Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

EKSISTENSI KHIYAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TOKO MODERN (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) Huda, Rahmatul
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 15, No 1 (2016)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v15i1.818

Abstract

Indonesia is a country that is predominantly Muslim, so that Muslim consumers certainly get the protection of the goods and/or services in accordance with Islamic law. Because the protection of the rights of every citizen of Indonesia. Khiyar is one form of consumer protection in Islam. Surely, khiyar as one of the forms to protect the rights of Muslim consumers are contained in the Consumer Protection Law. This thesis aims to determine: (1) Existence khiyar in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and (2) Analysis of the existence of khiyar in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This research is a normative law (normative legal research), namely legal research conducted by examining the legal material. The approach taken in this study is the statute approach and the conceptual approach. Based on the method used produced the conclusion that the existence khiyar in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, contained in article 4, which khiyar ‘aib and khiyar syarath with the right to safety (article 4 letter a), khiyar majlis and khiyar tayin with the right to choose (article 4 letter b), khiyar tadlis and khiyar ‘aib with the right to be informed (article 4 letter c and h), and khiyar ruyah with the right to be heard (article 4 letter d ). Existence khiyar in article 4 of the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in terms of the Islamic economic law in accordance with the rules of fiqh, maqasid shariah, and fiqh.
AKAD CONSTRUCTION ON CREDIT CARD PRODUCTS (ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC LAWS) Huda, Rahmatul
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.2 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v19i1.2041

Abstract

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, aspek ibadah maupun mu?amalah. Kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena terkait dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam pemenuhan hajat hidup. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari mu?amalah. Salah satu bentuk pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini, salah satunya adalah kartu kredit (credit card). Lembaga perbankan pun berlomba-lomba menerbitkan kartu kredit sebagai bentuk service kepada nasabah. Kartu kredit sekarang mulai menjadi gaya hidup masyarakat sebagai bentuk kemudahan dalam bertransaksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang model akad pada produk pembiayaan, khususnya kartu kerdit. Untuk itu perlu dibahas dan dikritisi, bagaimana akad dalam produk pembiayaan kartu kredit tersebut yang seharusnya bebas dari akad ribawi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi akad ribawi pada produk kartu kredit dan menganalisis hukum ekonomi syariah tentang akad pada produk kartu kredit. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan bahwa akad dalam kartu kredit adalah akad pinjaman (qardh). Tambahan syarat atas pinjaman dari pihak issuer bank hukumnya haram, bila ditinjau dari hukum syariat Islam. Hal ini karena bunga tambahan atas penangguhan pembayaran pinjaman termasuk riba nasiah (riba jahiliyah). Riba ini diharamkan karena adanya tambahan jumlah pinjaman disebabkan penangguhan pembayaran. Penerapan prinsip syari?ah dalam kartu kredit bisa dilaksanakan berdasarkan akad-akad: (a) Kafalah, (b) Qardh, (c) Ijarah. Kata Kunci: Akad, Hukum Ekonomi Syariah, Kartu KreditABSTRACT Islam is a universal and comprehensive religion. it covers all aspects of human life, worship and mu'amalah. Economic activities cannot be separated by human life, because they are related to human needs and desires in fulfilling life. Economic activities and business transactions are included in mu?amalah. One of financing that has great demand by the society is a credit card. Banking institutions compete to launch credit card as one of service to customers. In this era, Credit card becomes lifestyle of our society. It helps for doing transaction. Based on this background, there is an opportunity to do a research about the contract model on financing products, especially credit card. For this reason, it needs to be discussed and criticized, how the contract in the credit card financing product should be free from the usurywi contract. The purpose of this research is to find out how the construction of usurywi on credit card product and analyze sharia economic law regarding contract on credit card product. This type of research is normative legal research with a conceptual approach. Based on the method, it is found a conclusion that the credit card contract is a loan agreement (qardh. Additional requirements for loans from the issuer bank are illegal, if it is viewed from Islamic law. This is because of the additional interest on the suspension of loan payments including usury nasiah (usury jahiliyah). This usury is prohibited because there is an additional loan that it caused by deferred payment. The application of sharia principles on credit card can be carried out based on contracts: (a) Kafalah, (b) Qardh, (c) Ijarah.
EKSISTENSI KHIYAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TOKO MODERN (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH) Huda, Rahmatul
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 15, No 1 (2016)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v15i1.818

