Fatwa Dsn-Mui No. 77/DSN-MUI/V/2010 on the Sale and Purchase of Gold in Cash in the View of Sharia Economists in South Kalimantan

Nor Aprilia (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjari)
Parman Komarudin (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjari)
Rahmatul Huda (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjari)
Muhammad Hendri Yanova (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjari)

Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah
Vol 9, No 2 (2023): Jurnal al-Iqtishadiyah

Penelitian ini didasari oleh permasalahan perbedaan pendapat oleh kalangan ulama kontemporer hingga pakar ekonomi syariah terkait hukum transaksi jual beli emas secara tidak tunai di masyarakat, termasuk putusan fatwa DSN MUI yang mana bertentangan dengan pendapat mayoritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan, pertama DSN MUI dalam menetapkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 menggunakan konsep ‘urf, dan maslahah mursalah, berdasarkan telah hilangnya kebiasaan masyarakat dalam menjadikan emas sebagai uang resmi, serta bahwa transaksi ini mengandung maslahat untuk mempermudah masyarakat dalam hal kepemilikan emas. Kedua, dari pandangan ekonom syariah terkait hukum transaksi jual beli emas secara tidak tunai dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) mutlak boleh, berdasarkan Fatwa DSN MUI, 2) boleh dengan syarat, dibagi dua: a) boleh tidak tunai dari segi pembayaran dan penyerahan barang dengan syarat emas diketahui jelas 4 kriteria, b) boleh tidak tunai dari segi penyerahan saja dengan syarat dapat diserah terimakan secara langsung atau diwakilkan, dan 3) mutlak haram, berdasarkan jelas dan tegasnya hadits yang melarang.