Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.015
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Mashlahah Badamai Law Journal Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) AKM: Aksi Kepada Masyarakat Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law Amal: Jurnal Ekonomi Syariah INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Muhammad Hendri Yanova
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
REKONSILISASI DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERTIMBANGAN DPR Cynthia Claudia; M Hendri Yanova
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.299 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3132-3140

Abstract

Penelitian ini bertujuan Mengkaji dan menganalisis kedudukan lembaga rekonsiliasi dihubungkan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana dan pertimbangan DPR dapat membatalkan hasil dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kosong. Hasil penelitian ini menunjukkan Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai lembaga Independen yang bertugas didalam penyelesaian sengketa kejahatan hak asasi manusia di masa lalu guna menjadikan indonesia sebagai salah satu negaara yang memenuhi hak asasi manusia masyarakatnya dan menyelesaikan permaslaahan hak asasi manusia yang belum selesai secara cepat dan tepat dan memenuhi nilai keadilan di Indonesia. Komisi juga  bisa  memperdalam  kesaksian  korban  secara  utuh  dengan  melihat  pada  kesaksian  korban  yang  tidak  bisa  terungkap  imelalui  iproses  ipengadilan.  iKomisi  juga  ibisa  imenghadirkan  isemua  isaksi  dan  korban  yang  belum  sama  sekali  di  dengar  kesaksiaannya.  Karena  dalam  sebuah  pencarian  kebenaran  sekecil  dan  sedikit  apapun  kesaksian  dari  saksi  dan  korban  penting  untuk  didengar  dan  dicatat. Komisi juga kemudian dapat memberikan Kompensasi kepada pelaku kejahatan hak asasi manusia dimasa lalu yang mengakui kejahatan nya dimasa lalu didalam proses rekonsiliasi sehingga ini dapat mempercepat proses pemberian keadilan secara hukum. Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja kemudian membatalkan hasil daripada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan catatan bahwasanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melaksanakan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan Undang-Undang. Atau dalam proses rekonsiliasi, ternyata terdapat kekeliruan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dimana itu kemudian akan berpengaruh kepada hasil dan menciderai nilai keadilan bagi para pihak dan tidak sesuai dengan asas Kepastian Hukum.
Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) Bayu Dwi Putra; Muhammad Hendri Yanova
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v3i2.79

Abstract

This study aims to examine and analyze the regulation and application of the reverse evidence system in the Corruption Eradication Act. This research is a normative legal research, the nature of prescriptive research is to re-examine according to legal theory against norms that are considered still unclear. The results of this study indicate that the regulation of reverse proof of corruption begins with Law Number 3 of 1971 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which has explicitly included it in Article 17. In its development, Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption also regulates the reverse evidence, namely in Article 37. However, the policy in the formulation of the reversed evidence has not been able to represent the circumstances and situations in handling corruption crimes at that time where corruption was an extraordinary crime that had caused financial losses. country. The issuance of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes provides a clearer policy direction than the previous law, namely by improving the formulation of reverse evidence. The implication of the reverse proof system with this change is that there are two types of reverse proof systems contained in the law on eradicating corruption, namely balanced limited reverse proof and pure/full reverse proof.  
Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain Dalam Perspektif Nilai Keadilan Apriansya Sinatra; Wandi Saputra; Muhammad Hendri Yanova; M. Febry Saputra
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2022): Edisi Oktober 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v3i3.83

Abstract

The goal to be achieved in this legal research is to find out about the position of ownership in imposing sanctions on vehicle owners for traffic violations through Electronic Traffic Law Enforcement by other people which reflects the value of justice. In this study, normative research is used, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to traffic violations by using vehicles on behalf of other people in perspective of the value of justice. The nature of the research in writing this thesis is the nature of prescriptive research, namely the nature of research that re-examines according to legal theory against norms that are considered to be vague (vage of norm) and finds ideal and most applicable answers. The results of this study indicate that: First, enforcement of traffic violations through Electronic Traffic Law Enforcement uses the CCTV feature to identify evidence of traffic violations. The data taken in the form of license plate numbers, types of vehicles, and types of violations identified. Second, the Electronic Traffic Law Enforcement system is still not equipped with a facial scan feature to determine whether the perpetrator of the violation is really the owner of the vehicle. In addition to vehicles detected by Electronic Traffic Law Enforcement, owners who do not commit violations must take legal action to prove their guilt.
Kepastian Hukum Tentang Pengaturan Penegakan Pidana Mengenai Kewajiban Membayar Upah Pekerja poppy rezki adiatma; Rahmida Erliyani; Suprapto Suprapto; Muhammad Hendri Yanova
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.14137

