<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah. Negara Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Konsep tersebut merupakan pelaksanaan dari negara hukum yang diterapkan pemerintahan ini. Undang-Undang Dasar 1945 memuat struktur kekuasaan dan kemajuan negara dengan menerapkan demokrasi sebagai landasannya. Setiap individu bebas bekerja, memproduksi, berkonsumsi dan berinvestasi dengan cara yang mereka inginkan dan dilindungi negara demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti dalam Bab XIV Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional. Industri pupuk di Indonesia menjadi salah satu usaha yang banyak dijumpai karena wilayah Indonesia sendiri memiliki banyak daratan dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Industri pupuk menjadi salah satu langkah dalam menunjang produktifitas hasil pertanian dan bahan pangan. Namun dalam pelaksanaan industri pupuk ini masih dijumpai penyelewengan yang terjadi seperti pupuk yang tidak sesuai Standar Nasional, legalitas pupuk, pemalsuan rincian label pupuk, dan lain sebagainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan kajian mandalam prosesi dari pendaftaran usaha pupuk organik masih terdapat hambatan atau kendala-kendala yang dialami. Kata kunci: Implementasi; Kebebasan; Usaha; Pendaftaran; Pupuk Organik]]>
Copyrights © 2024
