<![CDATA[Sebagai bagian dari perwujudan reformasi birokrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB No.15 Tahun 2019 tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka dan kompetitif di instansi pemerintahan. Peraturan tersebut mengharuskan agar pelaksanaan seleksi dan pengisian JPT di instansi pemerintahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, di antaranya adalah terkait keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Secara teoritis, peraturan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan teori lainnuya seperti reformasi birokrasi dan organisasi pemerintahan. Namun, secara implementasi pengaturan tersebut belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih minimnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi tersebut. Hal ini kemudian mengakibatkan masih terdapatnya kasus dan praktik KKN dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji implementasi penerapan aspek keterbukaan dan partisipasi publik tersebut sebagai bagian dari sistem merit dalam proses pengisian JPT di Indonesia. Hasil penelitian dengan metode deskriptif kualitaitif menunjukan bahwa minimnya partisipasi publik mengakibatkan impelemntasi sistem merit di Indonesia belum berjalan dengan optimal. Untuk itu, diperlukan perbaikan mekanisme partisipasi publik dan juga peningkatan sistem pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)]]>
Copyrights © 2023
