PRAKTEK ETIS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH TINJAUAN

Yeni Widyastuti (Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.)
Sierfi Rahayu (Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.)
Tiwi Rizkiyani (Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.)

JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Vol 8, No 1 (2024)

Reformasi birokrasi mengharapkan perubahan yang berkaitan dengan mindset, sikap dan perilaku dalam pelayanan publik serta kepedulian birokrasi kepada kebutuhan publik. Tujuannya agar penyelenggara pelayanan mampu untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penekanan dalam konteks reformasi birokrasi salah satunya adalah sosok aparatur birokrasi yang memiliki sikap dan perilaku yang ramah, sopan serta memberikan pelayanan dengan tulus, yang mengedepankan kepentingan warga negara dan pemangku kepentingan. Aparatur birokrasi masih mencerminkan perilaku yang tidak mengarah kebada kinerja (inefektif dan inefisien). Posisi senioritas yang susah mendapatkan perspektif baru akan menghambat kerjasama, koordinasi maupun kolaborasi. Muncul pelanggaran norma-norma etika dan perilaku yang tercermin ketika aparatur berhadapan dengan masyarakat sehingga perlu dilakukan strategi membangun kepercayaan publik (civil engagement dan public trust). Di Indonesia, tuntunan berperilaku ini terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai Dasar Negara dan way of life bangsa Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis respon penyelenggara pelayanan publik berlandaskan nilai-nilai etis yang bersumber dari Pancasila untuk meningkatkan kepercayaan publik.