abstract

The misuse of personal data listed in the Population Identification Card (Kartu Tanda Penduduk or KTP) is a recurrent issue in Indonesia, including cases affecting residents of Lampung. Various internet users express dissatisfaction as their National Identification Numbers (Nomor Induk Kependudukan or NIK) are utilized without permission to support Jihan Nurlela, a legislative candidate (Caleg) for the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (Dewan Perwakilan Daerah or DPD RI). Despite the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP), legal safeguards, whether in a preventive or punitive capacity, remain insufficiently effective. This article aims to scrutinize the issue, specifically examining the legal protection afforded to victims of personal data misuse as stipulated in UU PDP. The focus is directed toward the case of NIK misuse in Lampung, as well as efforts to enhance public awareness regarding personal data protection. The research methodology employed is normative-empirical, involving the examination of data from various sources, including relevant legal provisions, scholarly articles, and brief surveys conducted among the populace to gauge their awareness levels regarding personal data protection. Research findings indicate that legal certainty regarding the protection of victims of personal data misuse is yet to be optimally realized. Public awareness of the importance of personal data protection also remains incomplete due to specific internal and external factors. In the context of the NIK misuse case in the registration of Caleg in Lampung, reinforcement in the legal protection aspect is imperative. Recommendations encompass a call for the evaluation and updating of regulations by relevant governmental and institutional bodies, including the imposition of stricter sanctions for perpetrators of misuse. Additionally, law enforcement mechanisms need strengthening to ensure that every violation of personal data is justly and effectively penalized. To enhance public awareness, collaboration between the government, private sector, and non-profit organizations is advised to intensify educational campaigns.
Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Martins Izha Mahendra; Rasji Rasji
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i4.961

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan yang serius dan kompleks. Penyelesaiannya sering kali melalui proses litigasi di pengadilan, di mana hakim memegang peran krusial dalam menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak, sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan terhadap anak pelaku. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim terbagi atas dua macam, yakni pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan telah melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan. Majelis hakim menggunakan dasar hukum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa putusan majelis hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo yang dilakukan Indra Kenz) Matthew Jeremiah; Rasji Rasji
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i4.963

Abstract

Kasus penipuan melalui aplikasi trading Binomo yang dilakukan oleh Indra Kenz telah mempengaruhi ribuan korban yang mengalami kerugian finansial signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penipuan melalui mekanisme gugatan ganti rugi secara class action di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah normatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber tertulis resmi. Data dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui class action diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Class action memungkinkan sekelompok korban yang memiliki kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan secara kolektif, meningkatkan efisiensi proses hukum, dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi korban untuk memperoleh ganti rugi yang layak. Studi ini memfokuskan pada aspek hukum yang relevan, termasuk dasar hukum, prosedur pengajuan, dan tantangan yang dihadapi korban dalam proses class action.Meskipun mekanisme ini memberikan peluang bagi korban untuk mendapatkan keadilan, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat formal dan teknis yang ditetapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pemahaman dan penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan mekanisme class action dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi korban penipuan.
Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Gadai dalam Hal Terjadi Penggelapan Dana yang dilakukan Oleh Karyawan Muhammad Wildan Ichsandi; Rasji Rasji
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i4.964

Abstract

Perusahaan gadai memainkan peran penting dalam menyediakan pinjaman dengan jaminan barang bagi individu yang membutuhkan dana tunai dengan cepat. Namun, perusahaan ini sering menghadapi masalah penggelapan dana oleh karyawannya, yang menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan gadai dalam menghadapi penggelapan dana oleh karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang melakukan penggelapan dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal 486 UU 1/2023 tentang penggelapan, serta Pasal 374 KUHP atau Pasal 488 UU 1/2023 jika penggelapan dilakukan dalam konteks hubungan kerja dimana perusahaan juga mendapatkan perlindungan hukum dengan melakukan pelaporan karyawan dan mengubah sistem kerja dalam mencegah kasus yang berulang. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perusahaan gadai untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur resmi dalam transaksi keuangan agar dapat melindungi kepentingan perusahaan dan nasabah.
Analisis Filosofis Efektivitas Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2021 Terhadap Pelaku Jasa Keuangan Yang Mengalami Kerugian Djayanti Djayanti; Rasji Rasji; Oktri Defilania
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4794

Abstract

Penelitian ini membahas tentang efektivitas sanksi administratif berupa denda terhadap pelanggaran pelaporan di sektor pasar modal Indonesia, dengan fokus pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021. Latar belakang penelitian ini menyoroti peran OJK dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sanksi denda dipertanyakan karena beberapa faktor, termasuk kondisi keuangan pelanggar dan besarnya nominal sanksi. Studi kasus PT Garuda Indonesia (2018) menggambarkan bahwa sanksi administratif belum memberikan efek jera yang memadai dibandingkan dengan kerugian yang dialami investor. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan perlunya mekanisme sanksi yang lebih tegas dan preventif agar dapat meningkatkan kepatuhan pelaku pasar modal dan melindungi kepentingan investor.
Co-Authors Djayanti Djayanti Martins Izha Mahendra Matthew Jeremiah Muhammad Wildan Ichsandi Narisa Putri Apriliani Oktri Defilania