<![CDATA[Isu kehalalan vaksin menjadi perhatian penting di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, terutama dalam konteks kebijakan kesehatan publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan vaksin halal di Indonesia dari sisi regulasi dan respons publik, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumen resmi, kemudian dianalisis menggunakan teknik tematik dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang jelas, pelaksanaan kebijakan vaksin halal masih menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga serta keterbatasan strategi komunikasi publik. Masyarakat menunjukkan beragam respons, yang dipengaruhi oleh akses informasi, media sosial, dan otoritas keagamaan lokal. Studi ini juga membandingkan praktik Indonesia dengan negara mayoritas Muslim lainnya seperti Malaysia dan Arab Saudi untuk menggali pelajaran kebijakan yang relevan. Kesimpulannya, keberhasilan vaksin halal di Indonesia membutuhkan pendekatan kolaboratif, responsif, dan partisipatif dalam eksekusi kebijakan dan strategi komunikasi. ]]>
Copyrights © 2024