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pidana dalam penyelesaian sengketa terhadap upah yang tidak di bayar oleh pengusaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur. Hasil penelitian ini menunjukkan sejatinya dalam hal pekerja/buruh melakukan upaya hukum untuk mendapatkan perlindungan terhadap upah pekerja/buruh yang dengan sengaja/ lalai tidak di bayar oleh pengusaha saat ini menurut pengaturan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan melaui prosedur pidana, dalam proses pengaduan pihak pekerja/buruh kepada dinas ketenagakerjaan sampai pada proses mediasi baik itu perundingan dengan pengusaha atau sering juga di sebut perundingan bippartit atau perundingan dengan melibatkan pihak pengawas & Pembinaan ketenagakerjaan sebagai mediator/perundingan tripartit.sehingga dalam hal penolakan yang di sampaikan pihak pengusaha dalam perundingan tersebut mediator membuat anjuran tertulis apakah akan di lanjutkan ke PHI atau ditempuh melalui pidana Selanjutnya tentu saja proses yang dianut sekarang tidak mencerminkan ketidak pastian hukum, yang mana hukum pidana itu sendiri menganut prinsip asas ultimum remedium. Yang seharusnya aturan dibuat guna mempermudah pekerja melakukan upaya hukum dalam mendapatkan haknya kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.
Penegakan Hukum Pidana Sektor Hilir Minyak Dan Gas Bumi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja david nur alam; Muhammad Hendri Yanova
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.13992

Abstract

Penelitian ini bertujuan Mengkaji dan menganalisis perubahan ketentuan sektor hilir minyak dan gas bumi pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur. Hasil penelitian ini menunjukkan sejatinya Penegakan hukum sektor hilir migas terjadi perubahan yang cukup siknifikan pasca UU Cipta Kerja. Pasal 53 UU Migas ada ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan administratif hilir migas dengan rincian sesuai bidang usahanya, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak lagi merinci bidang usaha, ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan administratif mensyaratkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Ketentuan administratif usaha hilir migas terkendala atau tidak dapat dilaksanakan sebab belum ada peraturan pemerintahnya, disisi lain ketentuan pidana administratif telah dibatasi dengan persyaratan sesuai Pasal 53 UU Cipta Kerja yang artinya tidak semua pelanggaran perizinan hilir migas dapat dipidanakan.Kata kunci : minyak dan gas; cipta kerja; penegakan hukum pidana 
Pemahaman Anak Terhadap Kenakalan Remaja Dari Sudut Pandang Sistem Peradilan Pidana Anak Di SMPN 4 Martapura Muhammad Hendri Yanova; Rahmatul Huda; Parman Komarudin; Akhmad Hulaify; Siti Nazula Elfa; Evaliany Mustika
AKM Vol 5 No 1 (2024): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v5i1.1155

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai kenakalan remaja serta sistem peradilan pidana anak. Kegiatan dilaksanakan di SMPN 4 Martapura dengan melibatkan siswa-siswi kelas 8 sebagai responden utama. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan, diskusi, dan sesi tanya jawab. Materi penyuluhan mencakup pemahaman tentang kenakalan remaja, dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat, serta proses peradilan pidana anak. Diskusi dilakukan untuk memfasilitasi siswa dalam berbagi pendapat dan pengalaman terkait topik yang dibahas. Bahwa sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep kenakalan remaja dan proses hukum yang terkait. Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam memahami implikasi dari tindakan kenakalan remaja serta hak dan kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak.
Sharia Compliance with DSN-MUI Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016 Concerning Guidelines for Organizing Hospitals Based on Sharia Principles (Case Study at RSUD Brigjend H Hasan Basry Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru) Novia Indriani; Parman Komarudin; Umi Hani; Muhammad Hendri Yanova
NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol 10 No 1 (2024): NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/nukhbah.v10i1.1104

Abstract

South Kalimantan has two hospitals based on sharia principles, namely RSUD Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru which DSN-MUI has also recognized with a sharia certificate. The background of this research analyzes Sharia Compliance with DSN-MUI Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Hospitals Based on Sharia Principles with the focus of Case Studies at RSUD Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru. This study aims to examine the practice of organizing hospitals based on Sharia principles at RSUD Kandangan and Sultan Agung Banjarbaru Islamic Hospital. The suitability of hospital organization practices based on sharia principles at RSUD Kandangan and Sultan Agung Banjarbaru Islamic Hospital with DSN-MUI Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016. This research methodology uses descriptive qualitative research, with data sources derived from observation, interviews, and documentation. The research objects in this study are RSUD Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru. The results of the study indicate that the practice of organizing hospitals based on Sharia principles in the two hospitals has been fully implemented even though it is still less than optimal in terms of ikhtilat and providing Islamic educational materials. The suitability of the practice of organizing hospitals based on Sharia principles at RSUD Kandangan and Sultan Agung Islamic Hospital Banjarbaru with DSN-MUI Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016 has also been in accordance as a whole so that the sharia certificate given by DSN-MUI is indeed appropriate to be given to the two hospitals.
Fatwa Dsn-Mui No. 77/DSN-MUI/V/2010 on the Sale and Purchase of Gold in Cash in the View of Sharia Economists in South Kalimantan Nor Aprilia; Parman Komarudin; Rahmatul Huda; Muhammad Hendri Yanova
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 2 (2023): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/iqt.v9i2.14258

