Yurisdiksi Mediator Kesehatan Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Alternative Penyelesaian Sengketa

Mufrizal, Fhika Maisyarah
Risdawati, Irsyam
Rahmayanti, Rahmayanti

Jurnal Ners
Vol. 8 No. 2 (2024): OKTOBER 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan yurisdiksi mediator kesehatan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa medis melalui metode alternatif penyelesaian sengketa (APS). Dengan meningkatnya kasus sengketa medis, pentingnya proses mediasi untuk menawarkan solusi yang efektif, efisien, dan memuaskan bagi kedua belah pihak menjadi sangat signifikan. Penelitian ini juga menyoroti dukungan legislatif untuk mediasi dalam sengketa medis sebagai upaya untuk mengurangi beban pengadilan dan memperkuat hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur dan analisis dokumen terkait yurisdiksi mediator kesehatan dalam undang-undang kesehatan dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan mediator kesehatan yang berpengalaman serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam mediasi sengketa medis untuk memperoleh perspektif praktis tentang proses dan tantangan mediasiHasil penelitian menunjukkan bahwa mediator kesehatan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa medis, dengan berfokus pada pencapaian solusi win-win bagi kedua belah pihak. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum yang kuat untuk praktik mediasi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk perbedaan pengetahuan medis antara pasien dan penyedia layanan kesehatan serta masalah kepercayaan terhadap proses mediasi. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk meningkatkan pelatihan dan sertifikasi untuk mediator kesehatan, meningkatkan kesadaran publik tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan memperkuat kerangka hukum yang mendukung mediasi dalam konteks kesehatan. Selain itu, integrasi proses mediasi ke dalam sistem kesehatan secara luas dapat memfasilitasi akses yang lebih mudah bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan untuk menggunakan mediasi.