<![CDATA[BPHTB ialah pajak yang dikenakan atas peralihan hak atas tanah atau bangunan dan penerimaan pemungutannya ada pada pajak daerah. Penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana bagaimana akibat hukum terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah yang masih terdapat hutang BPHTB dan mengetahui bagaimana kendala yang dialami BPD saat melakukan Pemungutan Pajak BPHTB Terhutang pada Program PTSL. Metode kajian ini memakai jenis penelitian library research dengan metode pendekatan normatif dengan sumber data yang terdiri atas dua sumber yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dalam kajian ini terdiri atas teknik kepustakaan, sumber dari jurnal atau artikel ilmiah dan juga dengan website online yang relevan dengan topik pembahasan. Metode analisis data pada kajian ini memakai metode analisis kualitatif. Hasil kajian menujukkan bahwa akibat hukum terhadap sertifikat hak katas tanah yang masih terdapat hutang BPHTB menyebabkan ketidakpastian hukum yang berhubungan dengan prosedur pembayaran BPHTB, ketidakadilan hukum jika penerapan peraturan dianggap tidak memberikan kejelasan bagi semua pihak, dan tidak tercukupinya kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah menjadi alat pembuktian yang kuat. Sedangkan BPD menghadapi sejumlah kendala dalam pemungutan pajak BPHTB Terhutang, antara lain hambatan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, kecenderungan menghindari pajak, keterbatasan sumber daya manusia di BPD, dan rendahnya kesadaran masyarakat.]]>
Copyrights © 2024