Abstract

Indonesia is a country that is predominantly Muslim, so that Muslim consumers certainly get the protection of the goods and/or services in accordance with Islamic law. Because the protection of the rights of every citizen of Indonesia. Khiyar is one form of consumer protection in Islam. Surely, khiyar as one of the forms to protect the rights of Muslim consumers are contained in the Consumer Protection Law. This thesis aims to determine: (1) Existence khiyar in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and (2) Analysis of the existence of khiyar in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This research is a normative law (normative legal research), namely legal research conducted by examining the legal material. The approach taken in this study is the statute approach and the conceptual approach. Based on the method used produced the conclusion that the existence khiyar in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, contained in article 4, which khiyar ?aib and khiyar syarath with the right to safety (article 4 letter a), khiyar majlis and khiyar ta'yin with the right to choose (article 4 letter b), khiyar tadlis and khiyar ?aib with the right to be informed (article 4 letter c and h), and khiyar ru'yah with the right to be heard (article 4 letter d ). Existence khiyar in article 4 of the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in terms of the Islamic economic law in accordance with the rules of fiqh, maqasid shari'ah, and fiqh.
Akad Construction On Credit Card Products (Analysis Of Sharia Economic Laws) Rahmatul Huda
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.2 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v19i1.2041

Abstract

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, aspek ibadah maupun mu’amalah. Kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena terkait dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam pemenuhan hajat hidup. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari mu’amalah. Salah satu bentuk pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini, salah satunya adalah kartu kredit (credit card). Lembaga perbankan pun berlomba-lomba menerbitkan kartu kredit sebagai bentuk service kepada nasabah. Kartu kredit sekarang mulai menjadi gaya hidup masyarakat sebagai bentuk kemudahan dalam bertransaksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang model akad pada produk pembiayaan, khususnya kartu kerdit. Untuk itu perlu dibahas dan dikritisi, bagaimana akad dalam produk pembiayaan kartu kredit tersebut yang seharusnya bebas dari akad ribawi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi akad ribawi pada produk kartu kredit dan menganalisis hukum ekonomi syariah tentang akad pada produk kartu kredit. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan bahwa akad dalam kartu kredit adalah akad pinjaman (qardh). Tambahan syarat atas pinjaman dari pihak issuer bank hukumnya haram, bila ditinjau dari hukum syariat Islam. Hal ini karena bunga tambahan atas penangguhan pembayaran pinjaman termasuk riba nasiah (riba jahiliyah). Riba ini diharamkan karena adanya tambahan jumlah pinjaman disebabkan penangguhan pembayaran. Penerapan prinsip syari’ah dalam kartu kredit bisa dilaksanakan berdasarkan akad-akad: (a) Kafalah, (b) Qardh, (c) Ijarah. Kata Kunci: Akad, Hukum Ekonomi Syariah, Kartu KreditABSTRACT Islam is a universal and comprehensive religion. it covers all aspects of human life, worship and mu'amalah. Economic activities cannot be separated by human life, because they are related to human needs and desires in fulfilling life. Economic activities and business transactions are included in mu’amalah. One of financing that has great demand by the society is a credit card. Banking institutions compete to launch credit card as one of service to customers. In this era, Credit card becomes lifestyle of our society. It helps for doing transaction. Based on this background, there is an opportunity to do a research about the contract model on financing products, especially credit card. For this reason, it needs to be discussed and criticized, how the contract in the credit card financing product should be free from the usurywi contract. The purpose of this research is to find out how the construction of usurywi on credit card product and analyze sharia economic law regarding contract on credit card product. This type of research is normative legal research with a conceptual approach. Based on the method, it is found a conclusion that the credit card contract is a loan agreement (qardh. Additional requirements for loans from the issuer bank are illegal, if it is viewed from Islamic law. This is because of the additional interest on the suspension of loan payments including usury nasiah (usury jahiliyah). This usury is prohibited because there is an additional loan that it caused by deferred payment. The application of sharia principles on credit card can be carried out based on contracts: (a) Kafalah, (b) Qardh, (c) Ijarah.
ANALISIS SYARIAH TERHADAP PRODUK UANG ELEKTRONIK BANK SYARIAH Zakiyah Zakiyah; Rahmatul Huda
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2017): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.85 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v3i2.2399