Abstract

Penelitian ini didasari oleh permasalahan perbedaan pendapat oleh kalangan ulama kontemporer hingga pakar ekonomi syariah terkait hukum transaksi jual beli emas secara tidak tunai di masyarakat, termasuk putusan fatwa DSN MUI yang mana bertentangan dengan pendapat mayoritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan, pertama DSN MUI dalam menetapkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 menggunakan konsep ‘urf, dan maslahah mursalah, berdasarkan telah hilangnya kebiasaan masyarakat dalam menjadikan emas sebagai uang resmi, serta bahwa transaksi ini mengandung maslahat untuk mempermudah masyarakat dalam hal kepemilikan emas. Kedua, dari pandangan ekonom syariah terkait hukum transaksi jual beli emas secara tidak tunai dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) mutlak boleh, berdasarkan Fatwa DSN MUI, 2) boleh dengan syarat, dibagi dua: a) boleh tidak tunai dari segi pembayaran dan penyerahan barang dengan syarat emas diketahui jelas 4 kriteria, b) boleh tidak tunai dari segi penyerahan saja dengan syarat dapat diserah terimakan secara langsung atau diwakilkan, dan 3) mutlak haram, berdasarkan jelas dan tegasnya hadits yang melarang.
Profit Sharing Akad of Sharia Venture Capital Companies Komarudin, Parman; Sodiki, Muhammad; Yanova, Muhammad Hendri; Hadi, Hendra; Yusuf, Mahmud
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2357

Abstract

This study aims to analyze the essence of profit sharing contracts for Islamic venture capital companies. This study uses a qualitative method which is a method that focuses on in-depth observation. Therefore, the use of qualitative methods in this study resulted in a more comprehensive review of profit-sharing contracts for Islamic venture capital companies. the type of research that the author uses is normative legal research. The nature of research in this writing is the nature of descriptive research. The approach used in this legal research is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that Islamic venture capital uses musyarakah and mudharabah akad in the profit-sharing scheme. Akad Musyarakah are used for companies that already have an ongoing business, but still need additional capital for business expansion purposes and akad mudharabah are used when a new business is established that has prospects for development.
PERSEROAN TERBATAS DALAM INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING DAN INVESTASI PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Rosallyna, Dessy Ayu; Yanova, Muhammad Hendri
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17704

Abstract

Mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesiaidan mewujudkan masyarakat Indonesia  yang  sejahtera,  adil,  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  iIndonesia  Tahun  1945,  Negara  perlu  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memenuhi  hak  warga  negara  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  melalui  cipta  kerja.  Cipta  kerja  diharapkan  imampu  menyerap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  seluas-luasnya  di  tengah  persaingan  yang  semakin  kompetitif  dan  tuntutan  globalisasi  ekonomi.  Untuk  mendukung  cipta  kerja  diperlukan  penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kemudahan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  inasional,  termasuk  peningkatan  perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dapat  mempengaruhi  masuknya  Investor  Asing  dan  Tenaga  Kerja  Asing  di  indonesia  dan  Peran  Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam  pembangunan  bidang  ekonomi  di  Indonesia.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah Persaingan  yang  semakin  kompetitif  dan  tuntutan  iglobalisasi  ekonomi,  Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diharapkan  mampu  menyerap  tenaga  kerja  Indonesia yang  seluas-luasnya.
Co-Authors Abdul Wahab Akhmad Hulaify Anisa Wulandari Apriansya Sinatra Arif Rahmatillah Bayu Dwi Putra Cynthia Claudia David Fuad Habibie david nur alam Evaliany Mustika Hadi, Hendra Ifrani ifrani ifrani Ilham Akbar Khairul Anam M. Febry Saputra M. Yasir Said Mahmud Yusuf Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi Mohammad Sofyan Sauri Mohd Zahir, Mohd Zamre Mohd Zamre Mohd Zahir Muhamad Rahmani Abduh Muhammad Hatta Muhammad Iqbal Ansari Muhammad Naufal Ridha Ashsofi Muhammad Rifqi Hidayat Muhammad Rifqi Hidayat Muhammad Topan Nifa Amisya Siraz Nor Aprilia NOVIA INDRIANI Novia Indriani Parman Komarudin poppy rezki adiatma Rahmatul Huda Rahmatul Huda Rahmatul Huda Rahmatul Huda, Rahmatul Rahmida Erliyani Rosallyna, Dessy Ayu Salbilla Norsyifa Salma Kumala Dewi Siti Nazula Elfa Sodiki, Muhammad Suprapto Suprapto Umi Hani Umi Hani Wandi Saputra Yati Nurhayati