<![CDATA[Permasalahannya bagaimana penyelesaian sengketa hak bagi perempuan pasca perceraian melalui jalur peradilan, tentu ada pro dan kontra. Sudut pandang yang dikaji adalah KHI (Kumpulan Hukum Islam) Pasal 105 dan 156 serta UU No 1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan menjadi UU no 16 tahun 2019 dan UU No 23 Tahun 2002 tentang hak Perempuan dan Anak dengan mengalisa pada Laporan putusan gugatan perceraian per januari tahun 2023 oleh Pengadilan Agama Garut. Metode analisis yang digunakan adalah Empiris dengan pendekatan Kulitatif. Sumber primer dan sekunder juga Observasi digunakan setiap saat. Kesimpulannya, Implementasi dari putusan Pengadilan tidaklah semua terlaksana secara efektif dan sesuai harapan, hal ini dikarenakan tingkat kemampuan ekonomi suami yang tidak menentu bahkan didominasi dari ketidakhadiran dalam menyelesaikan masalah.,sehingga misalnya hakim memutus dengan sesuai permintaan istri dan suami tidak mampu atau tidak hadir maka konsekuensinya akan sama saja,yakni tidak akan terealisasi. Dari penelitian yang diketahui 78% sudah melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dengan hasil Putusan Verstek ,namun ada sebagian yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketetapan Pengadilan, dikarenakan faktor ekonomi dan ditambah keadaan sekarang pasca pandemi. Dan salah satu putusan perkara dengan Nomor. 5034/Pdt.G/2022/PA.Grt dengan hasil putusan pertimbangan hakim yaitu dikabulkan sebagian dan Hak Asuh salah satu anak berada pada Penggugat namun untuk Harta bersama masih dalam putusan sementara atau dalam peninjauan.]]>
Copyrights © 2023