Abstract

The following article explains about the congruence of electronic money products with the principles of syaria, especially those published by Islamic banking. Therefore, its needs to deep study of the topic, from several aspects; contract, transaction, and mechanism of syaria electronic money, so finally obtained the result of certainty and clarify about the congruence of electronic money with the principles of syariah. Because the implementation of the results of this study is needed by the Indonesia muslim society, especially those who has a strong religious commitment to practice the teaching of syaira in their life.
Peranan Kontrak dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah) Rahmatul Huda; Zakiyah Zakiyah
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.31 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v5i2.2540

Abstract

Peranan kontrak makin terlihat di dalam aktivitas masyarakat yang semakin kompleks, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Akan tetapi masih ada orang yang kurang menyadari betapa pentingnya sebuah kontrak. Padahal kontrak tersebut menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang berkontrak, baik itu untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum kontrak pun diciptakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan antara para pihak yang terikat dalam kontrak. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari dan meminimalisir adanya pihak yang dirugikan dalam suatu kontrak. Dalam Islam juga dikenal kontrak atau perjanjian dengan istilah ‘akad, yaitu perikatan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Adapun asas-asasnya adalah al-hurriyah (kebebasan), al-musawah (persamaan/kesetaraan), al-‘adalah (keadilan), al-ridha (kerelaan), ash-shidq (kebenaran dan kejujuran), dan al-kitabah (tertulis). Pentingnya peranan kontrak dalam penyelesaian perselisihan, khususya dalam transaksi utang-piutang. Hal ini sejalan dengan salah satu asas hukum perjanjian dalam Islam, yaitu Al-Kitabah (Tertulis). Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, sehingga pencatatan transaksi itu menjadi sangat penting. hal tersebut secara gamblang dianjurkan oleh Allah SWT melalui ayat al-Qur’an. Kedudukan kontrak sangat bermanfaat jika di kemudian hari timbul sengketa, sehingga terdapat alat bukti tertulis mengenai transaksi (mu’amalah) tersebut.
KONSEP KEPEMILIKAN EMAS MELALUI PRODUK ARISAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH) Rahmatul Huda
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.975 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v4i2.1999

Abstract

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan semakin kompleksnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan pun semakin pesat. Bukan hanya terlihat pada lembaga keuangan bank, tetapi juga lembaga keuangan non-bank. Salah satunya adalah lembaga pegadaian. Pegadaian mulai gencar menawarkan produk arisan emas kepada masyarakat melalui program "Arisan Logam Mulia". Investasi tersebut dijalankan dengan mekanisme arisan, dalam upaya mengajak masyarakat untuk memiliki logam mulia dengan cara yang lebih mudah. Dalam praktek arisan emas, akan berakhir dengan kepemilikan terhadap suatu objek yaitu emas. Kepemilikan itu diperoleh melalui suatu akad yaitu jual beli. Akad ini dimaksudkan agar transaksi tersebut sesuai syariah dan terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Adapun terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum jual beli emas secara angsuran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang praktek dan model akad pada produk arisan emas di pegadaian syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek arisan emas di Pegadaian Syariah dan menganalisis hukum ekonomi syariah tentang akad dalam produk arisan emas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan pendekatan yang dilakukan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mekanisme arisan emas di Pegadaian Syariah sama seperti arisan pada umumnya, yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah uang tertentu secara berkala dalam satu kelompok, kemudian melakukan pengundian untuk menentukan giliran penerima emas secara berkala. Akad yang terdapat dalam arisan emas yaitu: (1) Qardh, (2) Murabahah, dan (3) Rahn. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dengan jelas menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).
Aspek Hukum Qardh pada Pembiayaan Take Over (Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Utang) Rahmatul Huda; Zakiyah Zakiyah
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 2 (2020): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/iqt.v6i2.3134

Abstract

This study aims to explain the legal aspects of qard on take over financing and analyze it based on the Fatwa DSN-MUI Number 31 of 2002 concerning Debt Transfer. This research is a normative legal research, because this research is a study of legal principles and statutory regulations related to the qardh contract on take-over financing products. Based on the research conducted, the results of this study indicate that the provision of qardh services for taking over the customer's principal debt plus the interest is due to the use of unlimited qardh, including to bail out interest-based debt, so that the provision of qardh services is more appropriate for transferring customer debt from conventional banking to islamic banking. Based on the results of the analysis of the Fatwa DSN-MUI Number 31 of 2002, the most suitable alternative to be applied in take over financing is the third alternative, namely using a combination of ijarah and qardh contracts. Because the third alternative is the simplest form and easiest to implement. However, keeping in mind that the amount of ujrah is determined based on real expenditure, not on the amount of debt given by the LKS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek hukum qard pada pembiayaan take over dan menganalisisnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Utang. Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena penelitian ini kajiannya mengenai kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akad qardh pada produk pembiayaan take over. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian jasa qardh pada pengambilalihan utang pokok nasabah ditambah bunganya dikarenakan penggunaan qardh tidak terbatas, termasuk untuk menalangi utang yang berbasis bunga, sehingga pemberian jasa qardh lebih tepat untuk mengalihkan utang nasabah di bank konvensional ke bank syariah. Berdasarkan hasil analisis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSNMUI/VI/2002, maka alternatif yang paling cocok untuk diterapkan dalam pembiayaan take over adalah alternatif ketiga yaitu menggunakan kombinasi akad ijarah dan qardh. Karena alternatif ketiga merupakan bentuk yang paling sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Namun dengan tetap memperhatikan bahwa besarnya ujrah ditentukan berdasarkan pengeluaran riil, bukan pada besarnya utang yang diberikan oleh LKS.
EKSISTENSI KHIYAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI TOKO MODERN (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) Rahmatul Huda
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 15, No 1 (2016)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/al-banjari.v15i1.818

Abstract

Indonesia is a country that is predominantly Muslim, so that Muslim consumers certainly get the protection of the goods and/or services in accordance with Islamic law. Because the protection of the rights of every citizen of Indonesia. Khiyar is one form of consumer protection in Islam. Surely, khiyar as one of the forms to protect the rights of Muslim consumers are contained in the Consumer Protection Law. This thesis aims to determine: (1) Existence khiyar in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and (2) Analysis of the existence of khiyar in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This research is a normative law (normative legal research), namely legal research conducted by examining the legal material. The approach taken in this study is the statute approach and the conceptual approach. Based on the method used produced the conclusion that the existence khiyar in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, contained in article 4, which khiyar ‘aib and khiyar syarath with the right to safety (article 4 letter a), khiyar majlis and khiyar ta'yin with the right to choose (article 4 letter b), khiyar tadlis and khiyar ‘aib with the right to be informed (article 4 letter c and h), and khiyar ru'yah with the right to be heard (article 4 letter d ). Existence khiyar in article 4 of the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in terms of the Islamic economic law in accordance with the rules of fiqh, maqasid shari'ah, and fiqh.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ANJIR SERAPAT TENGAH TENTANG ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JASA TITIP Rahmatul Huda; Parman Komarudin
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 8, No 1 (2022): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v8i1.7327

Abstract

Beranjak dari maraknya perkembangan bisnis jasa titip yang dalam praktiknya memberikan keuntungan yang signifikan sehingga banyak digeluti oleh banyak kalangan dan jasa titip ini dapat dilaksanakan secara online maupun offline. Namun, dengan keuntungan besar tersebut tentu menjadi perhatian dalam kajian bisnis syariah. Usaha jasa titip merupakan usaha jenis baru yang berkembang saat ini yaitu usaha yang memberikan penawaran jasa untuk membelanjakan pengguna jasa untuk membelikan produk tertentu yang diinginkan pengguna jasa atau konsumen kepada penyedia jasa titip. Hal inilah yang dialami oleh kelompok masyarakat Desa Anjir Serapat Tengah, yaitu kendala utama adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang akad dalam transaksi jasa titip serta kurangnya pengetahuan tentang etika bisnis Islam dalam transaksi jasa titip. Setiap bisnis tentu akan menemukan beberapa masalah konsekuensi beserta risikonya oleh karena itu para pegiat harus siap menghadapi resiko tersebut. Apalagi usaha yang berbasis online di mana mereka dan para pelanggannya terkadang tidak saling berinteraksi secara langsung dan pelanggan tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli oleh para pelanggan sehingga jika terjadi beberapa masalah tentunya sulit untuk diselesaikan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka upaya pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Adapun metode pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dalam beberapa bagian, yaitu penyajian materi, tanya-jawab, dan evaluasi kegiatan berupa pre-test dan post-test yang digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta kegiatan. Target luaran yang ingin dicapai adalah publikasi ilmiah dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jasa Titip, Pemberdayaan Masyarakat